Lingkungan Hidup Terabaikan (2)

Proyek Reklamasi dan Meikarta, Bukti Pemerintah Abai Lingkungan Hidup

0
237
Ilustrasi: Aksi tolak reklamasi Teluk Benoa Bali. Foto: Antarafoto

Nusantara.news – Sarwono Kusumaatmadja, senior Partai Golkar, salah seorang eksponen 1966 dan juga mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup di era Orde Baru, yang saat ini Penasehat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menyatakan bahwa pemeliharaan lingkungan hidup di era menteri Prof. Siti Nurbaya saat ini lebih baik, dengan catatan perbaikan secara objektif telah terjadi.

Tentu saja, pandangan ini dibantah oleh berbagai pengamat lingkungan hidup  karena faktanya kita masih mendengar banyak pembalakan liar di hulu sungai yang berekses banjir dan longsor, pembukaan hutan oleh pemilik HPH (Hak Pengusahaan Hutan), AMDAL (Analisa Dampak Lingkungan) yang tidak lagi menjadi prioritas dalam perijinan, pembangunan reklamasi yang bermasalah (Pantai Utara Jakarta, Teluk Benoa Bali), pembuangan limbah industri yang kurang pengawasan, serta sederet kerusakan alam dan ekosistem lainnya.

Political Will Kementerian Lingkungan Hidup bagian dari Kehutanan

Sejak awal, pemerintahan Joko Widodo telah “mendeklarasikan” bahwa ‘lingkungan hidup’ bukan prioritas sehingga nomenklatur pun diubah. Lingkungan hidup jadi  bagian dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Secara pola pikir terlihat jelas penempatan lingkungan hidup yang setingkat Eselon I dan otoritasnya ada di tangan menteri yang tercatat merupakan “utusan” partai politik. Dengan demikian, dalam konteks political will (kemauan politik) terhadap lingkungan hidup, pemerintahan ini sudah terlihat pola pikirnya.

Mengenai penanganan kebakaran hutan, pada tahun 2016 kebakaran mencapai 146.000 hektare, yang membuat masalah dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Luhut Binsar Panjaitan (LBP) waktu itu ditunjuk sebagai wakil pemerintah yang menangani hal tersebut.

Namun faktanya, tidak satu pun konglomerat yang diduga melakukan pembakaran hutan ditindaklanjuti kasusnya ke pengadilan, bahkan di Provinsi Riau ada pelaku yang memperoleh SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan). Tahun 2017 ini, karena lahan rusak, pemerintah agak tertolong sehingga pembakaran hutan berkurang. Hal ini karena lahan perkebunan kelapa sawit menjadi kurang produktif akibat produk sawit Indonesia diboikot negara-negara Eropa karena dianggap  merusak lingkungan hidup.

Kewajiban Indonesia sebagai paru-paru dunia untuk menjaga perubahan iklim menjadi vital dalam konteks lingkungan hidup dunia. Sistem produksi sumber daya lahan yang lebih hijau dan rendah kabut asap (low haze) merupakan kepentingan ekonomi nasional karena hal tersebut menjadi perhatian dunia. Sudah menjadi kewajiban Pemerintah dan dunia usaha nasional untuk mentransformasi ekonomi sumber daya alam menjadi hijau, rendah kabut asap, rendah emisi, agar ekonomi menjadi tangguh dan berkelanjutan.

Pada gilirannya, akan menjadi parameter peningkatan daya saing di tingkat global, khususnya untuk produk pertanian dan perkebunan dalam skema “green product” yang menjadi prasyarat dalam bisnis global.

Brazil, pemilik hutan terbesar di dunia (hutan Amazone) adalah salah satu negara yang bisa melakukan bargaining position karena posisinya sebagai paru-paru dunia. Dengan begitu, Brazil memperoleh benefit secara kenegaraan yang mempunyai nilai ekonomi. Sebaliknya Indonesia, justru terus-menerus mendapat kecaman tanpa mendapat benefit dari keberadaan hutan terbesar dunia setelah Brazil, yang dimilikinya. Bahkan, produk kelapa sawit Indonesia diboikot untuk masuk ke Eropa. Kita pun belum melihat upaya optimal dari pemerintah Indonesia dalam melakukan diplomasi. Padahal kita tahu itu tidak semata-mata masalah lingkungan hidup tapi juga masalah perdagangan dalam persaingan global.

Kita tahu bahwa negara-negara Barat (Amerika Serikat dan Eropa) menjadikan isu HAM (Hak Azasi Manusia) dan lingkungan hidup sebagai alat penekan dalam persaingan dagang, sebagai akibat dari Cina yang saat ini menguasai perdagangan dunia. Selain itu, standar kelayakan tinggi dari AS dan berbagai negara Eropa, khususnya untuk makanan dan hasil laut, membuat keterbatasan penetrasi pasar produk Indonesia di negara maju tersebut.

Potensi perikanan Indonesia hanya sekadar potensi angka. Pada awal-awal pemerintahan Joko Widodo, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memproyeksikan bahwa sektor ini bisa meraup Rp 300 triliun per tahun, yang saat itu baru Rp 75 triliun. Kuncinya adalah pemberantasan illegal fishing dan optimalisasi hasil laut khususnya di laut dalam, sehingga memerlukan pengusaha besar yang bergerak di bidang kelautan. Tercatat, baru nama Burhan Uray di Wanam-Papua dan Tomy Winata (TW) di Tual-Maluku yang terlibat bisnis ini, termasuk juga Susi Pudjiastuti (khusus ekspor lobster). Namun, dari data yang ada ketiganya mengalami kemunduran dari segi hasil dan kinerja usahanya, bahkan TW menutup usaha perikanannya di Tual-Maluku.

Reklamasi Teluk Jakarta dan Teluk Benoa, sisi buram era Joko Widodo

Dari segi kinerjanya, menteri Susi Pudjiastuti harus dipuji karena merupakan ‘sisi baik’ dari pemerintahan Joko Widodo. Misalnya dengan program konservasi lingkungan hidup untuk kawasan pesisir dengan penanaman mangrove. Namun, mengenai penegakan hukum untuk pelanggar hukum lingkungan, Pemerintah baru menyentuh pelaku lapangan, sementara pemodal dan korporasi besar di belakangnya cenderung dilindungi.

Hal yang sama terjadi di pertambangan dengan adanya larangan alih fungsi lahan, namun pelanggaran terus terjadi, dan sepertinya Pemerintah tutup mata. Terkesan, pemerintah pro investor sehingga Presiden Joko Widodo abai terhadap masalah lingkungan hidup.

Dalam konservasi hutan dan lingkungan, terjadi mis-koordinasi dan mis-persepsi antara lembaga pemerintah, dan bahkan tidak saling mendukung. Pelanggaran lingkungan yang paling fenomenal adalah reklamasi Teluk Jakarta. Bermula dari pengembang Indonesia yang bekerja sama dengan taipan-taipan China Overseas dan pemerintah Cina untuk usaha properti di Indonesia yang dianggap lahannya masih murah. Lalu, Pemerintah (Joko Widodo) mempermudahnya dengan segudang kebijakan, seperti: diperbolehkan orang Asing memiliki landed house, diperbolehkannya organisasi kemasyarakatan (ormas) asing membuka cabang di Indonesia, tenaga kerja (Cina) bekerja di Indonesia, sehingga beredar isu “Cinanisasi”. Pada akhirnya, terjadi spekulasi politik yang sangat negatif terhadap investasi Cina di Indonesia.

Hal ini diperkuat lagi oleh kebijakan Ahok tentang reklamasi Teluk Jakarta untuk pembangunan 17 pulau telah mendapat perlawanan dari nelayan dan penduduk Pesisir yang digusur. Celakanya, pemerintah pusat mendukung sehingga pembangunan pun dilakukan dan tetap berlanjut. Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti adalah pejabat pemerintah yang pertama memprotes, alasannya karena hal itu merupakan domain salah satu dirjen di kementeriannya, kemudian diikuti oleh protes LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan pakar lingkungan. Berlanjut dengan penetapan moratorium oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli (RR).

Namun pemerintah pusat melalui Luhut Binsar Panjaitan, Menko Bidang Kemaritiman (setelah Rizal Ramli diberhentikan), melanjutkan dengan “paksa” walaupun ditentang oleh berbagai kalangan. LBP menganggap itu domain dari pemerintah pusat, padahal dulu, alasan RR memberhentikan karena menganggap itu domain Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Celakanya, bagi pengembang khususnya Agung Podomoro dan Agung Sedayu yang masih “ngotot”, tidak memperoleh dukungan lagi ketika Ahok dikalahkan oleh Anies – Sandi. Upaya LBP pun “mentok” ketika Anies-Sandi memastikan bahwa tidak membuka kembali moratorium reklamasi Teluk Jakarta sesuai janji waktu kampanyenya yang ditagih oleh pemilihnya.

Reklamasi Teluk Jakarta telah melanggar Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Reklamasi pun belum berizin dan belum melakukan AMDAL secara cermat atau upaya kelola lingkungan hidup sesuai Pasal 31 Undang-Undang tersebut. Regulasi lainnya yang dilanggar adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 40/PRT/M/2007 tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai; dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaga dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL.

Dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), melalui Susi Pudjiastuti, reklamasi Teluk Jakarta, dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan Kementerian KKP merasa tidak pernah memberikan izin mengenai reklamasi Teluk Jakarta. Bahkan, menteri Susi berseloroh, “Panjang Teluk Jakarta 44,5 kilometer namun tidak ada satu meter pun ruang untuk publik secara gratis sesuai Pasal 33 UUD 1945.”

Hal substantif yang dilanggar adalah hak atas pekerjaan (nelayan) dan penghidupan yang layak, serta rasa kemanusiaan yang dijamin Konstitusi sesuai Pasal 27 UUD 1945. Selain itu, pembangunan juga melanggar hak untuk tempat tinggal warga pesisir Teluk Jakarta yang mayoritas nelayan. Mereka digusur untuk kepentingan proyek tersebut. Bahkan, masjid Luar Batang yang disucikan oleh umat Islam seluruh Indonesia juga dicoba untuk digusur.

Belum lagi kajian ahli maritim ITB yang meyakini bahwa efek reklamasi akan menimbulkan bahaya banjir rob Jakarta, karena Teluk Jakarta merupakan muara dari belasan sungai.

Paling parah adalah mengubah substansi proyek yang semula untuk giant sea wall (dinding laut raksasa) menjadi proyek properti yang berbau politis karena telah dipasarkan di kota-kota besar di Cina. Konon, sekarang mereka menggugat janji-janji developer tersebut di atas, khususnya kepada Agung Podomoro Land dan Agung Sedayu Grup.

Setelah itu, barulah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan bahwa proyek reklamasi teluk Jakarta tidak layak dan setuju penghentiannya oleh Pemprov DKI Jakarta. Terkesan, pemerintah pusat plin-plan karena melalui LBP dengan segala argumennya seolah proyek tersebut layak, juga terkesan menjadi ambigu setelah Anies Baswedan dengan tegas menarik Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh Ahok.

Lain lagi dengan reklamasi Teluk Benoa Bali, dengan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 2138/02/C/HK/2012 tentang Pemberian Izin dan Hak Pemanfaatan, Pengembangan dan Pengelolaan Wilayah Perairan Teluk Benoa. SK ini diberikan kepada PT. Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) yang dimiliki oleh taipan Tomy Winata. AMDAL dilaksanakan oleh Universitas Udayana namun ditanggapi negatif oleh berbagai kelompok masyarakat adat yang dikenal dengan FORBAL, yang berpendapat bahwa reklamasi ini penghancuran Bali.

Pemerintah pusat era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menguatkannya dengan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (SARBAGITA). Namun FORBAL justru menganggap terjadi mal-administrasi, lalu mengadukan Gubernur dan DPRD I Bali ke Lembaga Ombudsman. Kedua belah pihak terlibat ketegangan sampai era pemerintahan Joko Widodo dimulai (tahun 2014).

FORBAL menolak karena proses penerbitan Izin Reklamasi yang dianggap diam-diam, cenderung berbau KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme), dan bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (SARBAGITA), di mana Teluk Benoa adalah kawasan konservasi.

FORBAL lebih lanjut menganggap bahwa reklamasi ini merusak ekosistem sekitar Teluk Benoa dan kawasan tersebut menjadi rawan bencana. Pihak pengembang ingin mendapat harga tanah wisata dengan biaya murah tapi merusak lingkungan dan mengurangi potensi nelayan dalam mencari nafkah.

Perbedaan penafsiran terjadi karena Pemda dan Pengembang berpikir dari segi kepentingan ekonomi. Sementara, FORBAL bicara atas nama lingkungan dan adat Bali yang menolak penuh reklamasi Teluk Benoa.

Reklamasi Teluk Jakarta dan Teluk Benoa meski dimulai pada pemerintahan sebelumnya, namun eksekusinya terjadi pada era Presiden Joko Widodo. Seharusnya, jika pemerintah pro lingkungan hidup tentu proses tersebut seharusnya dihentikan, tanpa menunggu konflik sosial merebak dan menjurus ke unsur SARA (Suku Agama, Ras, dan Antargolongan) baru pemerintah bereaksi dan terkesan lambat serta melindungi para pemilik modal.

Pengembang sebagai pengusaha mengandalkan kekuasaan untuk membangun usahanya yang ditentang rakyat, seperti yang dulu juga pernah terjadi dengan Grup Bakrie ketika membangun Bali Nirwana Resort pada tahun 1995.

Pada akhirnya, rakyat Indonesia tinggal melihat apakah Pemerintah pro lingkungan hidup atau pro taipan (pembangunan), karena kita merasa pembangunan yang mengorbankan lingkungan hidup lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya. Keberpihakan pemerintah Joko Widodo pada developer reklamasi Teluk Jakarta, Teluk Benoa, dan dibiarkannya pembangunan kota Meikarta Cikarang Bekasi yang jelas-jelas tidak memenuhi syarat perizinan, memperlihatkan bahwa Pemerintah Joko Widodo pro taipan dan mengabaikan isu lingkungan hidup.

Dari segi kebijakan strategis, dengan menggabungkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan sudah dapat dikatakan bahwa pola pikir pemerintahan Joko Widodo tidak memprioritaskan masalah lingkungan hidup.

Faktanya, ketika menyikapi kasus reklamasi Teluk Jakarta, Teluk Benoa, dan pembangunan kota Meikarta, Pemerintah seakan tidak peduli terhadap efek pembangunan tanpa AMDAL yang sistematis dan dapat dipercaya itu.

Konsep reklamasi Teluk Jakarta sejak era Soeharto adalah Giant Sea Wall yang terinspirasi oleh Belanda, Qatar, Singapura, bukan semata proyek properti. Apalagi proyek properti yang berbau politis tidak sedap. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here