PT 20%, Pilpres 2019 Hanya Dua Pasang Capres

0
380

Nusantara.news, Jakarta –Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Jumat (20/7/2017) dinihari, mengakhiri polemik presidentisal threashold (PT) dan memutuskan angka PT sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional. Apa yang dapat dibaca dari keputusan ini? Adalah bahwa, Pemilihan  Presiden (Pilpres) 2019 mendatang  mengerucut pada dua pasang calon dengan dua poros partai pengusung yakni poros PDIP dan poros Gerindra.

Peta Voting

Pengambilan keputusan dilakukan secara voting.  Sepuluh fraksi yang ada di DPR, terbelah menjadi dua kelompok. Yakni kelompok yang bersikap PT nol persen dan kelompok yang mendukung PT 20 persen.

Kelompok yang bersikap PT nol persen adalah Fraksi Partai Demokrat (Demokrat), Fraksi Partai Gerindra Gerindra), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Fraksi Partai Amanat nasional (PAN).

Sementara kelompok partai yang mendukung PT 20 persen adalah enam fraksi lainnya, yakni Fraksi PDIP, Fraksi Nasdem, Fraksi Hanura, Fraksi Golkar dan Fraksi PKB.

Empat fraksi nol persen memilih walk-out. Oleh sebab itu, yang memberikan suara dalam voting hanya 6 fraksi. Suara 6 fraksi ini bulat mendukung PT 20 persen.

Dengan total 322 (gabungan suara 6 fraksi) maka DPR sah memutuskan PT sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional.

Perubahan Sikap  

Sejumlah partai mengalami beberapa kali perubahan sikap selama perdebatan panjang tentang PT. Awalnya hanya ada dua kubu. Kubu pemerintah yang didukung PDIP, Partai Golkar dan Nasdem yang menginginkan PT 20 persen dengan alasan memperkuat sistem pemerintahan presidensial.

Kedua, kubu 7 fraksi (PKS, PKB, PPP, Gerindra, Hanura, PAN , Demokrat) yang cenderung menginginkan PT  nol persen. Kubu ini melandaskan argumennya pada Keputusan Mahkamah Kontitusi tentang pemilihan legislatif dan pemilihan presiden yang dilaksakan serentak, yang ditafsirkan otomatis PT nol persen

Perkembangan sampai tanggal 16 Juni 2017, peta sikap fraksi berubah menjadi tiga kubu.

Pertama, kubu 20 persen, bersikap tetap, dengan argumen tidak berubah. Kedua, kubu nol persen tinggal didukung oleh hanya satu fraksi yakni Fraksi Demokrat, juga dengan argumen yang sama dengan sebelumnya.

Sementara  6 fraksi lain yakni PKS, PKB, PPP, Gerindra, Hanura, PAN, mengajukan PT 10 – 15 persen.

Perubahan sikap terakhir terjadi saat paripurna pengambilan keputusan. Tiga kubu akhirnya mengerucut kembali menjadi dua kubu. Kubu yang sempat mengajukan PT 10-15 persen terpecah. PPP, PKB, Hanura beralih ke kubu 20 persen, sementara PAN, Gerinda dan PKS masuk ke kubu nol persen bersama Fraksi Demokrat.

Peta Pilpres

Terbentuknya  koalisi 6 partai pada RUU Pemilu yang sama sama menggolkan PT 20 persen kursi DPR, dicapai setelah melakukan lobi lobi. Apa yang membuat keenam partai berhasil mencapai kata sepakat menggolkan PT 20 persen? Sudah barang tentu adalah kepentingan.

Masing-masing dari enam partai itu memang memiliki kepentingan yang berdeda satu sama lain. Tetapi, tentunya mereka bisa merentang berbagai kepentingan dan bersepakat pada satu arsiran kepentingan bersama. Arsiran itu sangat mungkin dalam bentuk bagi bagi kursi dalam kabinet pasca Pemilu 2019.

Keenam partai itu sekarang menguasai mayoritas kursi di DPR, yakni 322 kursi dari total 560 kursi di DPR saat ini.

Untuk kondisi sekarang,  ini relevan dengan argumen pemerintah ngotot mempertahankan PT 20 persen yakni untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial.

Tetapi posisi seperti ini belum tentu sama dengan posisi setelah Pemilu 2019. Sebab tidak ada yang dapat memastikan berapa kursi yang akan diperoleh oleh masing-masing partai pada Pemilu 2019 mendatang. Belum lagi kemungkinan hadirnya partai baru seperti Partai Berkarya yang dibina Tomy Soeharto, atau Partai Perindo yang dipimpin Hary Tanoesoedibjo.

Kepemilikan kursi partai-partai pasca Pemilu 2019 kemungkinan akan berbeda dengan kepemilikan kursi hasil pemilu 2014 seperti sekarang ini. Mayoritas kursi yang dikuasai koalisi 6 partai yang bersatu menggolkan PT 20 persen sekarang ini, dengan demikian berpotensi berubah dan tidak lagi mayoritas setelah Pemilu 2019, misalnya karena tergerus oleh Partai Berkarya dan Partai Perindo.

Sehingga alasan pemerintah ngotot mempertahankan PT 20 persen untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial, hanya valid untuk kondisi sekarang, dan tidak atau belum tentu valid untuk kondisi pasca Pemilu 2019.

Karena prinsip sebuah undang-undang harus berjangkauan jauh ke depan, maka argumen memperkuat sistem pemerintahan presidensial, gugur dengan sendirinya.

Sudah barang tentu pemerintah atau setidaknya PDIP, Golkar dan Nasdem tidak mungkin tidak tahu tentang hal ini. Mereka pasti menyadari potensi perubahan atau naik turun perolehan kursi partai partai antara pemilu 2014 lalu dengan perolehan kursi partai-partai pada Pemilu 2019 mendatang.

Lalu untuk apa PDIP, Golkar dan Nasdem ngotot mempertahankan PT 20 persen? Patut diduga, kengototan itu salah satunya dilatari persaingan dalam mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden para pilpres yang dilaksanakan serentak dengan pileg pada 2019 mendatang.

Jika koalisi 6 partai pendukung PT 20 persen solid sampai pencalonan presiden, maka mereka, poros PDIP, secara tidak langsung bisa “mendikte” siapa saja yang  bisa mengusung pasang capres pada Pemilu 2019.

Sebab setelah enam partai berkoalisi, tinggal empat partai tersisa, yakni Gerindra (73 kursi), PKS (40 kursi), Demokrat (60 kursi) dan PAN (46 kursi). Dari jumlah kursi yang dimiliki masing-masing partai, hanya mungkin mengusung satu pasang capres, sesuai syarat 20 persen kursi atau 112 kursi ambang batas calon presiden.

Keempat partai tersisa ini juga akan sulit berkoalisi memperkuat diri. Sebab antara Gerindra (Prabowo) dan Demokrat (SBY) adalah dua sosok yang dikenal tidak akur. Ketidakakuratan itu sudah terjadi sejak keduanya sama-sama masih di Akademi Militer (Akmil).

Lepas dari cerita Hermawan Sulistyo yang mengatakan Prabowo pernah menggebukti SBY semasih di Akmil,  yang jelas, Prabowo membahasakan SBY sebagai orang yang disegani.

“Bagaimana pun juga, beliau adalah senior saya. Kalau di militer, sama senior bagaimana begitu, apalagi beliau itu taruna teladan dan saya taruna yang nakal,” kata Prabowo saat ditanya wartawan tentang ketidakhadiran SBY mendengarkan visi dan misinya sebagai calon presiden tahun 2014 di Hotel Sahid Jaya, Jakarta.

Ketidakakuran itu juga terlihat pada Pilkada DKI Jakarta.  Awalnya santer diberitakan bahwa Ahok akan dihadapi oleh koalisi besar sejumlah partai termasuk di dalamnya Gerindra dan Demokrat. Tetapi pada akhirnya, Gerindra dan Demokrat masing-masing mengusung calon sendiri sendiri.

Setelah pasangan AHY-Silvy yang diusung Demokrat gugur di putaran pertama, juga tidak ada penegasan bahwa Demokrat akan menyalurkan suaranya ke pasangan Anies – Sandi yang diusung koalisi Gerindra-PKS.  Ketidakakuran ini menjadi keuntungan tersendiri bagi capres yang diusung poros PDIP.

Lalu siapa dari empat partai yang akan mengusung capres pada Pilpres 2019.

Gerindra sudah menyatakan berkoalisi dengan PKS. Jumlah kursi keduanya mencapai 113 kursi, cukup untuk mengusung satu calon.

Bagaimana dengan Demokrat? Partai yang berhasil memenangi pilpres dua kali berturut-turut tahun 2004 dan 2009 ini hanya memiliki peluang berkoalisi dengan PAN. Jumlah kursi keduanya hanya mencapai 107 kursi, tidak memenuhi syarat 20 persen kursi di DPR atau 112 kursi. Ini berarti Demokrat terancam tersingkir dalam pertarungan pilpres tahun 2019.

Menyingkirkan Demokrat dari penggung Pilpres 2019, inilah diduga yang menjadi salah satu target poros PDIP sehingga ngotot mempertahankan PT sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional.

Ada upaya membawa UU Penyelenggaraan Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Apabila MK menolak, maka Demokrat harus menggaet salah satu partai dalam poros PDIP, mungkin Hanura atau PKB.

Jika poros PDIP solid dan PKB atau Hanura menolak berkoalisi, maka Demokrat harus gigit jari alias tidak bisa mengusung calon presiden pada Pilpres 2019. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang sudah disebut-sebut Demokrat akan diusung pada Pilpres 2019 mendatang harus menunggu pemilu berikutnya.

Pilpres 2019 mendatang dengan demikian hanya mempertandingkan dua pasang calon, yakni pasangan yang diusung poros Gerindra dan pasangan yang diusung poros PDIP. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here