Gempita Divestasi Saham Freeport

PT Freeport Indonesia Masih Dikuasi Freeport McMoRan

0
207
Kondisi lahan PT Freeport Indoensia yang sudah gundul, digali, dan sudah berlubang cukup dalam. Kini PT Freeport Indonesia memasuki pengalihan ke Inalum dengan divestasi 51% pemilik lama ke Inalum.

Nusantara.news, Jakarta – Pendantanganan pokok-pokok perjanjian (head of agreement—HoA) antara PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) sudah terjadi. Ternyata banyak persoalan di balik divestasi 51% saham Freeport tersebut ketimbang euforia yang muncul ke permukaan.

Jika ditelisik lebih dalam, apa yang disampaikan Menkeu, Menteri BUMN dan Menteri ESDM serta Menteri LH, hanyalah pernyataan umum di permukaan. Tidak ada detil dari HoA yang beredar di publik, sehingga wajar menimbulkan banyak tafsir yang pro dan kontra, yang mendukung dan yang mengkritik.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana berpendapat capaian pemerintah terkait Freeport perlu disambut dengan baik namun, namun belum final, sehingga tidak perlu dianggap suatu kemenangan bagi Indonesia, apalagi memunculkan euforia yang berlebihan. Mengapa?

HoA bukanlah perjanjian jual beli saham. HoA merupakan perjanjian payung sehingga mengatur hal-hal prinsip saja. HoA akan ditindaklanjuti dengan sejumlah perjanjian.

Perjanjian yang harus dilakukan untuk benar-benar pemerintah memiliki 51%, menurut Hikmahanto, perjanjian jual beli participating rights antara Rio Rinto dengan Pemerintah yang nantinya dikonversi menjadi saham sebesar 40% di PT FI. Lalu perjanjian jual beli saham antara Pemerintah dengan Freeport McMoran sejumlah 5,4%.

Perjanjian-perjanjian tersebut harus benar-benar dicermati. Ada adagium yang mengatakan kerap kali negosiator Indonesia akan cukup puas dengan hal-hal yang umum saja. Padahal tantangannya ada pada hal-hal detil.

Kedua, menjadi pertanyaan berapa harga yang disepakati untuk membeli Participating Rights di Rio Tinto dan saham yang dimiliki oleh Freeport McMoran. Hal ini muncul karena bila konsesi tidak diperpanjang hingga 2021 tentu harga akan lebih murah dibanding bila konsesi mendapat perpanjangan hingga tahun 2041.

Di sini ada masalah transparansi dari pemerintah. Padahal ini adalah transaksi besar menyangkut rakyat Indonesia, khususnya rakyat Papua. Tapi informasi detil itu hanya beredar lingkaran kabinet.

Ketiga hal yang perlu diperhatikan adalah pengaturan pengambil keputusan di RUPS. Apakah ada ketentuan untuk sahnya kehadiran dan pengambilan keputusan harus dilakukan minimal 51% plus 1, bahkan lebih. Bila demikian meski pemerintah mayoritas namun pengendalian perusahaan masih ada di tangan Freeport McMoran.

“Terlebih lagi bila saham yang dimiliki oleh Freeport McMoran adalah saham istimewa yang tanpa kehadirannya maka RUPS tidak akan kuorum. Juga bila penunjukan Direksi dan Komisaris harus tanpa keberatan dari Freeport McMoRan,” jelas dia.

Dari sini terlihat, bahwa sebenarnya kendali itu ada pada Freeport, pemerintah masih menjadi pihak yang terkesan melayani Freeport. Apalagi sebelum HoA ini ditandatagani, konon pemerintah telah memperpanjang konsesi Freeport hingga 2041.

Hal ini tentu saja membuat saham Freeport McMoRan di Amerika melonjak drastis karena manfaat terbesar ada pada Freeport. Sementara bagi Indonesia lumayan lah buat pencitraan Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019.

Masalah lainnya, kata dia, terkait penyertaan penambahan modal oleh pemerintah. Apabila pemerintah telah menjadi pemegang saham di PT FI dan ada keputusan RUPS untuk meningkatkan modal dan karena satu dan lain hal pemerintah tidak dapat melakukan penyetoran, apakah kepemilikan saham pemerintah akan terdelusi sehingga besaran 51% akan turun.

“Tentu masih banyak hal-hal detail yang akan menjadi pembahasan antara pemerintah dengan berbagai pihak. Karenanya menyatakan pemerintah menang merupakan suatu pernyataan yang prematur,” kata Hikmahanto.

“Bila pemerintah transparan dan akuntabel maka apa yang disepakati dalam HoA sebaiknya dibuka ke publik. Ini untuk mencegah publik merasa dikhianati oleh pemerintahnya sendiri. Toh HoA sudah ditandatangani bukan dalam tahap negosiasi,” demikian Hikmahanto.

Kerugian riil

Jika diperhatikan lebih kritis, ternyata ada beberapa kerugian riil yang dialami Inalum yang mewakili rakyat Indonesia. Pertama, kewajiban membangun smelter yang harusnya dibangun oleh Freeport, dengan HoA ini jika ditindaklajuti oleh participating interest hingga 51%, maka beralih ke Inalum.

Sanggup kah Inalum membangun smelter? Toh kabarnya uang pembeli saham divestasi Freeport saja kabarnya utang pada tujuh bank lokal dan bank asing. Sudah dapat diduga untuk membangun smelter Inalum harus merogoh kocek hingga US$2,3 miliar (ekuivalen Rp33,12 triliun), dan itu akan diambil dari utang lagi.

Kedua, saham yang dibeli Inalum adalah saham lama, padahal jauh lebih strategis bila PTFI menerbitkan saham baru. Kalau saham lama, maka likuiditas kas keras itu langsung terbang ke Amerika, tapi kalau yang dibeli saham baru, maka likuditas itu akan tetap berada di tanah air.

Ketiga, pembayaran dilakukan dengan kas keras dari pinjaman tujuh bank lokal dan asing. Harusnya pembelian itu dilakukan dengan kredit dan pembayarannya dicicil ke Indo Cooper dan Rio Tinto, toh dulu kedua korporasi itu menguasai saham Freeport lewat mencicil. Sehingga akan lebih aple to aple jika Iinalum juga membayarnya dengan mencicil.

Keempat, pembayaran ganti rugi atas pelanggaran-pelanggaran lingkungan dan Amdal Freeport dimasa lalu yang tertunda, maka kewajiban itu pindah ke Inalum.

Kelima, mengenai harga. Mengapa ketika Indo Cooper dan Rio Tinto dulu membeli saham Freeport hanya US$400 juta, tapi ketika dibeli kembali harganya melonjak menjadi US$3,85 miliar? Padahal selama durasi 50 tahun keduanya sudah menikmati keuntungan besar dalam operasi Freeport di Papua.

Keenam, konon kabarnya PTFI sudah tinggal ampasnya, daging dan jeroannya sudah diboyong oleh Freeport McMoRan ke Amerika. Sempat ada desas desus setiap tahun Freeport bisa membawa hasilnya ke negeri Paman Sam hingga Rp500 triliun, sementara APBN hanya dapat sekitar Rp5 triliun dari Freeport.

Situasi ini harus diubah dimana pemerintah harus mengoptimalkan produksi dan hasilnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia sendiri.

“Masih ada waktu untuk bisa bernegosiasi agar terlihat bahwa Inalum beruntung dalam transaksi ini,” ungkap mantan Dirut Bursa Efek Indonesia Tito Sulistio.

Dengan melihat HoA yang bersifat umum, dan rumors detil-detil perjanjian yang bereda, nampaknya posisi Inalum dan pemerintah sangat inferior. Justru terlihat jelas lagi-lagi Freeport yang mendapat untung besar dari detil transaksi yang ada.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here