Public Distrust Memperburuk Situasi Ekonomi

0
246

Nusantara.news, – Kredibilitas Presiden Joko Widodo di ujung tanduk, karena pasar merespon negatif situasi dan kondisi. Sebagai Kepala Negara wajar saja jika rakyat menuntut langkah-langkah strategis yang memberi ketenangan kepada publik. Trust (kepercayaan) bagian yang paling menentukan terhadap kredibilitas seseorang, selain faktor belief (keyakinan) yang terkait dengan faktor demografis, sosiologis dan suasana psikologis seseorang. Kredibilitas adalah persepsi orang tersebut dalam menilai Presiden. Kredibilitas Presiden berdasarkan kinerja, integritas, kapasitas, dan kapabilitas. Jika arus besar dari publik mengganti Presiden di tahun 2019 adalah indikator bahwa kredibilitas Joko Widodo memang sedang ter-downgrade. Publik bisa saja subjektif dengan berbagai kepentingan, tapi market (pelaku pasar) di bursa saham, valas (valuta asing) dan SBN (Surat Berharga Negara) pasti objektif karena kepentingannya tunggal yakni keuntungan. Hukum besi pasar tidak bisa berbohong karena bermotif tunggal yakni profit/gain.

Trust itu Bagian dari Kredibilitas

Jika terjadi public distrust (ketidakpercayaan publik) di pasar, sulit bagi suatu rezim untuk bangkit karena investor menjadi hakim tunggal dalam menentukan rating suatu negara. Maka itu perlu dipertanyakan langkah nekat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) ketika 2016 memutus JP Morgan sebagai distributor utama obligasi (SUN/Surat Utang Negara) dan konsultan Indonesia ketika men-downgrade credit rating Indonesia. Kita mengetahui keluarga JP Morgan salah satu elit keuangan global, selain keluarga Rothschild dan Rockefeller. Terasa aneh SMI yang dikenal ‘Amerikanis’ menohok pihak Amerika Serikat (AS). Sikap Indonesia terhadap Freeport juga sangat menentukan sikap investor yang didominasi pengaruh elit global. Carl Icahn (koordinator staf khusus Donald Trump), keluarga Rockefeller adalah pemegang saham utama Freeport Mc Moran. Trump memasukan Indonesia sebagai objek perang dagang, tak heran selain Turki, Venezuela, Argentina, Rusia, India, Iran, dan Cina, negara terdampak tradewar (perang dagang) yang didengungkan Trump. Sentimen Barat jika rezim Joko Widodo lebih pro-Beijing dibanding Washington DC. Hal ini ikut mempengaruhi kredibilitas pemerintah dalam menangani krisis ekonomi Indonesia, khususnya di mata investor asing yang menguasai pasar Indonesia.

Kinerja Joko Widodo secara historikal mempunyai rekam jejak digital, mulai dari kampanye 2014 sampai menjadi Presiden sampai sekarang sudah 4 tahun lebih. Publik melakukan penilaian berdasarkan belief (keyakinan) dan trust (kepercayaan). Jika saat ini dipersepsikan terjadi public distrust tentunya akan mendegradasi posisi elektabilitasnya di Pilpres 2019. Sebaliknya PADI (Prabowo–Sandi), khususnya Sandi mempunyai ruang yang lapang untuk mencitrakan dirinya sebagai New Hope (harapan baru) di mata publik. Segmen anak muda yang berjumlah 82,5 juta orang (17–34 tahun) berhasil direbut. “Emak-emak” yang berjumlah 137,5 juta orang mayoritas juga akan berpihak pada PADI.

Trust (kepercayaan) terhadap ekonomi adalah keyakinan berdasarkan persepsi atas situasi yang faktual (fundamental dan teknis), dan situasi psikologis publik di saat krisis terjadi. Menjadi tanda tanya (kondisi objektif), apakah akan diperburuk dengan kondisi psikologis publik yang memang tidak percaya pemerintah mampu mengatasi situasi dan kondisi. Gejolak ekonomi dipicu situasi eksternal (global) yang terjadi akibat penguatan nilai mata uang Dollar Amerika Serikat (Rp 15.100 per USD), dan gejolak harga minyak dunia yang mencapai USD 78 per barrel (dalam APBN hanya USD 48 per barrel).

Secara rasional fundamental makro masih baik, pertumbuhan di atas 5%, inflasi 4%, walau current account defisit lebih dari 3% di ambang batas, dan utang yang merongrong likuiditas APBN. Bulan lalu kita bayar kewajiban utang sebesar Rp400 triliun. Sri Mulyani Indrawati (SMI) membayar utang senilai tersebut untuk kredibilitas negara, namun tidak adil jika melihat kondisi objektif perekonomian kita yang kering likuiditas lalu kita menggunakan APBN atau pinjaman baru sebagai sumber membayar utang. Tidak salah jika Rizal Ramli dan Kwik Kian Gie mensinyalir; “jangan-jangan keseimbangan primer kita juga sudah negatif, dimana melakukan utang baru untuk bayar utang atau gali lubang tutup jurang”. Kelak jika USD tidak mampu ditekan akan berakibat pada gejolak harga, dan pada gilirannya akan memicu inflasi tinggi.

Sektor Industri Manufaktur Paling Terpukul

Di sektor mikro pertumbuhan riil industri 2,5%–3%, sektor ritel juga sudah terpukul karena menjadi indikator daya beli publik. Kita memahami pertumbuhan 5,1% ditunjang sektor konsumsi dari rakyat Indonesia yang mencapai 261 juta orang. Peran negara sudah sangat tidak signifikan dalam pembangunan. Jika merujuk APBN sektor pendidikan mengambil porsi 20%, manufaktur 19,5% walau tidak terealisasi sebanyak itu telah mempersempit ruang fiskal. Biaya rutin (pegawai, operasional, dan lain-lain) sekitar 35%, sehingga untuk pembangunan di berbagai sektor hanya tersisa 25,5%. Perlambatan ekonomi dan perang dagang membatasi peluang ekspor khususnya ke AS dan Eropa dari industri manufaktur Indonesia.

Keterbatasan ruang fiskal untuk berbagai sektor pembangunan memperlambat laju pertumbuhan di saat akuntabilitas negara dipertanyakan karena banyaknya aparatur dan kepala daerah yang terlibat korupsi.

Pengaruh dari kenaikan suku bunga The Fed juga sangat berpengaruh besar karena dengan tingkat bunga 2% saat ini masih ada 5 kali lagi kenaikan karena ditargetkan AS suku bunga The Fed mencapai 3,25% di tahun depan. Walaupun Donald Trump tidak terlalu suka kenaikan suku bunga bagi AS sendiri karena jika USD terlalu kuat akan membuat neraca perdagangan AS semakin defisit. Kita berada di antara perang dagang AS – Cina, dan celakanya AS merasa Joko Widodo pro Beijing.

Kondisi global hanya faktor pemicu namun faktor fundamental memang tidak sepenuhnya sebaik yang disampaikan oleh SMI dan Darmin Nasution.

Kondisi fundamental diperburuk oleh public distrust (ketidakpercayaan publik) terhadap pemerintah yang tidak dapat menggerakkan para taipan untuk melepas USD karena uang tunai yang dipegang hasil ekspor disimpan di bank luar negeri. Seandainya para taipan mengikuti rasa nasionalisme ala Sandiaga Uno yang melepas aset berbentuk USD sebanyak 35% dari yang dimilikinya, tentu situasi tidak seburuk ini.

Hanya saja kita tahu bahwa “nasionalisme” taipan ketika krisis 1998 terjadi, tidak membantu pemerintah seperti Chaebol (konglomerat Korea Selatan), tapi justru mengemplang BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia), alias memanfaatkan situasi untuk kepentingan diri sendiri. Jika menghadapi krisis seharusnya kita bersatu tapi tidak mungkin dengan rekam jejak watak para taipan Indonesia.

Kegagalan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan memulangkan dana taipan yang diparkir di luar negeri melalui program Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) salah satu bentuk ketidak-percayaan pasar pada pemerintahan Joko Widodo.

Public Distrust Terjadi, Memperburuk Situasi

Posisi politik Joko Widodo di tahun politik ikut dirongrong oleh kondisi objektif ekonomi yang memburuk sehingga menimbulkan public distrust. Faktor psikologis berbahaya karena ada pihak yang mengolah momentum dengan Gerakan Ganti Presiden 2019. Tidak heran jika masa kampanye setelah 23 September 2018 akan ada cipta kondisi memanfaatkan situasi ekonomi untuk men-downgrade Joko Widodo.

Sebagai Presiden, Joko Widodo dianggap paling bertanggungjawab terhadap situasi yang terjadi. Publik menganggap kondisi ekonomi adalah buah kebijakan dan ketidak-mampuannya dalam mengelola dan memimpin negara ini. Hal ini dimanfaatkan dengan #Ganti Presiden 2019, yang diantisipasi secara keliru oleh pihak Joko Widodo. Pemihakan POLRI dan BIN (Badan Intelijen Negara) melakukan pembiaran perilaku yang kurang elok dari pihak Banser terhadap Ahmad Dhani, Neno Warisman, dan kawan-kawan. Bahkan POLRI di lapangan hanya diam melihat wanita pendukung #Ganti Presiden 2019 diperlakukan tidak patut di Surabaya. Hal ini justru membawa persoalan baru berpotensi SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan), dan rawan konflik horizontal. Menimbulkan rasa ketidak-adilan yang berekses public distrust.

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya public distrust:

Faktor pertama adalah, kredibilitas pemerintah terganggu dengan pemihakan pihak keamanan BIN dan POLRI dalam mengantisipasi Gerakan #Ganti Presiden 2019. Mencederai demokrasi dan menimbulkan public distrust muncul bahwa aparat keamanan tidak adil dan memihak karena hak menyatakan pendapat dilindungi Undang-Undang.

Faktor kedua adalah penangan pemerintah di sektor ekonomi.

Faktor psikologis yang dulu digunakan SMI, serta Darmin Nasution, dkk. ketika menangani krisis 2009, dengan buntut kasus Century menjadi riil juga saat ini. Faktor psikologis bukan indikator yang menjadi parameter standar perbankan global dijadikan alasan untuk mencairkan dana talangan (bailout) Bank Century di tahun 2009. Faktor ini menjadi nyata sebagai ancaman pemerintahan Joko Widodo saat ini.

KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) rapat intensif saat ini melakukan berbagai langkah teknis mengantisipasi agar kondisi objektif tidak berlanjut menjadi krisis moneter. Gejalanya sudah terlihat karena berkurangnya tabungan masyarakat dari data Bank Indonesia (BI) secara signifikan, anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan current account (Neraca Transaksi Berjalan) defisit yang menyentuh di atas 3%. Besar kemungkinan “faktor psikologis” terjadi pelepasan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI), dan menukar menjadi USD, hal ini menimbulkan rasa aman karena pemerintah belum mempunyai solusi yang menimbulkan market confidence (kepercayaan pasar). Ekonomi Indonesia memasuki zona merah dari hari ke hari, ancaman krisis semakin nyata, dan kepercayaan pasar tidak diperoleh dengan keberadaan leadership dalam bidang ekonomi pemerintahan Joko Widodo.

Faktor ketiga yang signifikan terjadinya public distrust karena tidak amanah tentang 66 janji Joko Widodo pada Pilpres 2014 yang tidak terwujud. Sementara keberhasilan semu diklaim sebagai “sesuatu” yang gilang gemilang, seperti klaim penekanan angka kemiskinan mencapai 9,8% (di bawah 10%) dengan basis Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa rakyat dikatakan miskin degan standar Rp 11.000 per orang. Artinya jika satu keluarga dengan 2 orang anak punya uang Rp 50.000 per hari sudah dianggap di atas garis kemiskinan. Ketika menjelang kampanye Kementerian Sosial mengumumkan perlunya bantuan sosial untuk 100 juta orang miskin, jelas publik mempercayai perubahan itu terkait kampanye.

Klaim 100 juta orang miskin berarti mengakui data kemiskinan versi Bank Dunia. Tidak heran jika “emak-emak” demonstrasi di depan KPU (Komisi Pemilihan Umum) meminta Presiden berhenti karena menjadi kandidat calon Presiden karena dianggap menggunakan fasilitas negara untuk kampanye nantinya. Pembagian sembako dari mobil Presiden, bagi-bagi sertifikat tanah terdahulu yang viral di media sosial membuat kredibilitas Presiden terganggu di mata publik, karena memanfaatkan fasilitas negara dan tidak amanah terhadap janji-janji kampanye pada Pilpres 2014.

Faktor keempat adalah sikap Joko Widodo yang memihak ketika Pilkada DKI Jakarta tahun 2016, dan kasus penistaan agama, sehingga menimbulkan sentimen bahwa pemerintahannya tidak ramah pada umat Islam. Sementara UAS (Ustaz Abdul Somad) yang sangat fenomenal sering dalam ceramahnya mengatakan: “Jangan pilih pemimpin yang tidak pro Islam”. Popularitas dan pengaruhnya sehingga Ijtima Ulama memilihnya menjadi cawapres, yang ditolaknya dengan tegas sehingga popularitasnya semakin berbinar. Pelarangan dan hadangan terhadap dirinya justru menambah simpati umat Islam, dan tuduhan ditujukan pada pemerintah karena keberpihakan UAS pada pemimpin yang pro Islam.

Keberhasilan Sandi bersanding dan dipuji UAS di Pakanbaru diterima secara adat baru-baru ini, akan meyakinkan sebagian besar umat Islam untuk mengarah pada pasangan Prabowo – Sandi.

Sementara di sisi Joko Widodo, Ma’ruf Amin justru menjadi beban, karena diharapkan membawa suara dari Nahdlatul Ulama (NU), ternyata tidak didukung oleh pondok pesantren besar khususnya NU Kultural. Sejatinya massa NU adalah massa cair, jadi tidak selalu yang didukung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menang di massa NU. Saifullah Yusuf (Gus Ipul) adalah contoh nyata pada Pilkada Jawa Timur yang didukung pesantren besar dan NU Struktural kalah dengan Khofifah Indar Parawansa.

Bila disimpulkan mayoritas Muhammadiyah, massa Islam Gerakan 212, massa Islam dari  Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan sebagian NU akan pilih PADI (Prabowo–Sandi).

Faktor kelima adalah pencitraan Joko Widodo yang berlebihan. Stephen R. Covey dalam bukunya The Speed of Trust menyatakan bahwa segalanya bisa cepat berubah jika publik dan kepercayaan pasar (market confidence) seorang pemimpin terganggu. Karena akan melemahkan kepercayaan diri SDM (Sumber Daya Manusia), nama baik negara, stakeholder, dan hubungan sesama menjadi disharmoni. Apalagi dengan sikap dan perilaku orang-orang sekitar yang tidak simpati di depan publik, yang dipertontonkan di televisi, dan menjadi viral pada media sosial.

Public distrust adalah indikator proses downgrade terjadi pada diri Joko Widodo, dan sangat mempengaruhi elektabilitasnya pada Pilpres 2019.

Sampai saat ini belum terlihat mutual and reciprocal (saling timbal balik), yakni upaya pemerintah dan rakyat untuk saling percaya karena kesejahteraan rakyat tidak terwujud, dan krisis ekonomi sudah 20 tahun belum teratasi, dan mencapai titik kulminasi di pemerintahan Joko Widodo. DPR yang diharapkan sebagai wakil rakyat justru menjadi bagian oligarki dan terlibat praktek kartel politik bersama pengusaha dalam sistem politik transaksional.

Kepercayaan (trust) yang merupakan kunci dan “Relationship Quality” saat ini sangat terganggu terlebih dengan terjadinya krisis ekonomi, di saat tim  ekonomi dianggap gagal dan tidak kredibel di mata rakyat.

Sikap saling tidak percaya terlihat karena pemerintah gencar melakukan pelarangan: #Ganti Presiden 2019; pelarangan acara televisi (Indonesia Lawyer Club di TV One), dan bentuk pengawasan yang mengarah pada sikap ademokratis. Hal ini justru akan menyemai public distrust karena mulai 23 September ini kampanye resmi dimulai, pemerintah perlu mengendorkan suhu dan ketegangan politik dengan sikap yang lebih mengayomi. Pilpres 2019 adalah antara pasangan Joko Widodo – Ma’ruf Amin vs Prabowo Subianto – Sandiaga Uno, jangan dikesankan justru pemerintah vs rakyat Indonesia.

Sesungguhnya kepercayaan adalah sesuatu yang mutual and reciprocal (saling timbal balik). Jika terjadi public distrust, berarti pemerintah tidak mampu menyejahterakan masyarakatnya. Eksesnya akan ada ketidakpuasan dalam bentuk crisis of authority (krisis otoritas), dan akan menimbulkan ketidakpuasan, gesekan-gesekan seperti demo #Ganti Presiden 2019. Jika tidak diantisipasi dengan cerdas, justru akan menjadi bumerang di tahun politik.

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here