Proyek Infrastruktur Seret 2017, Makin Sulit di 2018

0
188
Presiden Jokowi sedang meninjau proyek simpang susun Semanggi.

Nusantara.news, Jakarta – Cita-cita Presiden Jokowi membangun 245 proyek strategis nasional (PSN) ternyata terlalu sulit untuk direalisasi. Selain karena kocek Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang cekak, situasi global ternyata kurang bersahabat. Alhasil pembangunan infrastruktur jalan ditempat.

Paling tidak terungkap, dari 245 PSN tersebut, baru empat proyek yang benar-benar rampung, sebagian masih dalam proses, sebagian lagi masih dalam konstruksi dan selebihnya masih dalam penyiapan.

Berdasarkan data yang dipublikasikan Kementerian Koordinator Perekonomian, hingga akhir November 2017, baru empat proyek yang masuk dalam daftar PSN rampung. Tiga proyek diantaranya merupakan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dengan investasi sebesar Rp415 miliar, sedangkan satu proyek lainnya adalah jalan tol akses Tanjung Priok senilai Rp6,7 triliun.

“Hingga akhir November 2017, capaian pembangunan infrastruktur yang masuk dalam daftar PSN, yaitu sebanyak empat proyek telah selesai, 147 proyek dalam tahap konstruksi, sembilan proyek dalam tahap transaksi, dan 87 proyek dalam tahap penyiapan,” ungkap laporan Kementerian Koordinator Perekonomian dalam keterangan tertulisnya yang dirilis, Kamis (14/12).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 58/2017, terdapat 245 proyek yang masuk dalam daftar PSN. Proyek-proyek tersebut mencakup sektor infrastruktur, sektor ketenagalistrikan, dan industri pesawat terbang. Total nilai seluruh proyeknya mencapai Rp4.417 triliun.

Meskipun demikian Presiden Jokowi dalam pidatonya menyebut proyek infrastruktur Indonesia tersedia dengan nilai Rp5.500 triliun. Dananya sebagian akan diambil dari APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), swasta, dan dari pancingan investor masuk.

Ternyata, dana APBN tidak terlalu menggembirakan, karena penerimaan pajak tidak sesuai harapan. Begitu juga dana APBD tidak sesuai rencana lantaran penerimaan pajak yang masih shortfall (lebih besar rencana dari realisasi). Sedangkan empat BUMN karya yang sudah terlanjur terlibat dalam pembangunan infrastruktur, cashflow-nya sampai minus Rp1 triliun hingga Rp5 triliun.

Sementara mengandalkan swasta, juga tengah mengalami slow down. Begitu pula mengandalkan investor asing, kondisi global sedang tidak menguntungkan. Itu yang menjelaskan mengapa dari 245 PSN, baru empat PSN yang benar-benar rampung.

2018 lebih suram

Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Wahyu Utomo menjelaskan, ke-87 proyek yang masih dalam tahap penyiapan tersebut diharapkan mendapat pendanaan selambat-lambatnya di akhir 2018 nanti.

“Kan semua masih dalam penyiapan. Kami akan coba dengan tender melibatkan pihak swasta (public private p artnership—PPP) misalnya,” demikian jelasnya.

Wahyu menambahkan, ke-87 proyek tersebut akan mulai dilelang pada awal tahun depan. Ia juga berharap di akhir tahun 2018 sudah mencapai tahap pemenuhan pembiayaan (financial closing).

“Tapi biasanya financial closing juga kan cukup cari waktu sekitat 6 bulanan sehingga belum bisa konstruksi. Kecuali pemenangnya sudah ditetapkan dan dia memulai dengan dana ekuitasnya, itu bisa konstruksi,” tutur Wahyu.

Wahyu pun mengku khawatir ke-87 proyek yang masih dalam tahap penyiapan tersebut tidak kunjung rampung sampai akhir 2018 nanti.

“Kalau akhir 2018 belum ada pemenangnya ini yang akan kami laporkan ke Presiden apakah dikeluarkan atau tetap dipertahankan dalam PSN,” terangnya kepada pers.

Dalam satu Marketing Outlook yang disampaikan oleh lembaga riset Inventure, terungkap bahwa kondisi ekonomi 2018 akan lebih sulit, ditandai oleh penurunan berbagai indikator perekonomian. Inventure adalah lembaga riset yang dikelola oleh Yuswohady, Iryan Ali Herdiansyah, dan Farid Fatahillah.

Menurut riset Inventure, terjadi pergeseran (shifting) perekonomian dari ekonomi konvensional ke leisure. Hal ini sudah tertangkap pada ekonomi sepanjang 2017, dimana industri manufaktur flat dan cenderung menurun. Orang tak lagi antusias membeli kendaraan pribadi (mobil dan motor), sehingga kinerja industri otomotif juga flat dan cenderung menurun.

Begitu juga industri makanan dan minuman cenderung menurun, dan ini berdampak langsung pada penurunan kinerja ritel. Pada saat yang sama online shoper mengalami peningkatan, pada 2017 naik 8,7%. Dengan penetrasi belanja online 29% atau 26,3 juta pembeli online.

Sialnya, menurut Inventure, belanja infratruktur yang cenderung meningkat sejak 2009 dan puncaknya pada 2017, ternyata tidak memberikan cukup multiplier effect pada perekonomian. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi selama periode Jokowi-JK yang rerata hanya 5%.

Hanya saja kabar yang menggembirakan, belanja leisure mengalami pertumbuhan yang menggembirakan. Kapanpun dan kemanapun orang ingin bepergian atau berlibur akan dapat dijangkau dengan mudah dan harga yang murah, mengingat tiket pesawat dan hotel sangat murah.

Saat harga tiket pesawat dan hotel murah, mereka belanjanya lewat internet, sehingga semua serba mudah. Konsumen merasa dimanjakan karena semua serba mudah dan murah lewat aplikasi yang tersedia.

Karena itu, menurut Inventure, ke depan ekonomi yang didigitalisasi akan menjadi tulang punggung Indoensia. Pada 2016, omzet e-commerce pada 2016 tercatat sebesar Rp400 triliun, terutama di industri pariwisata.

Dengan demikian, saran Inventure, Presiden Jokowi perlu menggenjot dan memanjakan fasilitas e-commerce agar pajak dari perdagangan elektronik ini bisa digenjot lebih masif. Mengingat pajak dari ekonomi konvensional sudah merosot tajam seiring berkembangnya industri perdagangan elektronik.

Tidak menutup kemungkinan pembiayaan 245 proyek infratruktur lebih lancar dari penerimaan pajak e-commerce ke depan.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here