Proyek Kereta Cepat dan LRT Ternyata Tak Lewat Meikarta

0
438
Ternyata Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan Light Rail Transit (LRT) Koridor Cawang-Bekasi Timur-Cikarang tak melewati megaproyek Meikarta, menurut pejabat Kementerian BUMN

Nusantara.news, [Lokasi] – Masih ingatkan berita dan iklan berikut, Lippo Group tengah membangun sebuah kawasan perkotaan baru di kawasan Cikarang, Jawa Barat yang dengan nama Meikarta.

Megaproyek ini dibangun di atas lahan seluas 2.200 hektar, kota baru dengan total investasi sebesar Rp278 triliun ini akan terhubung dengan beberapa pembangunan infrastruktur transportasi yang saat ini juga tengah dibangun.

CEO Meikarta Ketut Budi Wijaya mengatakan setidaknya ada 5 infrastruktur yang mendukung transportasi pada wilayah Meikarta. Infrastruktur tersebut di antaranya jalan tol layang Jakarta-Cikampek, Kereta Cepat Jakarta-Bandung, dan Light Rail Transit (LRT) koridor Cawang-Bekasi Timur-Cikarang.

Namun ternyata berita dan iklan tersebut hanyalah klaim sepihak, terutama terkait proyek LRT yang akan melintasi Meikarta. Proyek LRT itu hanya berhenti di Bekasi Timur, tidak sampai Cikarang.

Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Kementerian BUMN Imam Aprianto Putro saat Rapat Panitia Kerja dengan DPR. Ia memastikan jalur LRT Jakarta tidak akan melintasi proyek pembangunan Meikarta yang sedang berlangsung di kawasan Cikarang.

“Untuk LRT ini, stasiun paling ujung itu di Bekasi Timur, jadi jauh dari proyek Meikarta,” kata Imam dalam rapat Panitia Kerja membahas asumsi dasar, pendapatan, defisit dan pembiayaan RAPBN 2018 di DPR beberapa hari lalu.

Pernyataan Imam tersebut menjawab pertanyaan anggota Badan Anggaran Iskandar Dzulkarnain Syaichu, dari Fraksi PPP, yang menanyakan kelanjutan proyek LRT yang selalu dikaitkan dengan proyek pembangunan Meikarta.

Imam kurang mengetahui penyebab pengembang proyek Meikarta selalu mempromosikan jalur LRT, karena transportasi massal kereta ringan ini dipastikan tidak melewati kawasan megaproyek tersebut.

“Proyek Meikarta tidak ada hubungannya dengan LRT ini. Saya tidak tahu kalau mereka mau membangun (rel LRT) untuk kompleksnya sendiri,” ujar Imam.

Selain itu, Imam juga memastikan proyek infrastruktur kereta cepat Jakarta-Bandung yang saat ini sedang dalam proses pembangunan, tidak melewati kawasan properti itu.

“Untuk kereta cepat Jakarta Bandung, kami tidak ada plan untuk stasiun Meikarta. Tidak ada stasiun untuk penumpang turun di sekitar Meikarta,” katanya.

Dimana kredibilitas itu?

Melihat pernyataan langsung pejabat Kementerian BUMN, kita patut bertanya, bagaimana Lippo Group bisa mengklaim bahwa proyek LRT dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung melewati rute proyek Meikarta. Ini tentu tambahan informasi bahwa klaim itu adalah bohong belaka.

Sehingga dari sini kita bisa memahami, betapa kegelisahan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar soal perizinan yang belum diurus. Terutama izin Analisa Dampak Lingkungan (Amdal) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang menjadi syarat pembangunan properti.

Tentang kelalaian ini, CEO Lippo Group James Riady sudah mengakui dan meminta maaf kepada para konsumen. Ia berjanji akan menyelesaikan segala perizinan yang ada dalam satu dua bulan ke depan.

Klaim demi klaim Lippo Group, setelah dikonfirmasi para pihak yang berwenang ternyata jauh dari kenyataan. Tapi dalam tataran marketing klaim seperti ini dianggap sudah biasa, bahkan dijadikan daya tarik untuk para pembeli rumah maupun apartemen mewah Meikarta.

Wajar kalau Komisioner Ombdusman Ahmad Alamsyah Saragih menilai pembangunan dan marketing yang dilakukan terhadap megaproyek Meikarta bisa dipidanakan, karena mengandung unsur informasi yang tidak benar.

Jangan beli dulu

Boleh saja pihak Lippo Group menilai bahwa apa yang dilakukannya tersebut sudah lumrah dilakukan pengembang dengan istilah pre-project selling.

Namun, praktik semacam itu pada akhirnya posisi konsumen berada dalam kondisi yang sangat rentan dirugikan karena tidak memiliki jaminan atas kepastian pembangunan. Padahal pemasaran yang dilakukan tersebut, diduga keras melanggar ketentuan Pasal 42 UU Nomor 20/2011 tentang Rumah Susun, yang mewajibkan pengembang untuk memiliki jaminan atas Kepastian peruntukan ruang; kepastian hak atas tanah; kepastian status penguasaan gedung; perizinan; dan jaminan pembangunan sebelum melakukan pemasaran.

Karena itu Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menyarankan agar konsumen jangan buru-buru membeli produk Meikarta sebelum segala sesuatunya beres.

Menurut data YLKI, sistem pre-project selling dan pemasaran yang dilakukan oleh banyak pengembang sering kali menjadi sumber masalah bagi konsumen di kemudian hari. Terbukti sejak 2014-2016, YLKI menerima sekurangnya 440 pengaduan terkait perumahan, yang mayoritas masalah tersebut terjadi akibat tidak adanya konsistensi antara penawaran dan janji promosi pengembang dengan realitas pembangunan yang terjadi.

Bahkan pada 2015, sekitar 40% pengaduan perumahan terjadi sebagai akibat adanya pre project selling, yakni adanya informasi yang tidak jelas,benar dan jujur; pembangunan bermasalah; realisasi fasum-fasos; unit berubah dari yang ditawarkan.

Praktik semacam itulah yang menyerimpung komedian tunggal Mukhadly, alias Acho, janji dan promosi pengembang tidak sesuai dengan realisasi di lapangan!

Untuk menghindari terulangnya kasus Acho dengan skala yang lebih luas, berikut ini catatan YLKI terkait pre project selling baik yang dilakukan Meikarta dan atau pengembang lain.

Pertama, menghimbau masyarakat agar berhati-hati dan kalau perlu menunda untuk pemesanan dan/atau membeli unit apartemen di Kota Meikarta sampai jelas status perizinannya. Jangan mudah tergiur dengan iming-iming dan janji fasum-fasos oleh pengembang. Sebelum menandatangani dokumen pemesanan, bacalah dengan teliti, dan saat pembayaran booking fee harus ada dokumen resmi, jangan dengan kwitansi sementara.

Kedua, pemerintah perlu menindak dengan tegas, jika perlu menjatuhkan sanksi atas segala bentuk pelanggaran perizinan dan pemanfaatan celah hukum yang dilakukan oleh pengembang dan kemudian merugikan konsumen;

 Ketiga, YLKI mendesak managemen Meikarta menghentikan segala bentuk promosi, iklan, dan bentuk penawaran lain atas produk apartemen Meikarta sampai seluruh perizinan dan aspek legal telah dipenuhi oleh pengembang. Meikarta jangan berdalih bahwa pihaknya sudah mengantongi IMB, padahal yang terjadi sebenarnya adalah proses permohonan pengajuan IMB.

Sekali lagi, Lippo Group perlu belajar jujur dan belajar menerapkan good corporate governance (GCG). Karena biar bagaimana Lippo Group adalah sebuah grup pengembang besar yang berpengalaman, sayang kalau reputasinya dikotori oleh perilaku tidak etis.[]

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here