Proyek Reforma Agraria di Tangan WWF, Bahayakan Indonesia

0
213
Sosiolog Imam B. Prasodjo khawatir proyek Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial yang diserahkan ke asing sifatnya hanyalah 'bancakan' proyek saja sehingga tidak tepat sasaran

Nusantara.news, Jakarta – Ada kejadian yang tidak lazim, urusan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS) yang lazimnya diserahkan ke kampus, kali ini akan diserahkan ke asing. Akan kah setiap jengkap tanah kita diketahui asing?

Adalah sosiolog senior Universitas Indonesia (UI) Imam Budidarmawan Prasodjo menyayangkan program RAPS tersebut. Ada nuansa bancakan di sana, bahkan ada risiko membahayakan Indonesia. Seperti apakah gerangan?

“Sayang seribu sayang. Di saat kami tengah susah payah menggalang partisipasi seluruh kelompok masyarakat untuk ikut terlibat dalam implementasi program RAPS dan mengawalnya agar program ini tepat sasaran dan tidak dijadikan “proyek bancakan” semata, tiba-tiba muncul kabar adanya kebijakan Menko Perekonomian (Darmin Nasution) yang menunjuk WWF sebagai PMO sekretariat percepatan program RAPS. Ada apa ini? Ini benar-benar berita mengagetkan dan mencurigakan,” kata Imam dalam pernyataan tertulis yang dialamatkan kepada Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Sabtu (21/10).

Menurut Imam, terkadang mendukung kerja pemerintah memang tidak mudah. Banyak program bagus dicanangkan tetapi tiba-tiba dilaksanakan dengan cara aneh yang menimbulkan tanda-tanya. Salah satu contohnya adalah terkait dengan implementasi RAPS.

Pada awal dicanangkannya program RAPS, Imam melihat sendiri banyak aktivis sosial dan kalangan masyarakat antusias mendukung kebijakan yang dicanangkan Presiden Joko Widodo ini. Kebijakan ini, betapapun tak mudah untuk diimplementasi dengan cepat, namun disambut dengan baik karena membawa misi mulia, yaitu untuk mempersempit ketimpangan sosial-ekonomi.

Kebijakan sebelumnya yang bias terhadap pola “state forestry” dan “capital forestry” akan coba diimbangi dengan “social forestry” yang lebih prorakyat miskin.

Imam mengaku selama ini juga bergembira membantu Teten sebagai rekan diskusi untuk membahas RAPS agar program ini menjadi gerakan “menyejahterakan rakyat” yang benar-benar dilaksanakan secara partisipatif, dan didukung masyarakat luas.

“Para aktivis, tokoh masyarakat dan akademisi yang peduli mulai bergerak membantu karena melihat niat baik ini,” ungkapnya.

Tapi sayang, program RAPS bakal diserahkan ke asing, diserahkan ke World Wide Fund (WWF). Imam khawatir, ini terjadi gara-gara Menko Perekonomian atau jangan-jangan hanya kerjaan Sekretaris Menko Perekonomian Lukita Dinarsyah Tuwo yang kurang paham betapa sensitifnya masalah ini.

“Yang benar saja, masak WWF sebuah NGO (Non Government Organization) internasional berperan menggantikan peran negara dalam urusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” tegasnya.

WWF adalah sebuah organisasi non-pemerintah internasional yang menangani masalah-masalah konservasi, penelitian, dan restorasi lingkungan. Dulunya bernama World Wildlife Fund dan masih menjadi nama resmi di Kanada dan Amerika Serikat. WWF merupakan organisasi konservasi independen terbesar di dunia dengan lebih dari 5 juta pendukung di seluruh dunia yang bekerja di lebih dari 100 negara, mendukung sekitar 1.300 proyek konservasi dan lingkungan

Lagi pula, menurut Imam, mau ditaruh dimana peran serta masyarakat yang selama ini sudah susah payah mendukung dan menyumbangkan tenaga dan pikiran karena ingin memberikan sumbangsih pada negeri sendiri. Apakah pemerintah atau bahkan bangsa ini rela kalau urusan semacam ini dialihkan peranan utamanya ke lembaga internasional yang notabene belum punya reputasi mengurus masalah seperti ini.

“Saya sendiri tak yakin pengurus inti WWF setuju dengan peran yang sedang dijalankan WWF. Saya menduga ini kerjaan oknum pimpinan WWF yang tak paham masalah,” tambah Imam.

Masih kata Imam, seburuk-buruknya negeri ini, dia berkeyakinan anak bangsa masih mampu mengurus program RAPS tanpa perlu memerankan atau mensubkontrakkan ke pihak luar.

“Masih banyak aktivis sosial, kalangan ahli dari kampus, birokrat berdedikasi, atau putra-putri Indonesia sendiri yang bekerja di bawah bendera Indonesia, bersedia dan mampu menangani program RAPS ini. Mohon kebijakan ini segera dikoreksi,” tukasnya sambil menyampaikan permohonan maaf bila ada nada kalimat yang agak kesal.

“Saya benar benar kecewa dengan berita ini,” demikian Imam.

Pemerataan ekonomi

Kritik pedas Imam tak lepas dari sikap Lukita yang menggandeng WWF Indonesia sebagai upaya mendukung program kebijakan pemerataan ekonomi.

“Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menunjuk WWF Indonesia sebagai mitra untuk membentuk sekretariat bersama sebagai Project Management Office (PMO),” kata Lukita beberapa waktu lalu.

Pembentukan sekretariat ini dilakukan untuk mempercepat proses reforma agraria yang penting untuk mendorong program kebijakan pemerataan ekonomi, pengurangan kesenjangan kepemilikan atau penguasaan lahan serta penurunan angka kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.

“Dengan penunjukkan PMO ini diharapkan kerja sama antar kementerian dan lembaga yang menangani reforma agraria akan berlangsung secara lebih efektif dan mempercepat target program reforma agraria,” katanya.

Dalam kebijakan reforma agraria, fokus program yang menjadi kunci untuk mengurangi ketimpangan adalah legalisasi aset yang terdiri dari lahan transmigrasi dan prona, serta redistribusi aset yang terdiri dari Hak Guna Usaha (HGU) atau tanah terlantar dan pelepasan kawasan hutan.

Selain itu, fokus lainnya adalah pemberian akses pemanfaatan lahan hutan melalui program perhutanan sosial.

CEO WWF Indonesia Rizal Malik mengatakan kerja sama ini penting dilakukan untuk mewujudkan komitmen pemerintah untuk memperbaiki tata kelola dan mewujudkan perhutanan sosial, serta melestarikan hutan dan keanekaragaman hayati.

“Apalagi Indonesia merupakan salah satu negara yang telah menyepakati Perjanjian Paris dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs),” tambah Rizal.

Program reforma agraria yang dicanangkan pemerintah antara lain mencakup legalisasi dan redistribusi aset yang digolongkan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) seluas sembilan juta hektar.

Dari luasan tersebut, sebanyak 4,5 juta hektare ditargetkan untuk legalisasi aset dengan 3,9 juta hektare untuk sertifikasi tanah-tanah warga dan 0,6 juta hektare untuk lahan transmigrasi.

Sisanya sebanyak 4,5 juta hektare dialokasikan untuk redistribusi aset yang terdiri dari 0,4 juta hektare dari lahan HGU yang telah habis masa berlakunya dan tanah-tanah terlantar serta 4,1 juta hektare dari pelepasan kawasan hutan negara.

Diluar sembilan juta hektar tersebut, pemerintah juga telah menyiapkan lahan seluas 12,7 juta hektar melalui program perhutanan sosial yang dikelola Kenenterian Lingkungan Hidup dan kehutanan, melalui skema pemberian ijin pengelolaan atas hutan negara dan pengakuan hutan adat.

Dampak lanjutan

Lepas dari pro dan kontra proyek RAPS yang diserahkan kepada asing, paling tidak memberikan lima tafsir.

Pertama, boleh jadi Kementerian Agraria dan Tata Ruang dikejar target dan deadline untuk sertifikasi lahan tanah nasional, sementara dengan mesin birokrasi yang ada, target dan deadline itu tak terkejar. Makanya menggandeng WWF.

Kedua, program RAPS yang seharusnya melibatkan dunia kampus, para akademisi yang capable, ternyata diserahkan kepad asing. Tentu saja menimbulkan tanda tanya besar, apakah ada agenda lain?

Ketiga, pelibatan WWF Indonesia, hakikatnya melibatkan pihak asing untuk memetakan RAPS, maka sama saja menyerahkan data RAPS kepada asing. Ini tentu berbahaya dan sangat riskan bagi pertahanan dan ketahanan nasional.

Keempat, boleh jadi kecurigaan Imam Prasodjo soal adanya dugaan ‘bancakan’ dalam proyek ini benar adanya. Karena hal yang tak biasa, meninggalkan dunia kampus dan menyongsong pihak asing, maka ada cost dan benefit yang yang dikeluarkan pemerintah masuk ke asing yang boleh jadi lebih mahal. Mungkin saja dengan pelibatan orang-orang kampus bisa lebih murah dan tepat sasaran.

Kelima, bisa saja Imam dkk. kecewa karena harapannya dapat proyek RAPS menjadi gigit jari lantaran proyek itu diserahkan kepada WWF.

Oleh karena itu, jalan tengahnya Menko Perekonomian harus bijak, melibatkan juga tenaga lokal dari kalangan akademisi. Sambil di tengah jalan dievaluasi, mana pekerjaan yang lebih efektif sebagai leading sektor masing-masing pihak. Tidak lantas semena-mena menggandenga asing dan menyingkirkan para akademisi.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here