Proyek Tol Mojokerto-Kertosono Dikeluhkan Warga

0
298

Nusantara.news, Jombang – Proyek tol  Mojokerto-Kertosono di wilayah Jombang menuai kecaman warga. Mereka mengeluhkan rusaknya infrastruktur jalan dan irigasi akibat proyek tol itu.

Tak terima infrastruktur jalan dan irigasi di desanya diacak-acak proyek tol, akhirnya, Senin (27/2) warga gedung DPRD Jombang. Warga merasa dirugikan, baik secara moril maupun materiil akibat pembangunan proyek tol yang menghubungkan Jombang-Kertosono itu.

Nurul Hakim perwakilan Kontras Surabaya Biro Bantuan Hukum Jombang yang mendampingi warga memaparkan bahwa lokasi pembangunan jalan tol tersebut meliputi lahan seluas 3.304.000 m2, dimana area seluas 547.000 m2 berada di wilayah Kabupaten Mojokerto dan 2.757.000 m2 di wilayah Jombang. Terdapat 8 kecamatan dan 20 desa yang terdampak jalan tol.

“Masih banyak permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan jalan tol ini, diantaranya protes warga pemilik lahan karena ganti rugi lahan yang tidak adil, ketidaksesuaian luas lahan yang dibayar dan yang digusur, kerusakan area sawah di sekitar tol, banyak jalan penghubung antar desa yang rusak, jalan akses menuju ke area persawahan terputus dan dampak lainnya,” ujarnya.

Lebih jauh ia mengungkapkan bahwa ada 3 persoalan serius yang harus diperhatikan oleh pelaksana jalan tol dan pemerintah.”Pertama putusnya jalan yang menghubungkan Dusun Sugihwaras ke Dusun Kuripan, kemudian kedua tidak adanya akses jalan menuju area persawahan yang terletak di Dusun Kuripan. Area persawahan ini terdapat 34 bidang sawah yang dimiliki warga, dan rusaknya saluran irigasi karena diputus oleh jalan tol,” ujarnya

Apalagi, tambah Nurul Hakim, pada musim hujan ini, Desa Kendalsari sering mengalami banjir karena irigasi yang buruk. “Belum lagi meningginya biaya produksi pertanian, dalam hal ini tidak seimbang dengan hasil pertanian yang didapat. Kemudian kerugian non materiil seperti terjadinya perseteruan antar warga akibat rusaknya fasilitas-fasialitas publik tersebut,” jelasnya.

Dengan demikian, akibat kerugian-kerugian itu, warga bersama Kontras menuntut agar pihak pelaksana dan pemerintah membangun kembali jalan yang menghubungkan Dusun Sugihwaras ke Dusun Kuripan selebar 6 meter dan setinggi 7 meter.

Selain itu, mereka juga menuntut pembangunan jalan selebar 3 meter yang menghubungkan area persawahan di Dusun Kuripan ke jalan Desa Kendalsari terdekat. Tuntutan lain adalah membenahi saluran irigasi yang terputus oleh jalan tol.

Menanggapi tuntutan warga, Zanuar Kepala Divisi Operasi PT MHI (Marga Harjaya Infrastruktur) menyatakan bahwa pihaknya bersedia untuk memenuhi tuntutan tersebut dengan mekanisme-mekanisme yang dimusyawarahkan bersama antar warga, pemerintah desa juga pihak-pihak terkait.

“Kami sih ingin menghidupi kembali jalan-jalan itu (jalan rusak, red), saluran irigasi dan semacamnya, tapi terkait mekanisme dan teknisnya nanti monggo kita bicarakan kembali,” terang Zanuar.

Ia mengaku saat ini dirinya masih belum menemukan teknis yang dianggap tepat untuk kembali membangun sejumlah jalan sesuai tuntutan warga. “Kita pada prinsipnya mau-mau saja, tapi terkait teknisnya kita belum menemukan. Ya nanti kita akan membahas solusi-solusi itu bersama pihak-pihak tertentu,” kata dia.

Sementara Ketua Komisi C DPRD Jombang Mas’ud Zuremi mengimbau agar rencana pembahasan terkait mekanisme dan teknis pembangunan jalan, irigasi dan tuntutan warga yang lain secepatnya bisa dilakukan. “Karena sudah ada kesanggupan dari pihak pelaksana, kami minta supaya rencana pembahasan mekanisme atau teknisnya bisa dilakukan segera,” kata Mas’ud. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here