PT KAI Daop 9 dan Penghuni Rumah Saling Klaim

0
217

Nusantara.news, Jember – Masyarakat dan pensiunan PT. KAI yang tergabung dalam Serikat Penghuni Rumah Negara PT. KAI (Sepur NKA) mendatangi DPRD Jember, Selasa (1/2/2017). Mereka menuntut hak milik atas aset berupa rumah yang berada di sekitar Stasiun Jember.

Selama ini, masyarakat menganggap bahwa KAI Daop 9 tidak berhak menarik biaya sewa kepada mereka.

Dalam dialog dengan DPRD, Sepur NKA hadir juga dari pihak Badan Pertanahan Nasional dan PT KAI Daop 9 Jember. Sepur NKA melalui kuasa hukum Abdil Furqan menyatakan status tanah itu memang aset milik negara dan dikelola oleh PJKA. Namun paska PJKA berubah menjadi Perumka (Perusahaan Umum Kereta Api) , maka aset berupa rumah golongan III sudah terlepas dari perbendaharaan aset.

Sebelumnya, warga telah menanyakan dokumen kepemilikan aset kepada Badan Pemerintah Kelurahan dan Badan Pertanahan Nasional. Namun, tidak ditemukan bukti yang valid tentang kepemilkan sertifikat oleh PT. KAI atas aset yang telah ditempati warga.

Memang, warga sampai hari ini belum memiliki bukti kepemilikan sertifikat atas aset yang ditempati. Kondisi ini membuat aset yang dipersengketakan tidak punya pemilik alias milik negara. Kondisi yang membuat Badan Pertanahan Nasional tidak bisa  mengeluarkan sertifikat kepada kedua belah pihak. Butuh kejelasan legalitas formal untuk memiliki tanah sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Kepala BPN Jember Koes Widarbo menyatakan, kedua belah pihak memang belum memiliki bukti sertifikat. “Tanah ini memang belum bersertifikat, namun penguasaanya mengarah di PT. KAI,” ungkapnya.

Pihak PT. KAI sendiri ketika dikonfirmasi menyatakan siap menempuh jalur hukum jika masyarakat menginginkan itu. “PT. KAI siap secara terbuka menerima tuntutan dari masyarakat,” kata Humas PT. KAI Daop 9 Lukman Hakim seraya menambahkan PT KAI mengacu pada  PP 57 tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk dari PJKA menjadi Perumka. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here