Proyek LRT Perlu Diaudit Investigasi BPK

0
158
Penunjukkan langsung pengerjaan proyek dan pengadaan sarana dan prasarana kereta ringan (light rail transit--LRT) perlu diaudit investigasi BPK

Nusantara.news, Jakarta – Pekerjaan proyek kereta ringan (light rail transit–LRT) terlihat makin dikebut, karena berkejaran waktu dengan pelaksanaan Asian Game 2018, di mana Indonesia adalah tuan rumahnya.

Hanya saja, percepatan pengerjaan proyek LRT ini menyisakan persoalan konsistensi regulasi dan mohon maaf, ada potensi pelanggaran yang patut dicermati. Terutama oleh Badan Pemeriksa keuangan (BPK) sebagai otoritas yang berhak menentukan ada tidaknya kerugian negara.

Adalah Jakarta Research and Publik Policy (JRPP) yang paling getol mendesak agar BPK memeriksa, bila perlu dengan audit investigasi, apa saja persoalan yang muncul, terutama dugaan adanya potensi kerugian negara, dari proses penunjukkan langsung.

Pada awalnya, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sangat ngotot agar proyek LRT harus didahului oleh proses tender, baik untuk pengerjaan fisik maupun sarana pendukung. Namun karena dikejar waktu dan tender belum kunjung rampung, sebagai gubernur, Ahok minta diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres) khusus agar proyek LRT bisa dilakukan dengan penunjukkan langsung.

Penunjukkan langsung di sini, terutama dibatasi pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dengan demikian percepatan pengerjaan proyek bisa dilakukan.

Proyek bermasalah

Jakpro diketahui telah memilih perusahaan asal Korea Selatan, Hyundai Rotem, sebagai perusahaan pemenang tender pengadaan rolling stock untuk proyek pembangunan LRT DKI Jakarta.

Direktur Utama PT Jakarta Propertindo, Satya Heragandhi mengatakan Hyundai Rotem terpilih sebagai pemenang tender P103 (pengadaan rolling stock) diantara sekitar lima vendor produk tersebut yang diundang untuk turut lelang.

“Iya, setelah melalui proses market sounding, dan dari berbagai produsen, yang bisa menepati jadwal produksi, ya perusahaan Korea ini, Hyundai Rotem,” jelasnya beberapa waktu lalu.

Menurutnya sejumlah vendor rolling stock dari berbagai negara telah diundang untuk turut berpartisipasi dalam tender, seperti Korea, Prancis, Spanyol, Cina, dll. Namun, dari sekian banyak vendor, sebagian besar menolak karena merasa tidak sanggup memenuhi deadline yang diberikan Jakpro.

“Proyek ini kan harus bisa selesai sebelum digelarnya Asian Games 2018. Targetnya kan Agustus 2018 harus sudah ada rolling stock, dan mayoritas tidak bisa deliver sebelum itu,” ujarnya.

Peneliti JRPP Edwar Darwis berpendapat proyek LRT yang kini ditangani oleh BUMD PT Jakarta Propertindo (Jakpro) diduga memiliki tiga masalah besar. Karena itu ia mendesak BPK mengaudit proyek yang digarap Temaseknya Indonesia tersebut.

“Berdasar hasil kajian kami, beberapa pengadaan yang dilakukan Jakpro pada proyek LRT bermasalah,” ujar Edwar Darwis di Jakarta belum lama ini.

Masalah itu, pertama, pengadaan itu tidak mengikuti prosedur yang ada. Ia mendesak BPK segera mengaudit Jakpro terkait penunjukkan langsung pengadaan prasarana LRT.

Edwar mengungkapkan pihak direksi Jakpro melakukan penunjukkan langsung pengadaan barang. Terutama untuk pengadaan tetra radio system dan rolling stock signalling langsung tunjuk tanpa lelang. “Itu melanggar aturan”, tegas Edwar.

Tetra merupakan Terrestrial Trunked Radio, yaitu alat trunked radio system berteknologi digital. Teknologi ini memanfaatkan sistem komunikasi satelit orbit rendah (low earth orbit satellites—LEO). Sedangkan rolling stock signalling (RSS) merupakan sistem persinyalan yang nantinya akan dipakai dalam LRT.

Kedua, terjadi pemborosan anggaran. Edwar menyebutkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta yang telah dihabiskan untuk proyek LRT sebesar Rp1,19 triliun.

Ia menduga Jakpro melakukan pemborosan pada pelaksanaan proyek LRT. Pembangunan satu stasiun LRT dianggap terlalu mahal, jumlah stasiun yang dibangun harusnya cukup tiga unit saja. Namun nyatanya yang dibangun sampai enam unit. Sehingga biaya produksi jadi membengkak.

Ketiga, progres pengerjaan terlambat sekitar 2% dari seharusnya. Hal ini menunjukkan kurangnya komitmen pengerjaan yang tepat waktu dari vendor.

“Kami mendesak Gubernur DKI Jakarta menghentikan pemborosan ini dengan melakukan audit”, tutur Edwar.

Lewat Perpres

Sebelumnya percepatannya proyek LRT diduga mengabaikan wewenang pemerintah daerah. Percepatan penyelenggarakan LRT melalui Perpres Nomor 49/2017, Perpres itu melanggar konstitusi pasal 18 ayat 5 dan 6 UUD 1945 serta Undang-Undang yang mengatur penyelenggaraan pemerintah daerah (UU Otoda).

Sebelum itu ada PP No. 79/2015 terkait Penyelenggaraan Jasa Kontruksi diteken Presiden Joko Widodo. PP tersebut digunakan sebagai landasan hukum bagi Jakpro melakukan penunjukan langsung kontraktor BUMN yang mengerjakan LRT Jakarta.

Satya Heragandhi mengaku, berbekal PP dan Perpres tersebut Jakpro langsung tancap gas menggarap proyek LRT. Dia berharap proyek LRT bisa diselesaikan sebelum Asian Games.

Jakpro sendiri diketahui telah menerima penyertaan modal pemerintah (PMP) senilai Rp1,5 triliun, ditambah dalam TA 2016 sebesar Rp2,95 triliun sehingga total PMP yang diterima sebesar Rp4,45 triliun. Sementara, untuk alokasi fase I untuk LRT ini, butuh sebesar Rp4,2 triliun. Bahkan Ahok sempat bernazar akan menambah PMP sampai Rp7,7 triliun.

Itu sebabnya, audit investigas BPK dalam melihat apakah ada unsur kerugian negara dalam proyek LRT diperlukan. Termasuk soal apakah ada pemborosan serta peran penunjukkan langsung baik untuk pengerjaan proyek maupun pengadaan sarana dan prasarana pendukung LRT, apakah sudah sesuai dengan regulasi yang ada.

Namun demikian, proses investigasi tersebut jangan sampai menghambat jalannya proyek LRT sehingga juga menghambat pelaksanaan Asian Games dengan Jakarta dan Palembang sebagai tuan rumah.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here