PT 0%, Awal Konsolidasi Demokrasi Setelah 72 Tahun Merdeka

0
135

Nusantara.news, Jakarta –  Selama 72 tahun Indonesia merdeka, politik nyaris selalu gunjang-ganjing karena pemerintah selalu merasa terancam oleh praktik politik dagang sapi, kecuali masa Pemerintahan Orde Baru yang berhasil menggerakkan pembangunan selama 32 tahun antara lain karena membungkam partai politik.

Polemik angka presidential threshold menjadi menarik karena terkait dengan sistem multi-partai yang turunannya adalah praktik dagang sapi politik.

Oleh sebab itu, polemik angka presidential threshold yang masih berlangsung sekarang ini, sangat penting dijadikan momentum untuk melakukan konsolidasi demokrasi, dalam pengertian meletakkan dasar kokoh bagi pelembagaan politik Indonesia ke depan, berupa penyederhanaan sistem multi-partai menjadi sistem dua atau tiga partai.

Dagang Sapi Politik

Berbicara tentang sistem multi partai di Indonesia, tidak bisa lepas dari Maklumat Wakil Presiden Bung Hatta No X, tanggal 3 Nopember 1945.

Isi maklumat sepanjang satu paragraf tanpa konsideran itu berisi dua hal yakni, 1. Pemerintah menjukai timbulnja partij-partij politik karena dengan adanja partij-partij itulah dapat dipimpin kedjalan jang teratur segala aliran paham jang ada dalam masjarakat. 2. Pemerintah berharap supaja partij-partij politik itu telah tersusun, sebelumnja dilangsungkan pemilihan anggauta Badan-Badan Perwakilan Rakjat pada bulan Djanuari 1946.

Sangat jelas bahwa, bukan dagang sapi politik itu yang diharapkan Bung Hatta ketika mengeluarkan maklumat tersebut, melainkan untuk mengakomodir dan menertibkan berbagai aliran paham yang berkembang dalam masyarakat.

Namun, apa yang kemudian terjadi? Maklumat itu cepat melahirkan sejumlah partai politik, dan pada saat bersamaan memicu revolusi dalam sistem politik Indonesia.  Sistem pemerintahan presidensial yang disepakati sejak merdeka, secara cepat berubah menjadi sistem parlementer.

Korban pertamanya adalah Bung Karno, yang semula menjabat sebagai kepala negara dan presiden (eksekutif), menjadi hanya sebagai kepala negara. Kewenangannya sebagai eksekutif diserahkan kepada Perdana Menteri Sutan Sjahrir yang mulai menjabat 14 Nopember 1945.

Sejak saat itu, politik terus bergejolak. Kabinet Sjahrir jatuh pada 3 Juli 1947, digantikan kabinet Amir Sjarifoeddin. Kabinet Amir Sjarifoeddin  berakhir 29 januari 1948 digantikan Kabinet Hatta. Perdana menteri sekaliber Bung Hatta pun tak bertahan lama. Pada 6 September 1950 Kabinet Hatta digantikan’oleh Soesanto Tiroprodjo sebagai pajabat Perdana Menteri sementara.

Gonta ganti Perdana Menteri atau jatuh bangun kabinet terus berlangsung, dan baru mereda setelah Bung Karno mengeluarkan Dekrit Presiden tahun 1959, dilanjutkan mengambil alih posisi perdana menteri merangkap presiden tahun 1966.

Berbagai macam persoalan yang melatari jatuh bangunnya kabinet ketika itu. Tetapi semua bisa terjadi karena sistem multi partai. Sistem multi partai membuat format koalisi mudah berubah karena berbagai kepentingan di parlemen.  Karena itu, jatuh bangunnya kabinet pada masa Orde lama ini dikenal dengan istilah politik dagang sapi.

Istilah politik dagang sapi ini, konon mengadobsi realitas perdagangan sapi yang ramai dengan tawar menawar harga yang berlanjut dengan transaksi di tahun 70-an. Politik dagang sapi kemudian diartikan sebagai politik tawar menawar atau jual beli kepentingan dalam kabinet.

Tentu saja yang dimaksud dengan kepentingan dalam hal ini adalah kepentingan sempit partai politik, walaupun secara umum disebutkan atau di-framing sebagai kepentingan bangsa dan negara.

Berapa jumlah partai peserta pemilu ketika itu? Yang ikut pemilu 1955 mencapai 172 partai, yang masuk parlemen 129 partai.  Dari 129 partai ini tidak ada partai yang memiliki kursi 50% plus satu. Sehingga atas nama kepentingan, mudah terjadi dagang sapi politik.

Pada masa orde baru, hal seperti itu tidak pernah terjadi, karena Golkar partai penguasa selalu memiliki kursi di DPR lebih dari 60 persen, atau single majority.

Pasca reformasi, situasinya mirip dengan orde lama. Situasinya malah agak ektrim. Karena apabila pada orde lama, hanya empat partai dominan, maka pada masa reformasi hampir semua partai dominan dalam arti memiliki kursi signifikan di DPR.

Pada pemilu 1998, dari 44 partai perserta pemilu, sebanyak 20 partai memiliki kursi di parlemen dengan jumlah  yang bervariasi. PDIP sebagai partai pemenang, hanya menguasai  153 kursi dari 462 total kursi  atau 33,12%.

Jumlah suara ini mudah digoyang oleh gabungan kursi misalnya Golkar (120 kursi) dengan PKB (51 Kursi), dan berbagai formulasi koalisi lainnya.

Pada Pemilu 2004, dari 24 partai peserta, sebanyak 16 partai lolos atau memiliki kursi di parlemen. Partai Golkar sebagai pemenang hanya menguasai 128 kursi dari 550 total kursi atau sekitar 23 persen.

Jumlah suara ini dengan sendirinya mudah dikalahkan oleh PDIP yang memiliki 109 kursi atau sekitar 23 persen bila berkoalisi dengan partai  yang memliki jumlah kursi signifikan.

Pemilu 2009, sebanyak 9 partai lolos ke DPR. Partai Demokrat sebagai pemenang hanya menguasai sebanyak 150 kuri dari total 560 kursi atau sekitar 26 persen.

Demikian juga pemilu 2014. PDIP sebagai partai pemang, hanya menguasai 109 kursi 19 persen kursi di DPR.

Dengan jumlah perolehan suara dalam pemilu yang tidak pernah mencapai single majority maka pemerintah dalam sistem presidensial akan selalu berada dalam keadaan terancam untuk dijatuhkan.

Tidak adanya single majority di DPR inilah yang selalu menjadi masalah dalam sistem pemewrintahan di Indonesia. Inilah yang membuat Presiden Soeharto lengser, itu pula yang membuat Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) akhirnya terkena pemakzulan.

Presiden Megawati Soekarnoputri, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Jokowi memang tidak dimakzulkan, tetapi hal itu lebih karena proses kompromi atau bagi-bagi kursi dalam di kabinet antara semua partai koalisi.

Walau tiga presiden terakhir berhasil menghabiskan masa jabatannya, tetapi mereka tentu tak lepas dari ancaman pemakzulan apabila kepentingan tak terpenuhi.

Inilah yang kemudian membuat seorang presiden seolah tidak mampu fokus pada pembangunan sebagaimana dilakukan oleh Presiden Soeharto selama 32 tahun Orde baru. Fenomena hukum sebagai komoditi politik juga berawal dari situasi serba terancam seperti ini.

Berdasarlan fakta-fakta di atas dapat disimpulkan bahwa dalam sejarah pemilu di Indonsia, tidak pernah ada partai yang berhasil keluar dengan perolehan suara single majority atau 50 kursi  plus satu, kecuali di masa orde baru.

Kedua, bahwa dalam sistem multi partai, baik di masa orde lama maupun reformasi, telah membawa korban. Di massa orde lama ditandai dari realitas jatuh bangunnya kabinet, sementara di era reformasi ditandai dengan jatuhnya Presiden Gus Dur.

Ketiga, koalisi partai tidak bersifat permanen, dalam arti mudah mengalami perubahan tergantung kepentingan yang sedang berjalan.

Konsolidasi Demokrasi

Dalam perspektif ini, polemik angka presidential threshold yang  sekarang masih berlangsung di Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang (Pansus RUU) Pemilu menjadi penting dijadikan sebagai momentum melakukan konsolidasi demokrasi.

Seperti diketahui, Fraksi PDIP,  Fraksi Golkar  dan Fraksi Nasdem ngotot mempertahankan presidential threshold sebesar 20-25 persen sebagaimana diusulkan pemerintah dalam RUU Pemilu. Sementara tujuh fraksi lain, yakni Fraksi  PKS, Fraksi Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PKB, Fraksi PPP, Fraksi Hanura, dan Fraksi PAN menginginkan presidential threshold sebesar nol persen, walaupun belakangan sebagian mengalah dengan angka presidential threshold antara 5 sampai 15 %.

Alasan tujuh fraksi yang menginginkan presidential threshold nol persen adalah karena mengacu pada keputusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan pilpres dan pileg dilakukan secara serentak mulai tahun 2019. Tidak ada alasan lain kecuali hanya relevansi antara pemilu serentak dengan presidential threshold yang otomatis nol persen.

Sementara alasan pemerintah dan tiga fraksi pendukugnnya adalah untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial dengan menjadikan presidential threshold 20-25 persen sebagai basis minimal dukungan di DPR.

Argumen pemerintah dan tiga fraksi ini yang menjadi pertanyaan,  apa gunanya presidential threshold 20 atau 25 persen? Apakah hal itu signifikan dijadikan pertahanan agar tidak digoyang di DPR?

Apakah basis kursi sebesar 20-25% di DPR dapat dijadikan jaminan pemerintah bebas dari ancaman untuk dijatuhkan?

Sepanjang pemerintah tidak mampu menguasai kursi di DPR sebanyak 50% plus satu, maka politik dagang sapi tetap jadi ancaman bagi koalisi partai manapun yang kelak memerintah.

Dalam perspektif ini pentingnya presidential threshold nol persen. Sebab dengan presidential threshold nol persen, akan terjadi konsolidasi demoklrasi di Indonesia. Sebab dengan  presidential threshold nol persen, akan terjadi seleksi alam terhadap partai politik yang ujungnya bermuara pada penyederhanaan partai politik.

Pada awalnya, yakni pada Pemilu 2019, mungkin akan terjadi kerumitan karena akan banyak partai mengusung calon presiden. Calon presiden yang diusung mungkin juga berasal dari sumber yang beragam mulai dari tentara, intelektual, pengusaha, politisi dan lain sebagainya.

Calon yang diusung partai mana yang yang akan terpilih? Tidak ada yang bisa memastikan. Sebab, semua partai pengusung, mulai dari partai besar atau partai kecil memiliki peluang yang sama besar untuk memenangkan calon yang diusung.

Presidential threshold nol persen menjadi penting, karena semua partai akan diuji di hadapan rakyat. Partai besar dan partai kecil akan diuji sejauh mana dia mengakar dan dipercaya oleh masyarakat.

Hasil pemilu dengan presidential threshold nol persen akan mengkristalisasi partai mana yang mengakar dan dipercaya rakyat dan partai mana yang tidak.

Calon yang diusung partai besar tetapi hasilnya hanya memperoleh suara kecil akan menjadi catatan dan rujukan bagi rakyat pada pemilu berikutnya. Demikian sebaliknya, partai kecil tetapi calon presiden yang diusungnya memiliki elektabilitas tinggi, juga akan menjadi catatan dan rujukan pada pemilu berikutnya.

Sedemikian rupa, presidential threshold akan menjadi ajang seleksi alamiah terhadap partai-partai yang mengakar dan dipercaya rakyat.

Presidential threshold nol persen  dengan sendirinya akan menjadi metode yang efektif dalam upaya penyederhanaan partai, yang lebih efektif ketimbang metode fusi partai sebagaimana dilakukan Pemerintah Orde Baru, atau menetapkan angka parliamentary threshold sebesar 3,5% sebagaimana dilakukan oleh Pemerintah Orde Refomasi.

Lagi pula, sistem pemerintahan presidential tidak nyambung dengan embel-embel presidential threshold berapapun angkanya.  Sebab sumber legitimasi sistem pemerintahan presidensial ada pada rakyat,  bukan pada parlemen, karena presiden dipilih rakyat, bukan oleh MPR sebagaimana terjadi pada masa Orde Baru.

DPR dalam sistem pemerintahan’presidensial juga tidak dapat menjatuhkan presiden. Kalaupun presiden melakukan suatu tindak pidana, dan DPR melakukan upaya pemakzulan, maka presiden belum tentu jatuh. Sebab, makzul tidaknya presiden bukan ditentukan oleh keputusan paripurna DPR, melainkan ditentukan oleh putusan Mahkamah Konstitusi.

Oleh sebab itu, dalam upaya mengonsolidasi demokrasi di indonesia pemerintah seyogianya menyetujui presidential threshold nol persen. Pemerintah dati tiga fraksi (PDIP, Golkar dan Nasdem) seyogyanya menggunakan visi yang jauh ke depan dalam rangka pelembagaan politik di Indonesia,dan membuang melepaskan untuk sementara visi berjangka pendek sampai Pemilu 2019.

Jika Pemerintah Jokowi menyetujui presidential threshold nol persen, akan dicatat sebagai sebuah kontribusi besar dari pemerintahan sekarang, karena akan membawa sistem politik Indonesia ke suatu perubahan medasar, sekaligus mereduksi atau membawa sistem multi partai ke arah yang terbalik dari Maklumat Wakil Presiden Bung Hatta No X tanggal 3 Nopember 1945.

Presidential threshold nol persen juga akan menggiring atau malah memaksa partai politik yang melakukan kaderisasi dengan baik dan serius, sebagai ganti memberikan “gula-gula” seperti menampilkan artis sebagai upaya meraih suara dalam pemilu.

Presidential threshold nol persen secara tak langsung akan menjadi tolak pangkal penyederhanaan partai politik yang berlangsung secara alamiah, dari sistem multi partai menjadi mungkin sistem dua atau tiga partai dominan saja, karena partai-partai lain yang tidak mampu melakukan kaderisasi dengan baik misalnya, akan berafiliasi dengan dua atau tiga partai dominan tadi.

Presidential threshold nol persen secara tidak langsung akan memutus manuver politik antar partai di parlemen (menghilangkan praktik politik dagang sapi) dan menyerahkannya kembali kepada rakyat.

Kalau pemerintah sekarang tetap ngotot dengan presidential threshold 20-25 persen, maka seharusnya angka parliamentary threshold juga dinaikkan menjadi misalnya 20-25% juga. Atau diawali dengan 10 atau 15% sampai pada satu titik mencapai 20-25% sehingga upaya konsolidasi demokrasi melalui penyederhanaan partai tetap tercapai, dan politik dagang sapi yang menjadi masalah yang terus menghantui politik Indonesia akan hilang dengan sendirinya. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here