Pukat UGM Keberatan MoU Penggeledahan KPK, Ini Alasannya

0
198

Nusantara.news, Jakarta – Nota kesepahaman antara KPK, Polri dan Kejagung tentang perlunya pemberitahuan ke pimpinan tertinggi di masing-masing lembaga dalam kasus pemanggilan atau penggeledahan yang melibatkan masing-masing anggotanya dikritisi sejumlah kalangan.

Ketentuan itu, ungkap Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (PUKAT-UGM) Oce Madril, justru nantinya dikhawatirkan menciptakan prosedur baru  yang memperlemah pemberantasan korupsi. Sebab, tandas Oce, tak ada aturan baku yeng menyebutkan soal kewajiban pemberitahuan saat memanggil atau menggeledah.

“Bahasa halusnya memang pemberitahuan, tapi prakteknya kan harus ada izin terlebih dulu. Nah, ini yang akan menghambat kinerja KPK kalau harus ada izin dulu,”ungkap Oce, Kamis (30/3) pagi.

Dengan adanya pemberitahuan itu, Oce khawatir dokumen atau barang-barang lain yang dibutuhkan dalam penyidikan KPK akan berubah. Padahal, imbuh Oce, penyitaan atau penggeledahan agar menemukan bukti-bukti yang diperlukan mestinya bersifat mendadak.

“Penggeledahan dan penyitaan itu kan tujuannya agar barang-barang yang menjadi target penyidikan belum keburu dimusnahkan. Nah, kalau pakai izin dulu kan ceritanya bisa menjadi lain?”paparnya.

Namun pendapat Oce dibantah Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Ketentuan KPK untuk memberitahu Kapolri atau Kejagung dalam kasus penyitaan atau penggeledahan di kedua institusi penegak hukum itu dianggapnya sebagai bentuk koordinasi KPK dan penegak hukum lainnya.

Pemberitahuan ini, tandas Febri, sekaligus menegaskan KPK tak perlu meminta izin saat menggeledah. “Dalam nota kesepahaman tidak ada klausul izin sebelum menggeledah, yang ada sebatas pemberitahuan. Tentu kami berharap klausul pemberitahuan ini dapat dipahami secara sama agar tidak terjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas para penegak hukum,” ujarnya.

Ketentuan tentang pemberitahuan itu sendiri, sambung Febri, telah diatur dalam Pasal 3 ayat (7) KUHAP. Pasal itu menjelaskan apabila salah satu pihak melakukan penggeledahan, penyitaan, atau memasuki kantor pihak lain, maka wajib memberitahukan pada pimpinan pihak yang menjadi objek dilakukannya tindakan tersebut, kecuali tertangkap tangan.

“Jadi ketentuan ini lebih dalam konteks koordinasi dan tentu pelaksanaannya tetap mengacu pada KUHAP,” terang Febri.

Nota Kesepahaman yang ditanda-tangani Ketua KPK Agus Rahardjo, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan Kejagung HM Prasetyo berjudul “Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi”. Selain mengatur prosedur penggeledahan juga diatur mengenai ketentuan pemanggilan anggota anggota lembaga penegak hukum lain.

Jika ada kasus korupsi yang melibatkan anggota dari masing-masing lembaga, maka lembaga yang memperkarakan harus memberi tahu pimpinan lembaga yang anggotanya tersangkut masalah. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here