Puisi Sukmawati dan Jejak Penistaan Agama

0
223

Nusantara.news, Jakarta – Sukmawati Soekarnoputri akhirnya meminta maaf setelah puisinya yang berjudul “Ibu Indonesia”, memicu kontroversi hebat dalam beberapa hari terakhir. Puisi yang ia bacakan dalam acara “29 Tahun Anne Avanti Berkarya” di ajang Indonesian Fashion Week 2018, akhir Maret lalu, mengundang kemarahan banyak orang, utamanya umat Islam. Pasalnya, puisi itu dianggap melecehkan agama Islam karena membandingkan hal-hal seperti Syariat Islam, cadar, Azan, dengan suara kidung dan konde.

Sukmawati berpuisi bahwa kidung lebih merdu dari alunan azan. Dia juga menyampaikan sari konde sangatlah indah, lebih cantik dari cadar. Karena pembacaan puisi itu, Sukmawati dilaporkan ke Direktorat Reserse Tindak Pidana Kriminal Umum Polda Metro Jaya oleh Tim Pembela Ulama Indonesia (TPUI) dan Gerakan Mahasiswa Islam Indonesia (GMII). Sedangkan pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur memerintahkan badan otonom yaitu Anshor untuk menyampaikan surat aduan ke Polda terkait puisi yang dibacakan putri Presiden RI ke-1 Soekarno itu.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Ikatan Advokat Muslim Indonesia (IKAMI) Djudju Purwantoro, menilai puisi Sukmawati bisa menimbulkan kegaduhan. Pengutipan kata syariat Islam, cadar, dan Azan dianggap Djudju sangat sensitif. Sukmawati, menurut dia, malah membandingkan tiga hal itu dengan dengan hal-hal lain yang tidak terkait dengan akidah Islam. “Seharusnya Sukmawati belajar dari kasus Ahok tentang penistaan agama yang telah menimbulkam kegaduhan luar biasa di masyarakat,” kata Djudju dalam keterangan tertulisnya, Selasa (3/4/2018).

Menyadari puisinya panen hujatan, kemarin Sukmawati pun meminta maaf seraya mencoba membela diri dengan menyebut puisi itu merupakan bentuk refleksi keprihatinan terkait rasa wawasan kebangsaan. Dia merangkumnya semata-mata untuk menarik perhatian anak-anak bangsa agar tidak melupakan jatidiri sebagai Indonesia yang asli.

“Dengan ini saya mohon maaf lahir dan batin kepada umat Islam di Indonesia, khususnya bagi yang merasa tersinggung terhadap puisi,” kata Sukmawati sambil menangis, saat jumpa pers di bilangan Cikini, Jakarta, Rabu (4/4).

Perkara Sukamawati yang dianggap menistakan agama ini mengingatkan publik pada kasus mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) tahun 2016 silam. Ahok  dijadikan tersangka terkait pernyataannya yang menyebutkan saingannya dalam pencalonan gubernur DKI Jakarta menggunakan Surat Al Maidah 51 sebagai alat politik untuk membohongi rakyat. Pernyataannya itu kemudian viral dan menimbulkan demonstrasi besar-besaran pada 4 November dan 2 Desember 2016. Akhirnya, Ahok pun dibui dan kalah dalam Pilgub Jakarta 2017 lalu.

Jika ditelisik, kalimat Sukmawati dalam puisinya memang jelas merendahkan dan tampak meyerang satu golongan tertentu. Sehingga cukup beralasan jika umat Islam merasa tersinggung dan marah. Terlebih kalimat itu meluncur di tahun politik yang tingkat rivalitas dan sensitivitasnya tinggi, serta di tengah anggapan sebagian publik yang memandang umat Islam di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) kerap dirugikan. Atas dasar itu, seharusnya Sukmawati lebih berhati-hati dan bijak dalam beropini, sekalipun itu merupakan ekspresi dari produk budaya. Bukankah produk budaya, ekspresi kebebasan, harus segaris dengan nilai kepantasan dan tak melukai SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan)?

Jejak Produk Budaya yang Dianggap Menista Islam

Kasus produk budaya atau karya sastra yang menyerempet isu agama lalu memicu kemarahan besar umat Islam tak sekali ini saja. Sebelumnya, cerpen “Langit Makin Mendung” karya Kipandjikusmin (1968) yang dimuat di majalah Sastra menuai banyak hujatan. Sebab, cerpen yang mengisahkan Muhammad turun ke bumi bersama malaikat Jibril untuk menyelidiki mengapa hanya sedikit umat muslim yang masuk suga ini, secara fatal membuat penggambaran Allah, Muhammad, dan Jibril. Gara-gara kasus penistaan agama tersebut, Pemimpin Redaksi Sastra H. B. Jassin dipenjara 1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun.

Serupa dengan cerpen “Langit Maikin Mendung”, puisi “Malaikat” karya Saeful Badar (2007) diprotes Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) karena dianggap menistakan agama. Dalam puisi ini, sosok malaikat digambarkan punya sifat-sfiat yang tidak mulia. Karena kasus ini, pihak Pikiran Rakyat meminta maaf dan mencabut puisi tersebut, dan menganggapnya tak pernah ada.

Kasus lainnya, film pendek “Kau adalah Aku yang Lain” memicu kritik publik pada paruh tahun 2017. Film karya Anto Galon dan diproduseri oleh seorang perwira pertama Polri, AKP Egidio Fernando Alfamantar ini, mengandung fitnah terhadap umat Islam. Film Kau adalah Aku yang Lain merupakan pemenang dalam festival film pendek, Police Movie Festival IV 2017, yang diselengggarakan Divisi Humas Polri. Film ini diunggah ke Youtube kemudian link-nya dibagikan melalui akun Facebook dan Twitter Divisi Humas Polri pada hari Kamis, (23/6/2017) lalu. Akibat banjir kecaman, Polri menghapus film tersebut dari akun Facebook dan Twitter-nya.

Potongan Gambar dalam Film Dokumenter “Kau Adalah Aku yang Lain” yang Dituding Menyerang Islam

Selanjutnya, film “Something In The Way”, Teddy Soeriaatmadja (2013) dicekal tayang di Indonesia karena mengangkat isu agama dan seks secara bersamaan. Film ini menceritakan sopir taksi religius bernama Ahmad (Reza Rahardian) yang suka menonton film porno tapi tak bisa menyalurkan hasrat seksualnya. Biarpun dicekal di Indonesia, film ini berhasil tayang di Berlin International Film Festival 2013.

Contoh lain yang lebih purba muncul pada 1883. Saat itu, Suluk Gatholoco, salah satu bentuk sastra Jawa peralihan dari masa Majapahit ke masa Islam menuai kontroversi karena dinilai anti-Islam dan bernuansa porno. Suluk Gatholoco beredar dalam bentuk naskah pada 1883 dan kali pertama diterbitkan secara terbatas sebagai buku di Surabaya pada 1889. Belum jelas siapa penulisnya. Ketika terbit, tak ada reaksi publik yang bermusuhan. Namun, respon tajam tajam muncul ketika pada Januari 1918, suratkabar berbahasa Jawa Djawi Hiswara, organ Sarekat Islam cabang Surakarta, menerbitkan sebuah artikel yang memfitnah Nabi Muhammad sebagai pemabok dan pemadat, berdasarkan bagian dalam Suluk Gatholoco.

Phillipus van Akkeren, misionaris di Jawa Timur, mengungkapkan isi Suluk Gatholoco mencerminkan reaksi luas di kalangan kelas melek huruf di Jawa atas kegagalan total kepemimpinan politik Islami Diponegoro. Sementara GWJ Drewes, seorang orientalis Belanda, melihat kesamaan suluk itu dengan Serat Darmogandul dan Babad Kediri –yang menceritakan kejatuhan kerajaan “Hindu-Buddha” Majapahit akibat koalisi Islam yang dipimpin Demak, sekira 1878. Akhirnya, terhitung sejak 1963, berdasarkan UU No 4/PNPS/ 1963, pemerintah melarang Suluk Gatholoco.

Suluk Gatholoco dan Serat Darmogandul, dua karya sastra yang menuai kontroversi pada abad ke-19

Pada 1918, kendati istilah “penistaan agama” belum dikenal, peristiwa serupa juga pernah terjadi. Ketika itu,  9 dan 11 Januari 1918, Martodharsono redaktur Djawi Hiswara memuat tulisan karya Djojodikoro. Tulisan yang berjudul “Pertjakapan antara Marto dan Djojo” itu menyulut kemarahan Ketua Sarekat Islam Tjokroaminoto karena memuat kalimat “Gusti Kandjeng Nabi Rasoel minoem A.V.H. Gin, minoem opium, dan kadang soeka mengisep opium”. Intinya, Djojodikoro menuding Nabi atau Rasulullah SAW suka minum ‘Ciu A.V.H’ (minuman keras), minum madal (opium), dan makan klelet (candu).”

Kemarahan Tjokroaminoto pun berubah menjadi gelombang kemarahan publik yang dengan cepat menjalar karena kalimat di atas. Kalimat itu dianggap sebagai tindakan penistaan agama, persisnya menghina Nabi Muhammad. Selang sebulan kemudian, 24 Februari 1918, Tjokroaminoto menggalang solidaritas umat muslim di Hindia Belanda untuk turun ke jalan. Pada hari itu di 42 tempat berbeda di Jawa dan sebagian Sumatera, sekitar 150 ribu orang melangsungkan demonstrasi menuntut pemerintah kolonial menghukum Martodharsono dan Djojodikoro.

Untuk selanjutnya, Tkokroaminoto menggelar sebuah pertemuan akbar di Surabaya pada 6 Februari 1918. Sehari setelahnya, Oetoesan Hindia (7/2/1918) melaporkan bahwa pertemuan itu dihadiri ribuan umat muslim dan berhasil menggalang dana sebesar 3.000 gulden. Dari pertemuan akbar umat muslim Surabaya itu juga lahir Tentara Kandjeng Nabi Muhammad (TKNM). Tujuan TKNM adalah untuk “mempertahankan kehormatan Islam, Nabi, dan kaum Muslimin,” demikian lapor Oetoesan Hindia.

Kembali ke kasus Sukmawati, kini dia sudah meminta maaf. Apakah permintaan maaf itu tulus atau punya motif lain? Entalah. Yang jelas, Sukmawati menyampaikan maaf seperti yang dikatakannya “dari lubuk hati yang paling dalam”. Bisa jadi, memang dia tulus. Sebab itu, tanpa mengabaikan perasaan umat Islam yang terluka, sebagai sesama muslim alangkah elok untuk menerima maaf Sukma.

Tapi, mungkin pula ada motivasi selain itu. Misalnya, katakanlah, keinginan menetralisasi opini yang secara politis merugikan keluarga Sukarno. Sebab bisa saja ini kontroversi puisi itu berdampak pada elektabilitas keponakannya, Puti Guntur Soekarno, sebagai calon wakil gubernur di Pilkada Jawa Timur nanti. Ayah Puti, Guntur Soekarnoputra, cepat memberi klarifikasi bahwa puisi itu pendapat pribadi Sukmawati, tidak ada urusannya dengan pandangan dan sikap keluarga. Atau, mungkin pula, akan berpengaruh pula dengan misi politik sang kakak, Megawati Soekarnoputri, di tahun politik 2018 dan 2019.

baca: https://nusantara.news/setelah-sukmawati-minta-maaf/

Kontroversi dari puisi Sukmawati hendaknya dijadikan pelajaran bagi masyaralat dan tokoh publik agar tidak sembarang melontarkan ucapan tak patut: kasar, sarat kebencian, menista agama, menyerang SARA, dan termakan hoax.  Benar bahwa kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan suku, agama, atau kelompok tertentu, karena bangsa ini lahir dari wujud keberagaman yang mengedepankan toleransi. Juga benar niatan ingin kembali mengingatkan bahwa Indonesia adalah bangsa majemuk, tetapi jangan sampai membuat blunder yang menyakiti umat mayoritas negeri. Di titik ini, barangkali Sukmawati harus mawas diri.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here