PT 20% untuk Mengganjal Jokowi dan Prabowo di 2019

1
1116
Bukan hanya Prabowo yang terancam pencalonannya oleh President Threshold (PT) 20 persen, Jokowi pun yang tidak menjadi petinggi partai politik besar pun terancam gagal mencalonkan kembali menjadi Presiden/ Foto Istimewa

Nusantara.news, Jakarta – Sejauh ini tiga partai politik, masing-masing Partai Gerindra, Partai Demokrat dan PKS menolak ambang batas pencalonan presiden 20 persen. Bahkan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menuding Presiden Jokowi bermanuver lewat presidential threshold (PT) 20 persen agar tidak mendapatkan lawan yang sebanding pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 nanti.

Tudingan Fadli Zon memang masih perlu dibuktikan kebenarannya. Pertama, Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum tentu menjadi aktor utama di balik target politik PT 20 persen. Terlebih Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo adalah kader PDI Perjuangan yang tentu saja kebijakan politiknya tidak bisa terlepas dari pengaruh kepentingan partai politiknya. Kedua, Jokowi sendiri tampaknya tidak terlalu berkepentingan dengan  PT 20 persen yang dalam banyak hal justru akan merugikan dirinya.

Namun yang jelas posisi Partai Gerindra memang sangat tidak diuntungkan oleh adanya PT 20 %. Memang, sejak Pilpres 2014  Partai Gerindra menjalin kemitraan strategis dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang terbukti mampu memenangkan Pilkada DKI Jakarta. Gabungan kursi di Parlemen kedua partai politik ini sudah cukup untuk mencalonkan  pasangan Calon Presiden-Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres).

Secara nasional Partai Gerindra tampil sebagai pemenang ketiga Pemilu Legislatif 2014 dengan perolehan 73 dari 560 kursi di DPR-RI (13,0%). Sedangkan PKS meskipun jumlah kursinya turun pada Pemilu 2014 namun masih meraih 40 kursi (7,1%). Persentase kursi di parlemen kedua partai ini mencapai 20,1 persen. Tentu saja riskan apabila Gerindra hanya mengandalkan PKS.

Bagaimana dengan Partai Demokrat? Nah, chemistry Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono tampaknya akan menjadi persoalan. Kedua partai ini pernah gagal mengusung calon yang sama dalam Pilkada DKI Jakarta. Bukan tidak mungkin, meskipun sama-sama menolak PT 20 persen, kedua partai ini akan kembali gagal mengusung pasangan yang sama pada Pilpres 2019 nanti

Kenyataan politik hari ini belum tentu sama dengan kenyataan politik dua tahun ke depan. Kemitraan strategis Gerindra dan PKS yang sudah terbukti mampu memenangkan Pilkada DKI Jakarta belum tentu bisa dipertahankan. Situasi politik akan berjalan sangat dinamis. Kendati persahabatan Gerindra dan PKS terlihat solid namun bukan tidak mungkin untuk dipecah belah.

Bisa saja kemitraannya dengan PKS terus bertahan hingga 2019. Posisi tawar PKS akan setara atau bahkan lebih tinggi dari Gerindra. Bukan tidak mungkin kontrak politik diantara keduanya lebih menguntungkan PKS. Lebih celaka lagi kalau Gerindra dan PKS tidak memiliki sumber pendanaan yang cukup. Kecuali mungkin pengusaha-pengusaha kakap yang selama ini menjadi kepanjangan tangan kepentingan negara-negara besar berpihak padanya.

Situasi ini tentu saja mudah dibaca oleh lawan politik yang belum tentu Jokowi sebagaimana diasumsikan oleh Fadli Zon. Melainkan bisa juga para petinggi koalisi partai-partai pendukung pemerintah, khususnya PDI Perjuangan dan Partai Golkar yang selama ini ngotot memperjuangkan pemberlakuan PT 20 persen di Pansus RUU Pemilu DPR-RI.

Hingga awal Juni 2017 yang lalu pendukung PT 0 persen tercatat 8 fraksi. Belakangan ini para petinggi parpol PDI Perjuangan sibuk menggalang partai-partai koalisi pendukung pemerintah. Arif Wibowo, anggota Pansus RUU Pemilu dari Fraksi PDI Perjuangan mengklaim posisinya sudah berbalik 7 Fraksi mendukung PT 20 persen dan 3 Fraksi menolak. Apabila terjadi voting pada Sidang Paripurna DPR-RI pada 20 Juli mendatang Arief optimis menang.

Posisi politik partai-partai pendukung pemerintah, khususnya PDI Perjuangan dan Partai Golkar akan sangat diuntungkan oleh PT 20 persen. Siapapun calon yang akan diusungnya, termasuk Jokowi yang kemungkinan besar kembali diusung akan dipaksa menuruti kehendak para petinggi partai pengusungnya yang belum tentu sama dengan keinginannya.

Prabowo Subianto akan diganjal lewat persyaratan PT 20 persen. Caranya yang paling mungkin adalah membajak PKS dan menjodohkannya dengan Partai Demokrat dan PAN untuk menghadirkan Capres yang tidak terlalu kuat untuk mengalahkan Jokowi atau capres lainnya yang diusung oleh PDI Perjuangan, Golkar dan kawan-kawannya.

Dalam hal ini kekhawatiran Fadli Zon yang merepresentasikan Partai Gerindra masuk akal. Bagi Gerindra pencalonan ketua umumnya, Prabowo Subianto akan lebih mulus apabila tidak diberlakukan ketentuan ambang batas calon Presiden dalam Pilpres 2019. Hal serupa sebenarnya berlaku juga untuk Jokowi sebagai calon petahana.  Berikut ini alasan kenapa Partai Gerindra menolak PT 20 persen.

Pertama, tingkat ketergantungan Partai Gerindra dengan partai-partai politik yang lain, termasuk PKS yang selama ini menjadi mitra strategisnya, dapat dikesampingkan. Tanpa PT 20 persen kemungkinan akan lebih banyak pasangan Capres. Apabila tidak satu pun calon yang meraih suara 50 persen + 1 maka Pilpres berlanjut ke putaran II.

Berdasarkan hasil jajak pendapat oleh sejumlah lembaga survei, hingga kini Prabowo Subianto yang paling mungkin masuk Putaran II. Di Putaran II itulah peta politik akan berubah. PKS, Demokrat, PAN, PKB dan lainnya lebih dimungkinkan diajak berkoalisi dengan posisi tawar yang lebih tinggi di pihak Gerindra. Maka cerita kemenangan Pilkada DKI Jakarta akan mereka ulang.

Kedua, tanpa PT 20 persen Partai Gerindra akan lebih pasti dalam mencalonkan Ketua Umumnya Prabowo Subianto sebagai Capres. Dengan PT 20 persen ada kemungkinan Prabowo Subianto sebagai calon pemenang dikucilkan dengan cara Partai Gerindra tidak mendapatkan koalisi untuk memenuhi persyaratan pendaftaran Capres-Cawapres di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ketiga, dengan tidak adanya PT 20 persen Capres Prabowo Subianto lebih banyak pilihan untuk memilih calon wakil presiden yang dikehendakinya. Partai Gerindra tidak bisa lagi didikte harus mengusung si A atau si B sebagai Wakil agar mendapatkan tiket pencalonan. Urusannya tinggal mencari Calon Wakil Presiden yang dikehendaki oleh pasar, memiliki logistik yang cukup dan elektabilitas mumpuni untuk mengalahkan calon petahana.

Sebenarnya alasan kedua dan ketiga ini juga berlaku untuk calon petahana Joko Widodo. Karena dengan tanpa ambang batas PT 20 persen, petahana tidak menggantungkan diri lagi kepada partai-partai politik besar yang berpotensi memaksakan kehendaknya. Cukup dengan Nasdem, Hanura, atau bahkan partai politik baru yang memenuhi syarat ikut Pemilu 2019, Jokowi bisa mencalonkan diri lagi.

Di samping itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga lebih leluasa memilih calon-calon wakilnya tanpa didikte oleh partai-partai politik besar.  Siapapun pemenangnya, baik itu Prabowo selaku penantang atau Jokowi selaku petahana, akan lebih berdaulat atas kekuasaan yang dimilikinya.

Dengan PT 20 persen justru akan lebih menyuburkan oligarki yang akan dengan mudah menjadi kepanjangan tangan kepentingan pemodal besar. Sumber daya alam yang tersisa akan jatuh ke segelintir orang. Kesenjangan sosial akan semakin melebar yang berpotensi menyuburkan gerakan populisme yang berakar dari kebencian.

Singkat cerita, PT 20 persen yang katanya untuk menjaga stabilitas pemerintahan tidak terlepas dari kepentingan penguasa partai-partai politik besar untuk melanggengkan kekuasaannya. Mereka memang cukup tahu diri untuk tidak mencalonkan Ketua Umumnya menjadi presiden, namun mereka dapat memaksakan kehendaknya kepada siapa pun Presiden yang dimenangkannya.

Gejala ini tentu saja sangat berbahaya bagi keberlangsungan demokrasi itu sendiri. []

1 KOMENTAR

  1. Politik di mana pun selalu bertujuan “mengamankan” kepentingan dan berpihak. Namun, kita telah belajar dari pemerintahan ini, meskipun sekadar refleksi: niat baik “apa” yang mau kita wariskan kepada generasi nanti?

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here