Puan Terseret e-KTP, Siapa Diuntungkan?

0
412

Nusantara.news, Jakarta – Terdakwa kasus korupsi proyek e-KTP, Setya Novanto, memberi kejutan dalam persidangannya di Pengadilan Tipikor (22/3/2018). Novanto mengungkapkan, uang korupsi proyek tahun 2011 itu turut mengalir ke dua politikus PDI Perjuangan (PDIP), Puan Maharani dan Pramono Anung. Masing-masing menerima uang sebesar 500 ribu dolar AS.

Tendangan bola liar Novanto itu memang tepat berada di “kotak pinalti” PDIP. Karuan saja, para petinggi ‘partai banteng’ geram, dan segera membentuk pertahanannya. Bantahan dari Puan dan Pram, juga “pasukan merah”, dapat dipahami bagian dari manuver agar bola itu tak disambar lawan-lawan politiknya untuk mengoyak “gawang” partai trah Soekarno itu. Jika tidak, partai ini bisa kebobolan yang merugikan citra dan elektabilitasnya. Lebih-lebih di tengah berlangsungnya Pilkada Serentak 2018 dan jelang Pilpres 2019. Nama Puan yang dianggap pewaris ketua umum PDIP di masa depan dan masuk bursa cawapres Jokowi, jelas dalam posisi terancam.

Efek lebih lanjut, nyanyian Novanto bisa “meruntuhkan” kedigdayaan elektoral PDIP. Fakta empiris menunjukkan, Partai Demokrat yang di Pemilu 2009 sangat fenomenal dan teratas dalam hasil pemilu, namun rontok di Pemilu 2014. Apa sebab? Sama seperti nyanyian Novanto, tiga tahun sebelum Pemilu 2014, eks-Bendahara Umum Partai Demokrat Nazarudin, ketika itu banyak bernyanyi tentang tokoh Partai Demokrat yang menerima aliran dana korupsi. Hasilnya, efek elektoral nyanyian Nazarudin membut elektabilitas Partai Demokrat anjlok dan harus puas di posisi keempat pada Pemilu 2014.

Selain berimbas pada PDIP secara kelembagaan dan elektoral, penyebutan nama Puan dan Pramono di persidangan kasus korupsi tentu membuat buruk citra mereka masing-masing sebagai politisi. Apalagi sebelumnya sudah ada politisi PDIP lain yang disebut terlibat, di antaranya Yasonna Laoly (Menkum dan HAM) dan Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah).

Menurut pendiri Lembaga Survei Indonesia, Denny JA, kini Puan dalam bencana besar. Tentu saja apa yang dinyatakan Novanto belum tentu benar secara hukum. Puan Maharani berhak atas fasilitas prinsip hukum: ia harus diasumsikan tidak bersalah sampai pengadilan menyatakan bersalah.

“Namun pengadilan politik punya dunia yang berbeda dengan pengadilan hukum. Walau belum tentu bersalah, ini bencana bagi Puan Maharani karena kasus ini terjadi di tahun politik. Ini adalah tahun yang buas dan ganas,” kata dia dalam keterangan tertulisnya (23/3/2018).

Jokowi dan Cawapres Lain Diuntungkan?

Semula, belajar dari pilpres 2014 yang berhasil mengorbit Jokowi jadi presiden ternyata tidak memberi ruang yang lebar dan leluasa bagi Jokowi untuk ikut menentukan pola kelola negara, maka hal ini menjadi pelajaran berharga untuk me-review kembali hubungan politiknya dengan PDIP. Dengan menempatkan “orang-orangnya” pada Pillgub 2018 di beberapa wilayah (utamanya di Jawa) yang berseberangan dengan kandidat yang diusung PDIP dan memainkan jangkar politiknya di Golkar, Nasdem, PPP, dan Hanura, membuktikan Jokowi tampaknya tengah bersiap untuk keluar dari kungkungan “kandang banteng” serta bayang-bayang Megawati.

Jokowi juga sudah mengantisipasi kemungkinan politik di tahun 2019. Merujuk konstelasi Pilkada 2018, PDIP cenderung mengajukan kader partai sebagai wakil jika petahana memiliki elektabilitas tinggi. Jika tren itu berlanjut ke pilpres, diperkirakan PDIP akan meminta jatah wakil presiden kepada Jokowi. Tokoh yang dapat diajukan PDIP, kemungkinan berasal dari trah Soekarno atau sosok di luar partai yang memiliki kedekatan emosional dengan partai berlambang kepala banteng itu. Dari keturunan Soekarno, PDIP santer sejak awal akan menyodorkan Puan Maharani (puteri Ketua Umum PDIP Megawati). Sedangkan sosok dari luar, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan alias BG berpotensi diusung PDIP.

Bagi Jokowi, baik Puan maupun BG bukanlah aset yang bisa mendongkrak peluang pencapresannya di 2019 mendatang. Sebab, keduanya berasal dari ceruk suara yang sama. Jika PDIP memaksakan mengajukan satu dari keduanya untuk menjadi capres, tentu saja Jokowi tak punya alasan menolak. Sebab, selain sebagai petugas partai, dirinya tak punya kekuatan di partai politik.

Namun, langkah Jokowi ternyata terhenti di tengah jalan dan tampaknya manuvernya terbaca Megawati. PDIP pun akhirnya secara mengejutkan mendeklarasikan pencapresan Jokowi di awal waktu, dalam pembukaan Rakernas III PDIP di Grand Bali Beach, Bali, Jumat (23/2/2018). Sebuah keputusan di luar kebiasaan Megawati yang kerap memutuskan kandidatnya pada saat last minute. Di luar alasan PDIP perihal pencapresan kali kedua Jokowi di awal waktu, yaitu karena mantan Walikota Solo ini dinilai berhasil dalam memimpin Indonesia, sebenarnya terselip makna lain.

Apa itu? Keputusan PDIP selain menunjukkan mereka belum mempunyai kader lain untuk bersaing dalam pilpres mendatang, juga kalau tak kunjung dideklarasikan, Jokowi akan direbut partai lain. “Sikap ini juga menunjukkan bahwa PDIP sudah merasa ditinggal oleh Jokowi, ” kata Pengamat komunikasi politik Universitas Brawijaya Malang Anang Sudjoko, Jumat (23/2).

Pencalonan PDIP dengan serta-merta ini sekaligus membuat PDIP punya posisi tawar kuat terkait negosiasi untuk mengusung cawapres dari internal. Nama Puan kembali menguat sesaat pasca-deklarasi, Jokowi pun kali ini pasrah. Sebagai petugas partai yang baik, ia terikat fatsun politik pada PDIP: termasuk menerima Puan sebagai cawapres 2019 meski secara elektablitas akan menjadi beban. Jokowi tak bebas menentukan pendampingnya sebagaimana jika rencana membangun kekuatan politik bersama partai-partai pendukungnya di luar PDIP terwujud, kini penentu akhir cawapres akhirnya berada di tangan Megawati.

Kembali ke Puan, dengan penyebutan nama itu oleh Novanto, langsung atau tidak langsung seperti memberi angin segar bagi dirinya. Itu artinya, peluang Puan sebagai cawapres bisa menipis: elektabilitasnya menurun, citranya tercoreng di mata publik. Tentu PDIP tak ingin ambil risiko untuk tetap men-cawapres-kan Puan jika ingin memuluskan kembali jalan Jokowi ke istana, terlebih ancaman elektabilitas Jokowi yang juga trendnya menurun.

Karena itu, barangkali kini Jokowi punya posisi tawar yang sangat kuat lagi untuk memilih cawapres yang unggul dari segi elektabilitas, popularitas, dan kualitas, meski tetap berada pada batasan yang digariskan PDIP: cawapres yang melengkapi kekurangan Jokowi dan tak punya kepentingan politik di 2024 (pemilu berikutnya).

Jokowi bersama nama-nama cawapres yang disebut-sebut di media

Di luar itu, boleh jadi terseretnya Puan dalam nyanyian Novanto, sekaligus melapangkan jalan bagi para cawapres Jokowi. Bagi mereka, utamanya yang sangat berambisi jadi RI-2, Puan yang tersandung perkara hukum dan citranya jadi melorot itu tentu serupa pesaing tangguh yang “tereliminasi” di ajang kontes idola. Kondisi ini tentu menguntungkan, sebab harapan para cawapres yang namanya disebut-sebut seperti Muhaimin Iskandar (Ketum PKB), Romahurmuziy (Ketum PPP), Airlangga Hartaro (Ketum Golkar), Zulkifli Hasan (Ketum PAN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Sri Mulyani (Menkeu), Surya Paloh (Ketum Partai Nasdem), KH Said Aqil Siroj (Ketum PBNU), TGH. M. Zainul Majdi (Gubernur NTB), dan lainnya, kian lebar.

Kini, biarkan KPK memproses Puan supaya publik terang apakah dia terlibat atau tidak. Jangan sampai Puan “dihakimi” publik yang efeknya sangat berat bagi nama baik dan karier politiknya. Sebaliknya, jika ada bukti-bukti kuat Puan terlibat, KPK tak perlu ragu apalagi tebang pilih untuk menjeratnya dengan sanksi hukum. Bukankah Presiden Jokowi sendiri sudah memberi sinyal jika memang kedua menterinya (Puan dan Pram) terlibat dalam pusaran korupsi, harus diproses secara hukum?

“Negara kita adalah negara hukum. Jadi, kalau ada bukti hukum, fakta-fakta hukum, ya, diproses saja. Dan semua memang harus berani bertanggung jawab. Dengan catatan tadi, ada fakta-fakta hukum, ada bukti-bukti yang kuat,” tegas Jokowi di Gedung Sekretariat Negara, Kompleks Istana Presiden Jakarta, Jumat (23/3/2018).[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here