PSI Anti-Perda Keagamaan, Blunder Bagi Jokowi

0
153
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie

Nusantara.news, Jakarta – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kini tengah menjadi sorotan. Pasalnya, dalam sambutan pada acara ulang tahun keempat PSI di Tangerang, Minggu malam (11/11) pekan lalu, Ketua Umum PSI Grace Natalie mengatakan partainya tidak akan pernah mendukung perda-perda Injil ataupun perda-perda syariah. Pernyataan ini kemudian dipersoalkan banyak pihak. Bahkan ada yang melaporkan Grace ke polisi karena apa yang ia katakan dinilai menistakan agama.

Sikap PSI ini selain menjadi blunder politik, juga dianggap paradoks. Mereka anti-perda keagamaan, tetapi mendukung cawapres yang tak mempermasalahkan perda syariah. Sikap PSI, dengan demikian, tentu saja berseberangan secara diametral dengan beberapa partai koalisi dan pendukung pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin, Majelis Ulama Indonesia daerah, PBNU, juga PPP.

Ma’ruf Amin, misalnya, menolak pandangan PSI tersebut. “Kan undang-undang tentang perbankan syariah juga ada (di) nasional, menurut saya tidak usah menjadi polemik,” kata Ma’ruf Amin di Pesantren An Nawawi Tanara, Kabupaten Serang, Banten, Minggu (18/11/2018).

Sikap Ma’ruf Amin ini serupa ketika ia menolak pernyataan Djarot yang akan melarang adanya perda syariah di Jakarta, Maret 2017 lalu. Ma’ruf Amin yang ketika itu menjadi ketua umum MUI menjelaskan, nama “perda syariah” memang tidak ada. Yang ada adalah peraturan daerah (perda) yang sesuai dengan syariah. Perda yang ia maksud seperti perda tentang prostitusi, minuman keras, bahkan ada Undang-Undang Haji, Zakat, Wakaf, Perbankan Syariah, Asuransi Syariah, dan Surat Berharga Syariah Negara, dan sebagainya. Perda-perda ini, Ma’ruf, tidak bertentangan dengan konstitusi.

Pandangan PSI juga ditolak Ketum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siraj. Menurut Said, latar belakang munculnya Perda tentang Agama harus dipahami terlebih dahulu. Ia pun menyebutkan Perda Agama dibutuhkan bagi sebagian daerah di Indonesia. Hal itu wajar karena di Indonesia ada daerah yang mengedepankan agama dalam interaksi sosialnya.

“Saya Ormas tidak sependapat, itu kan pendapat PSI, tapi konteks keluarnya perda harus diketahui, misal banyak pelacuran, minum-minum sehingga kita terpaksa keluarkan Perda itu,” kata Said usai diskusi ‘Peran Ormas-ormas Islam dalam NKRI’ di Kantor Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI), Jakarta Pusat, Sabtu (16/11).

PPP, salah satu partai pendukung Jokowi, bahkan mengatakan pernyataan Grace sebagai bukti PSI “tidak paham dengan sistem hukum nasional.” Sementara MUI Sumatera Barat menyebut haram hukumnya memilih partai dan siapa pun pihak yang diusung partai yang menolak perda syariah.

Paradoks PSI, Blunder untuk Jokowi

Perbedaan sikap antara PSI dengan partai lain yang sama-sama mendukung Jokowi sebetulnya sudah terlihat pada awal Agustus lalu. Ketika itu Ketua Umum PSI Grace Natalie mengaku lebih suka Mahfud MD jadi wakilnya Jokowi. Dan kita semua tahu nama yang keluar kemudian adalah Ma’ruf Amin. Kita juga tahu, PSI tetap ada di koalisi Jokowi-Ma’ruf setelahnya. PSI juga tak keluar dari koalisi ketika beda pendapat muncul terkait perda syariah yang baru-baru ini ramai dibicarakan.

Kasus perda syariah adalah bukti ucapan dan tindakan PSI saling bertolak belakang alias paradoks. Bila selaras, seharusnya partai baru berlambang bunga itu sudah tidak berada di kubu Jokowi sejak lama. Namun mengingat partai politik di Indonesia yang umumnya tak lagi punya ideologi, maka kecenderungan PSI bertahan di kubu Jokowi lebih karena dianggap menguntungkan dirinya secara elektoral.

“Paradoks PSI ketika mereka tak mau berkompromi dengan nilai-nilai yang dibilang anti-demokrasi tapi berada dalam satu koalisi yang membuat kebijakan-kebijakan yang tidak populer,” ujar peneliti dari Political Literacy Institute Adi Prayitno.

Jokowi saat nenghadiri HUT Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Hall 3A ICE BSD Tangerang Banten, Minggu (11/11)

Selain itu, pernyataan Grace tersebut dianggap sebagai “keberanian yang putus asa” untuk mendongkrak suara PSI. Seperti diketahui, elektabilitas PSI hingga kini masih diangka nol koma dan diprediksi cukup sulit untuk lolos ke kursi DPR.

Dengan menjual isu yang kontroversial, diharapkan akan meningkatkan brand awareness PSI sehingga menigkatkan elektabilitasnya, terutama di kalangan pemilih liberal dan kelompok-kelompok minoritas. Akan tetapi, di tengah kondisi sosio-kultural Indonesia masih mendukung Perda Syariah, meskipun suara-suara partai Islam jeblok, dan menguatnya politik identitas, maka ‘jualan’ PSI tersebut menjadi tidak laku alias gagal.

Sebaliknya, pernyataan ketum PSI itu justru bisa membawa ‘petaka politik’ bagi Jokowi-Ma’ruf di Pilpres mendatang. Akan dengan sangat mudah masyarakat menilai bahwa sikap PSI itu merupakan sikap dari koalisi Jokowi-Ma’ruf Amin, meskipun beberapa pihak dalam koalisi tersebut telah menyatakan jika sikap tersebut murni sikap PSI sebagai partai resmi. Lebih jauh, masyarakat dengan sendirinya akan menilai Jokowi sebagai sosok yang anti-Islam, dan tidak memperjuangkan kepentingan mereka.

Di luar itu, jika kondisi ini semakin meruncing, bukan tidak mungkin Grace akan “di-Ahok-kan”. Saat ini Grace sudah dilaporkan oleh Persatuan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) yang diwakili oleh kuasa hukumnya, Eggi Sudjana. Seperti yang diketahui publik, Eggi merupakan politisi PAN dan salah satu pentolan Aksi 212 di zaman Ahok.

Eggi juga menyebutkan bahwa Grace bisa mendapatkan hukuman yang lebih berat dari pada Ahok, apalagi sebentar lagi akan diadakan Reuni Akbar 212. Jika isu ini bergulir semakin tajam, bukan tidak mungkin hal tersebut akan menjadi salah satu agenda acara reuni itu.

Yang jelas, peluang kasus ini mendapatkan eskalasi dampak sangat mungkin terjadi. Jika isu ini mudah digoreng, sangat mungkin kita akan menyaksikan aksi-aksi berjilid terjadi beberapa waktu nanti. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here