Alokasi Perhubungan Laut 2015-2019 “Hanya” Rp900 Triliun

Proyek Pelabuhan Samudera di Malang Jalan di Tempat

0
308

Nusantara.news, Surabaya – Rencana pembangunan Pelabuhan Samudera berskala internasional di kawasan Pantai Tamban, Kabupaten Malang, jalan ditempat. Mandeknya proyek yang diperkirakan menelan dana sekitar Rp50 triliun, disebut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat karena Perhutani enggan melepas status lahan yang akan terkena proyek multi years ini.

Padahal hasil studi kelayakan (DED), lokasi Pantai Tamban lebih cocok dibanding Sendangbiru. Selain areal lebih luas juga dekat dengan jalur lintas selatan (JLS). “Kajian itu bahkan sudah diserahkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang ke Bappenas termasuk usulan tukar guling lahan. Namun sampai sekarang belum ada jawaban,” dalih Bupati Rendra Krisna kepada wartawan, Senin (13/2/2017).

Namun bisa jadi, tarik ulur skema pembiayaan jadi persoalan yang utama. Karena kebutuhan pembiayaan yang cukup fantastis, mustahil Pemkab Malang bisa mengcover jika tidak ada campur tangan, pemerintah provinsi atau pemerintah pusat melalui APBN. Ini akan jadi persoalan jika pemerintah memilih menyingkirkan swasta dalam pembiayaan.

Rendra menyebutkan, pelabuhan samudera di pantai selatan punya arti strategis tak hanya bagi Kabupaten Malang. Selain bisa mengangkat perekonomian di kawasan Malang selatan, baik dari sektor pertanian, perikanan maupun hasil bumi lainnya, integrasi dengan JLS bisa menjadi pilihan lain arus ekspor impor. Hal itu diembel-embeli untukmengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan di sepanjang kawasan pantai selatan Jawa Timur.

“Kami terus mendorong instansi terkait di unit kerja Pemkab Malang dan pemerintah pusat agar lebih gencar untuk mendatangkan investor, baik lokal, nasional maupun asing. Pokoknya setiap ada peluang harus dimanfaatkan secara maksimal agar perekonomian di kawasan Malang selatan segera terangkat,” ujarnya.

Beberapa tahun lalu Pemkab Malang juga telah mewacanakan pembangunan “Water Front City” di kawasan Pantai Sendangbiru, bahkan sudah dilakukan studi kelayakan dan rencana detailnya. Namun, gagal karena berbagai alasan.

Konsep awal Water Front City tersebut adalah pembangunan pelabuhan secara terpadu yang pada akhirnya menjadi sebuah kota mandiri, sebab semua infrastruktur dan kebutuhan masyarakat di kawasan itu akan terpenuhi secara mandiri pula.

Pelabuhan tempat pelelangan ikan (TPI) Pondokdadap di Sendangbiru yang saat ini menjadi satu-satunya pelabuhan terbesar di Kabupaten Malang, kondisinya sudah cukup padat dengan ribuan nelayan, sehingga membutuhkan pelabuhan yang lebih representatif guna memaksimalkan hasil tangkapan ikan.

Sesuaikan dengan Prioritas Jokowi, RPJMD Jatim Pun Ikut Berubah

Sementara itu, dampak nawacita Presiden Joko Widodo yang memprioritaskan percepatan infrstruktur memaksa DPRD Jatim bersama Pemprov Jatim melakukan revisi terhadap Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Revisi ini juga untuk menyesuaikan perubahan pelimpahan kewenangan dari pusat ke provinsi, dan dari kab/kota ke provinsi sesuai amanat UU 23/2014 tentang Pemintahan Daerah.

Ketua Pansus Perda RPJMD, Sahat Tua Simanjutak menyampaikan,pembahasan harus disamakan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). “Yang pasti kita harus merubah Perda RPJMD Jatim dengan mengikuti UU yang ada. Selanjutnya RPJMD yang kita miliki tidak boleh melenceng dengan RPJMN yang disitu termuat visi dan misi presiden termasuk skala prioritas pembangunan berupa infrastruktur,” bebernya beberapa waktu lalu.

Hasilnya nanti jadi pedoman pembuatan R-APBD 2018. “Diharapkan kedepan Jatim tetap bisa membangun fasilitas yang dibutuhkan masyarakat tentunya dengan pembiayaan non APBD,” lanjut Ketua Fraksi Partai Golkar ini. Selanjutnya Pansus RPJMD akan menggelar sinergitas dengan sejumlah anggota DPR RI asal Daerah Pemilihan (dapil) Jatim untuk mendukung sejumlah program pembangunan di Jatim yang sempat mandek. Salah satu contoh JLS yang sempat terkatung-katung bertahun-tahun lamanya, “Kondisi seperti ini diharapkan tidak terjadi lagi setelah dilakukan sinergitas,” harapnya.

Skema Pembiayaan dari Swasta Jadi Alternatif

Defisit anggaran nasional memang jadi pemicu banyak proyek infrastruktur yang terhenti. Dari target rencana RPJMN 2015-2019 yang disusun Bappenas misalnya, kebutuhan pendanaan infrastruktur mencapai Rp4.796,2 triliun. Sedangkan kemampuan APBN/APBD hanya sebesar 43% atau sekitar Rp1.978,6 triliun.

Untuk menutupi kebutuhan itu, pemerintah lantas berharap pada kontribusi BUMN sebesar Rp1.066,2 triliun dan swasta Rp1.751,4 triliun. Target prioritas pendanaan diperuntukan bagi proyek-proyek strategis yang sedang dalam tahap pengerjaan maupun masih perencanaan.

Besarnya peran swasta diiringi optimisme pemerintah, termasuk dalam pembiayaan pelabuhan samudera di Malang. Hal ini mengacu pada realisasi pendanaan swasta untuk proyek yang sulit menperoleh pendanaan di tahun anggaran 2016. Seperti PLTU Batang, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan dan Jalan Tol semarang-Batang.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memastikan, pemerintah akan mendukung pelaku usaha swasta dalam negeri maupun asing untuk ikut membangun infrastruktur nasional. “Banyak yang berminat kok. Namun itu butuh proses. Ada perhitungannya yang sampai pada satu titik mereka (swasta, RED) akan masuk,” ucapnya di Jakarta. []

Data Pendanaan Infrastruktur 2015-2019 (Satuan Triliun)

Alokasi

  • Jalan – Rp805
  • Kereta Api – Rp283
  • Perhubungan Laut – Rp900
  • Udara – Rp165
  • Darat – Rp60
  • Transportasi Perkotaan – Rp115
  • Tenaga Listrik – Rp980
  • Migas – Rp507
  • TI dan Komunikasi – Rp278Sumber Daya Air – Rp401
  • Air Minum dan Limbah – Rp499
  • Perumahan – Rp528

Pendanaan Infrastruktur 2015-2019 (Rp4,796,2 Triliun)

  • Swasta – 36,52 Persen
  • BUMN – 22,23 Persen
  • APBN – 29,88 Persen
  • APBD – 11,37 Persen

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here