Proyek Strategis di Jatim Hanya Padat Modal, Siapa yang Untung?

0
181

Nusantara.news, [Lokasi] –Jawa Timur menyumbang 14, 95% PDB nasional, beberapa Proyek Strategis ada di Jatim, dan memacu pertumbuhan ekonomi. Namun tidak mampu menjawab permasalahan ketimpangan pendapatan. Infrastruktur hanya padat modal bukan padat karya, lantas siapa yang ambil untung?

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappanes Prof. Dr Bambang Sumantri Brojonegoro mengatakan, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 ada 10 Prioritas utama yaitu Pendidikan, Kesehatan, Perumahan dan Permukiman, Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata, Ketahanan Energi, Ketahanan Pangan, Penanggulangan Kemiskinan, Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman, Pembangunan Wilayah dan Polhukam.

“Keseluruhan prioritas nasional tersebut didukung oleh beberapa pengarusutamaan yaitu revolusi mental, kesetaraan gender, perubahan iklim, pemerataan, dan tata kelola pemerintahan yang baik” katanya dalam Musrenbang Jatim 2017 di Grand City, pekan lalu.

Lebih jauh Bambang menjelaskan,beberapa kegiatan strategis nasional yang akan dilaksanakan seperti Pembangunan Jalur Ganda Lintas Solo-Surabaya antara Madiun-Jombang (SBSN) dan Kedungbanteng-Madiun (SBSN). Pembangunan Jalan Tol meliputi: Jalan Tol Pandaan-Malang, Ngawi-Kertosono, Kertosono-Mojokerto, Mojokerto-Surabaya, Gempol-Pasuruan; Pembangunan Jalan Non Tol Fly Over dari dan menuju Teluk Lamong. Peningkatan Kapasitas/Rekonstruksi Jalan Kertosono – Mantingan dan Kertosono – Kediri. “ Semua itu digunakan untuk mendukung kegiatan prioritas konektivitas nasional”jelasnya.

Untuk mendukung terwujudnya ketahanan pangan jelasnya juga sedang dilakukan  pembangunan Bendungan Tugu, Semantok, Gongseng, Tukul dan Bagong. Disamping itu terdapat proyek pembangunan kilang minyak Tuban untuk mendukung ketahanan energi.

Serta tidak ketinggalan Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan untuk mendukung penyediaan air minum di 5 (lima) Kabupaten/Kota. “ Selain itu, terdapat berbagai rencana indikatif pembangunan infrastuktur lainnya yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan pembangunan di Provinsi Jawa Timur” ujarnya tanpa menyebutkan berapa total nilainya.

Jawa Timur sendiri sampai dengan tahun  2016  pertumbuhan ekonominya sebesar 5,55% disaat pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,02%. Sementara PDRB ADHB Jawa Timur 2016 pada periode yang sama secara kumulatif mencapai Rp.1.855,04 triliun, memberikan kontribusi sebesar 14,95% PDB nasional.

Bappeda Jatim mencatat PDRB tersebut 60,23 % ditopang oleh 3 sektor utama yakni industri pengolahan( 28,92%) , perdagangan(18%), pertanian (13,31%). Dengan serapan tenaga kerja totalnya sebesar 71,97%. Untuk rincian masing masing sektor yakni industri pengolahan( 14,47%), perdagangan (21,01%), pertanian (36,49%).

Terlihat bahwa sektor pertanian memberikan kontribusi penyerapan tenaga kerja tertinggi namun kontribusi terhadap PDRB hanya 13,31%. Untuk Jatim yang memiliki pendapatan per kapita sebesar Rp47,47 juta. Dari data Bappeda diatas terlihat pendapatan per kapita Industri sebesar Rp94,88 juta, perdagangan Rp.40,67 juta dan pertanian pendapatan per kapitanya hanya Rp17,32 juta.

Untuk sektor Industri nilai UMR sebesar Rp38 juta pertahun, tetap saja masih di bawah rata-rata Jawa Timur. Selain itu penyebarannya hanya masih berkutat pada daerah Gerbang Kertasusila (Gresik, Jombang, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan). Ini menjadi catatan serius atas keinginan Jatim menjadi propinsi industri. mengingat ketimpangan pendapatan yang sedemikian lebar.

Warga miskin di Jatim

Propinsi Jatim sendiri merencanakan memiliki kawasan industri seluas 26.344,28Ha, di mana 4.759,5 Ha sudah dipakai semuanya, yang tersebar di Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Mojokerto dan Pasuruan. Sedang yang 21.584,78 Ha masih sedikit yang terpakai, tersebar di Jombang, Gresik bagian Utara, Lamongan, Bangkalan, Madiun, Tuban, Kota Malang dan pengembangan di Mojokerto.

Proyek-proyek strategis di bidang tranportasi, baik tol maupun kereta api , kilang Tuban dan SPAM  Umbulan, lebih digunakan untuk menopang keberadaan sektor industri yang padat modal. Proyek-proyek strategis itupun juga padat modal.

Sebagai contoh proyek jalur ganda, berdasarkan Peraturan Meteri 78/2014 tentang standart harga untuk setiap satu kilo meternya dibutuhkan Rp25 miliar lebih untuk tubuh jalur. Hanya 8% saja yang dihabiskan untuk tenaga kerja, sementara lainnya untuk  Bahan 49 %, alat 20%,  keuntungan 10% dan  PPN+PPH 13%.

Semua pekerjaan ini belum termasuk rel dan bantalan kereta, yang nilai per kilo meternya hampir Rp10 miliar. Celakanya sejak 2003 untuk rel, selalu impor dari China. Konon katanya sebagai bagian kesepatan pembelian LNG di lapangan Tangguh.  Jatim sendiri ada 89 km yang akan dibangun atau sekitar Rp3,1 triliun.

Dengan perincian ini jelas proyek Jalur Ganda adalah padat modal bukan padat karya, memang akan memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi, tetapi tidak menjadi solusi ketimpangan pendapatan.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here