PT 20%, Agenda Tersembunyi PDIP Jegal Capres Demokrat?

0
345

Nusantara.news, Jakarta –  Peta sikap 10 fraksi di DPR terhadap presidential threshold berubah drastis. Perubahan ini tampaknya dilatari oleh bergesernya isu atau argumen yang melandasi perdebatan. Kini tinggal Fraksi Demokrat yang kukuh dengan  presidential threshold  0%. Tidak heran kalau Partai Demokrat mencurigai, kengototan pemerintah mempertahankan presidential threshold 20% adalah bagian dari upaya menjegal keinginan Partai Demokrat mengusung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) maju pada Pilres 2019 mendatang.

Opsi Nol Persen Hilang

Awalnya ada dua isu yang melatari munculnya dua kubu presidential threshold. Pertama kubu pemerintah yang didukung Partai Golkar dan Nasdem yang menginginkan presidential threshold 20% dari kursi DPR atau 25% dari total suara. Kubu ini melandaskan argumennya pada upaya memperkuat sistem pemerintahan presidensial.

Kedua, kubu 7 fraksi (PKS, PKB, PPP, Gerindra, Hanura, PAN , Demokrat) yang cenderung menginginkan presidential threshold  0%. Kubu ini melandaskan argumennya pada Keputusan Mahkamah Kontitusi tentang pemilihan legislatif dan pemilihan presiden yang dilaksakan serentak, yang ditafsirkan otomatis presidential threshold 0%.

Perkembangan sampai tanggal 16 Juni 2017 (dirangkum dari pernyataan partai-partai), peta sikap fraksi berubah menjadi tiga kubu.

Pertama, kubu 20%, bersikap tetap, dengan argumen tidak berubaH. Kedua, kubu 0% kini tinggal didukung oleh hanya satu fraksi yakni Fraksi Demokrat, juga dengan argumen yang sama dengan sebelumnya. Sementara  6 fraksi lain yakni PKS, PKB, PPP, Gerindra, Hanura, PAN, sebut saja kubu jalan tengah, karena mengambil jalan tengah dengan mengajukan presidential threshold 10 – 15%. Argumennya dengan sendirinya mengalami pergeseran, alias tidak lagi ngotot mengacu pada Keputusan MK tengan pilpres dan pileg yang dilaksanakan serentak.

Jika dikerucutkan lagi, kubu jalan tengah ini terbagi dua lagi. PKS dan PAN siap saja dengan presidential threshold 20%, PPP dan PKB 10-15%, Gerindra 10%, Hanura 15%.

Tanggal 10 Juli 2017, Pansus  RUU Pemilu akan mengambil keputusan tingkat pertama, sedang keputusan final akan diambil pada sidang paripurna yang digelar 20 Juli 2017.

Perubahan sikap fraksi-fraksi terhadap presidential threshold, memudahkan pengambilan keputusan pada sidang paripurna 20 Juli mendatang.

Opsi presiden threshold 0% sudah pasti hilang, karena pendukungnya tinggal satu yakni Fraksi Partai Demokrat dengan kekuatan hanya 61 kursi.

Pilihannya pada dua opsi yang baru, yakni opsi 10-15% yang didukung kubu jalan tengah, dan opsi 20% yang didukung pemerintah, Golkar dan Nasdem.

Dari peta kursi di DPR, kubu jalan tengah yang menginginkan presidential threshold 10-15% memiliki kekuatan 264 suara (gabungan suara PKS 40 kursi, PKB 47 kursi, PPP 39 kursi, Gerindra 73 kursi, Hanura 16 kursi, dan PAN 49 kursi).

Opsi kubu jalan tengah ini berpotensi menjadi keputusan final, karena jika terjadi voting, maka Fraksi Demokrat tentunya akan lebih memilih presidential threshold 10-15 persen ketimbang 20%, sehingga kekuatan kubu jalan tengah melonjak menjadi 325 suara.

Opsi presidential threshold 20% yang saat ini dudukung 235 kursi (gabungan suara PDIP, Golkar dan Nasdem), juga berpotensi besar menjadi keputusan final apabila PDIP atau pemerintah berhasil melobi Fraksi PKS dan PAN yang siap saja dengan presidential threshold 20%. Dengan bergabungnya PKS dan PAN, maka kekuatan kubu 20% ini akan bertambah 89 suara, sehingga total suara menjadi 404 kursi dari total 560 kursi di DPR.

3 Poros Partai Pengusung Capres

Opsi mana yang akan diputuskan oleh Paripurna DPR tanggal 20 juli 2017 mendatang? Dalam konteks ini agak relevan Partai Demokrat mencurigai kengototan pemerintah mempertahankan presidential threshold sebesar 20% karena dilandasi oleh upaya menjegal calon presiden dari poros Demokrat.

Dalam perspektif koalisi untuk mengusung calon presiden pada Pilpres 2019 mendatang, 10 fraksi yang ada di DPR hasil Pemilu 2014 sekarang ini, terdiri dari tiga poros utama. Yakni poros PDIP,  poros Gerindra, dan poros Demokrat.

Poros PDIP diyakini akan kembali mengusung Joko Widodo, poros Gerindra sudah pasti mengusung Prabowo Subianto, sedang poros Demokrat sudah menyebut-nyebut nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai calon presiden.

Poros PDIP adalah poros paling aman. Dengan basis 109 kursi, PDIP tinggal menambah 3 kursi lagi untuk bisa mengusung satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Tiga kursi tambahan yang diperlukan, tentu tidak sulit memperolehnya.

Partai Golkar sendiri sudah terang-terangan menyatakan akan mendukung Jokowi, walaupun dicurigai “ada udang di balik batu” karena pernyataan itu diduga bertali-temali dengan posisi Ketua Umum Partai Golkar yang santer disebut-sebut terlibat dalam dugaan korupsi kasus KTP elektronik.

Mengacu pada pilpres 2014 dan Pilkada DKI Jakarta, PDIP bahkan berpeluang maju pada Pilpres 2019 dengan koalisi besar meliputi PDIP, Golkar, Nasdem, Hanura, PKB dengan basis suara mencapai 298.

Dari segi ini memang masuk akal jika PDIP ngotot mempertahankan presidential threshold sebesar 20% kursi. Sebab, akan mempersempit ruang koalisi poros Gerindra dan poros Demokrat. Partai tengah yang seringkali menjadi “kuat” karena menjadi bandul kemenangan bagi partai poros  yang bersaing, menjadi hilang dengan sendirinya.

Apabila poros PDIP berhasil membagun kolisi besar, maka partai tengah bahkan dihadapkan pada dua pilihan sempit, yakni berkoalisi dengan poros yang berpotensi menang atau poros yang di atas kertas peluang menangnya kecil.

Kondisi seperti ini secara tak langsung memang memperbesar basis dukungan suara poros PDIP di DPR apabila kembali memenangi Pilpres 2019, dan dengan sendirinya memang memperkuat sistem pemerintahan presidensial.

Poros Gerindra juga akan dirugikan dengan presidential threshold 20%. Sebab memperkecil ruang gerak koalisinya. Namun dalam hal mengusung Prabowo jadi calon prsiden, Gerindra tampaknya percaya diri.

Untuk mengusung satu pasang calon presiden dan wakil presiden, poros Gerindra dengan basis suara 73 kursi di DPR, cukup berkoalisi dengan PKS yang memiliki 40 kursi di DPR. Koalisi keduanya akan didukung 113 kursi, sementara dengan presidential threshold 20 persen, maka syarat mengusung satu pasang calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2019 adalah 112 kursi.

Pengalaman memenangi Pilkada DKI, ditambah koalisi  Gerindra dan PKS di sejumlah Pilkada di 171 daerah 2018 mendatang, tampaknya menjadi bekal poros Geridra untuk percaya diri memenangi Pilpres 2019 walau maju dengan koalisi kerempeng.

Yang paling dirugikan adalah poros Demokrat. Ruang koalisinya semakin kecil. Dengan basis 61 kursi di DPR saat ini, poros Demokrat harus bekerja keras menjalin koalisi.

Partai tersisa adalah PPP dan PAN. Jika poros Demokrat berhasil menjalin koalisi dengan PPP dan PAN, maka poros ini memenuhi syarat mengusung AHY dan wakilnya pada Pilpres 2019 mendatang.

Namun  tidak semudah membalik telapak tangan. Pengalaman Pilkada DKI jakarta, di mana Demokrat berkoalisi dengan PAN, PPP dan PKB, keluar dengan hasil mengecewakan karena memperoleh suara paling kecil dibanding Ahok-Djarat dan Anies Sandi. Calon yang diusung poros Demokrat pada Pilkada DKI Jakarta hanya memperoleh sekitar 17% suara dan tersisih pada putaran pertama.

Pengalaman ini tentu saja akan membuat PPP, PAN dan PKB berpikir dua kali untuk kembali berkoalisi dengan poros Demokrat seperti pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

PKB tentunya akan merasa lebih nyaman kembali berkoalisi dengan PDIP seperti Pilpres 2014.

Demikian juga PAN, kemungkinan akan kembali berkoalisi dengan poros Gerindra, atau bergabung dengan poros PDIP.

PPP pada Pilpres 2014 lalu secara resmi berkoalisi dengan poros Gerindra. Tetapi hal itu lebih karena keberadaan Suryadharma Ali, bukan karena keinginan seluruh elemen PPP.

Pada Pilpres 2019 mendatang, PPP kemungkinan kembali berkoalisi dengan Gerindra. Tetapi tidak tertutup kemungkinan, di bawah pimpinan Romahurmuziy, PPP cenderung mengikuti jejak Nahdlatul Ulama yang cenderung  berkoalisi dengan PDIP.

Dengan mematok presidential threshold 20%, memang akan membuat poros Demokrat menjadi tidak menarik. Sehingga jangankan memenangi pilpres 2019, tidak tertutup kemungkinan bahkan gagal mengusung capres karena tidak mencukup presidential threshold 20%.

Apakah ini alasan tersembunyi PDIP ngotot mempertahankan presidential threshold 20%. Apakah selain memperkuat basis dukungan di DPR, PDIP juga memiliki agenda tersembunyi yakni menjegal secara dini laju poros Demokrat mengusung AHY jadi calon presiden pada Pilpres 2019 mendatang, sebagai lanjutan perseteruan Mega dengan SBY? Tunggu keputusan Sidang Paripurna DPR 20 Juli 2017 mendatang. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here