Proyek Infrastruktur Untuk Rakyat Atau Konglomerat?

0
523

Nusantara.news, Jakarta – Pemerintah Joko Widodo–Jusuf Kalla terbilang pemerintah yang sangat agresif dalam pembangunan infrastruktur. Saking agresifnya pemerintah harus berutang sangat massif, sehingga melampaui kemampuannya.

Tengok saja, dalam masa tahun ketiga, total utang Pemerintahan Jokowi meningkat hingga Rp1.067,4 triliun menjadi Rp3.672,33 triliun, atau sepertiga dari outstanding utang Indonesia. Bandingkan dengan jumlah utang yang dibuat pada masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dalam masa 10 tahun.

Tapi satu hal yang menarik, akselerasi utang di masa SBY dan di masa Jokowi, Menteri Keuangannya sama-sama Sri Mulyani Indrawati. Dialah arsitek utang Indonesia di kedua pemerintahan yang ada. Sri sangat getol menciptakan utang ketimbang memaksimalkan penerimaan pajak. Itu sebabnya program pengampunan pajak (tax amnesty) tidak sesuai harapan.

Menurut informasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, bunga dan pokok utang yang akan jatuh tempo dalam periode dua tahun ke depan, yani 2018 dan 2019, cukup besar. Dalam rincian DJPPR, pada 2018 utang jatuh tempo mencapai Rp390 triliun dan pada tahun 2019 sekitar Rp420 triliun. Sehingga dibutuhkan likuiditas sebesar Rp810 triliun untuk menutup utang tersebut, merupakan angka tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Rencana dan realisasi pembangunan infrastrutktur 2015-2017

Itu sebabnya Menkeu Sri Mulyani bekerja keras untuk mengejar kebutuhan likuiditas APBN. Itu sebabnya Sri melantik Luky Alfirman sebagai Staf Ahli Bidang Kebijakan Penerimaan Negara dan Arif Baharudin sebagai Staf Ahli Bidang Kebijakan dan Regulasi Bidang Keuangan dan Pasar Modal. Keduanya akan berperan aktif mencari sumber-sumber penerimaan negara untuk mengatasi kekeringan likuiditas APBN.

Untuk infrastruktur

Lantas untuk apa utang sebanyak itu dilakukan? Jawabannya yang jelas adalah untuk pembangunan infrastruktur. Presiden Jokowi memang sangat ambisius dalam pembangunan infrastruktur, meskipun kondisi keuangan negara cekak.

Tapi Jokowi diawal pemerintahannya sangat optimistis pembangunan berbagai proyek infrastruktur yang digagasnya dapat terbiayai dari investasi langsung negara-negara sahabat.

Tengok saja pada APBN 2017, belanja infrastruktur meningkat signifikan mencapai 123,4% menjadi Rp387,3 triliun. Kemudian diikuti peningkatan belanja kesehatan 83,2% menjadi Rp104 triliun, setelah itu diikuti pertumbuhan belanja pendidikan 27,4% menjadi Rp416,1 triliun. Sementara subsidi energi ditekan 66,2% menjadi Rp77,3 triliun.

Menkeu memaparkan terdapat sedikitnya ada 245 proyek nasional yang sedang dalam perencanaan dalam lima tahun ke depan. Dibutuhkan US$500 miliar investasi yang disediakan pemerintah untuk dilaksanakan bersama-sama BUMN dan swasta.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pendanaan infrastruktur Indonesia dalam lima tahun ditargetkan sebesar Rp4.796, 2 triliun. Dari jumlah tersebut, APBN hanya sanggup membiayai Rp1.433,6 triliun (29,88%), sementara APBD sebesar Rp545 triliun (22,37%).

Sedangkan BUMN diperkirakan dapat mengkafer hingga Rp1.066,2 triliun (22,23%). Sisanya Rp1.751,4 triliun (36,52%) diharapkan kontribusi dari swasta. “Infrastruktur yang kita bangun bukan untuk kemewahan, tapi untuk memenuhi kebutuhan bangsa ini agar dapat berkompetisi dengan negara lain, agar ekonomi rakyat bisa berputar lebih cepat,” jelasnya.

Untuk tahun ini saja, perkembangan proyek kemitraan pemerintah dengan badan usaha untuk pembangunan infrasrtuktur dibutuhkan dana sebesar Rp278,8 triliun. Untuk kebutuhan pembangunan jalan tol saja sebesar Rp122,7 triliun, energi listrik Rp54 triliun.

Sepanjang 2015—2017, tingkat pencapaian pembangunan jalan sepanjang 2.528 km dari 5.229 km yang direncanakan. Sedang dibangun 3 bandara baru, dari 6 bandara yang akan dibangun, termasuk diselesaikan pembangunan rel kereta api sepanjang 114,6 km dari 175 km yang direncanakan.

Sementara pemerintah juga telah selesai membangun 111.700 unit rumah susun, rumah khusus dan rumah swadaya masyarakat, dari 123.300 unit yang direncanakan.

Untuk siapa?

Lantas sebenarnya untuk siapa insfrastruktur itu dibangun? Sebenarnya kalau mau jujur arah kebijakan Presiden Jokowi sudah benar, dimana negara berpenduduk 257,5 juta seperti Indonesia memerlukan pembangunan infrastruktur yang banyak dan massif.

Pembangunan infrastruktur tersebut terbilang telat dibandingkan Jepang, setelah Hiroshima dan Nagasaki dibom atom AS pada 1945, Jepang langsung membangun. Kita juga merdeka pada 1945, utamanya pembangunan infrasrtuktur kita tertinggal jauh dari Jepang. Makanya spirit pembangunan infrasrtuktur Presiden Jokowi sudah benar.

Hanya saja caranya berbeda. Jepang menggunakan dana asuransi ritel untuk membangun infrastruktur dimasa-masa awal pemboman dan sekarang menggunakan surat utang yang dibeli oleh warganya sendiri. Sementara kita telat, dan banyak mengandalkan utang bilateral, lembaga internasional dan surat utang.

Walaupun rasio utang Jepang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 250%, sementara rasio utang terhadap PDB hanya 28%, namun Jepang masih terus membangun. Mengapa? Karena infrastruktur Jepang benar-benar dbiayai oleh rakyatnya sendiri, sehingga risiko di atas angka yang demikian besar tapi relatif aman.

Berbeda dengan Indonesia. Sekitar 38% pemegang surat utang Indonesia adalah asing. Sehingga tetap ada risiko yang harus dikelola, terutama debt service ratio (DSR) harus dijaga pada level yang aman. Begitu DSR kita jatuh, maka risiko default atas utang-utang Pemerintah Jokowi akan menjadi warisan anak cucu kita kelak.

Siapa penikmat dari infrastruktur yang dibandung Pemerintah Jokowi? Tak bisa dipungkiri sebagian rakyat dapat menikmatinya, tapi penikmat paling besar adalah para pemodal yang ikut serta dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur, alias para konglomerat. Sementara rakyat kebanyakan malah terusir karena tanahnya harus digusur untuk proyek infrastruktur tersebut.

Contoh nyata, betapa banyak warga keturunan Betawi yang harus hijrah ke Bekasi, Depok, Bogor, dan Tangerang. Bahkan belakangan mereka masih harus menyingkir ke daerah yang masih sepi, karena kehidupan mereka tergusur oleh pembangunan infrastruktur.

Satu hal yang perlu diperhatikan konsep pembangunan infrastruktur kita memiliki karakter mengusir ketimbang melindungi warga asli seperti orang Betawi. Fenomana sama juga terjadi di negara-negara besar, seperti warga Indian yang tergusur oleh penduduk Amerika, warga Aborigine yang digusur penduduk Australia.

Mengapa demikian? Karena karakter pembangunan kita didominasi kaum kapitalis yang semata-mata menguntungkan para pemilik modal. Masalah penduduk asli, tidak ada dalam benak mereka, mereka tidak punya kamus melindungi warga pribumi. Termasuk melindungi warga miskin kota yang kian tersisih.

Seharusnya dalam setiap pembangunan infrasrtruktur harus dipikirkan hak-hak warga lokal, hak-hak rakyat kebanyakan. Bukannya hak-hak kaum kapitalis saja yang harus dikedepankan.

Lantas kalau utang-utang itu mengalami default, infrastruktur pun terancam mangkrak. Siapa yang bakal menanggung kerugian? Dalam sejarah keuangan kita, lagi-lagi rakyat  yang akan dibebankan, sementara konglomerat biasanya akan melarikan diri. Jangan sampai hal ini terulang kembali.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here