Ironi Kesenjangan (3)

Pulau Jawa Mendominasi 80% Pendapatan Pajak

0
285

Nusantara.news – Pertumbuhan ekonomi Indonesia berpusat di Pulau Jawa, sehingga 80% pendapatan pajak bersumber dari Pulau Jawa. Sebaliknya harga-harga justru mahal di luar Pulau Jawa, khususnya di Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Tingginya biaya logistik, ketersediaan produk dan jasa yang tidak merata sehingga Presiden Joko Widodo mengakui bahwa Indonesia gagal membangun ekonomi yang berkeadilan sosial, karena harga bahan bakar minyak Premium di Papua masih di atas Rp 100.000 per liter. Kesenjangan mengenai harga menjadi momok bagi pemerintahan Joko Widodo.

Indonesia tidak dapat selamanya mengandalkan Pulau Jawa sebagai Pusat Pertumbuhan

Kebijakan fiskal dan pembangunan infrastruktur, harus memprioritaskan Indonesia Timur. Kesenjangan ini membuat berdirinya kaukus pembangunan Indonesia Timur tahun 1990-an yang dimotori ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia), antara lain: BJ. Habibie, Arnold Baramuli, dan Jusuf Kalla. Sekarang, setelah 25 tahun berdiri, BJ. Habibie juga mendirikan Kaukus yang sama karena “miris” melihat ketimpangan yang terjadi.

Salah satu hal yang bisa menyelamatkan Indonesia dari kesenjangan ekonomi yang semakin lebar adalah kebijakan publik yang memihak rakyat kecil secara subjektif. Mulai dari distribusi pemilikan tanah ulayat dan tanah pemerintah kepada rakyat kecil (land reform), pendidikan vokasional, pembangunan infrastruktur dengan memprioritaskan daerah terisolir, dan pengembangan ekonomi inklusif dan protektif untuk Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam rangka membangun kelas menengah baru.

Hal di atas yang membuat suksesnya Korea Selatan dalam membangun ekonomi tanpa kesenjangan sosial, karena selain membangun konglomerat yang nasionalis, juga membangun profesionalitas ditunjang pendidikan vokasional yang link and match dengan kebutuhan dunia kerja. Pembangunan di Korea Selatan melahirkan kelas menengah baru dengan jumlah yang signifikan.

Pembangunan berkeadilan sosial dilakukan melalui kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil. Artinya, pertumbuhan yang terjadi berkorelasi dengan penanggulangan kemiskinan, ketersediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan sosial secara bertahap.

Pemerintah diharapkan menangani faktor di luar kendali individu, seperti kesenjangan terhadap akses pendidikan yang baik, ketersediaan lapangan pekerjaan, akses kesehatan  dan kesempatan yang sama dalam memandang dan memastikan masa depan.

Salah satu faktor yang ada dalam kendali pemerintah adalah penggunaan pajak dan APBN, serta politik keuangan yang memihak rakyat kecil. Tentunya kebijakan fiskal adalah prioritas bagi daerah di luar Jawa tentang infrastruktur, kesehatan, pendidikan, bantuan dan jaminan sosial.

Pada gilirannya, akan meningkatkan tingkat ekonomi masyarakat di luar Jawa agar daya beli meningkat, standar gizi terpenuhi, pendidikan standar, kesehatan dapat diakses dengan mudah, petani didukung seperti pada era Soeharto, karena merupakan 65% dari penduduk Indonesia.

Angka Gini Ratio 2016 Indonesia tertimpang nomor 4 di dunia, yaitu 0,39 padahal di awal reformasi (1999) di era Presiden BJ. Habibie terendah 0,31. Walaupun demikian, sebagian ahli termasuk Wakil Presiden Jusuf Kalla, Indeks Gini tidak mencerminkan kesenjangan yang faktual, karena jika dihitung dari segi pendapatan, seperti data Oxfam Indonesia bahwa 4 orang terkaya akan setara dengan 100 juta orang miskin, bahkan 10 orang terkaya Indonesia, asetnya setara dengan 170 juta orang miskin di Indonesia.

Dari data penelitian Bank Dunia di negara berkembang, 74% responden mengatakan “kesenjangan dapat diterima selama kekayaan diperoleh dengan adil dan berbasis kepantasan, harga barang (sembako) terjangkau, dan orang miskin dilindungi negara. Namun kesenjangan akan dikutuk jika berekses pada faktor di luar kendali individu, yakni kemiskinan.”

Kesenjangan sosial di Indonesia mengenai ekonomi tampak nyata, baik dalam pendapatan, kekayaan, dan konsumsi. Diperburuk lagi dengan ketimpangan peluang, yakni ketika tidak semua orang memiliki akses yang sama alias tidak ada kesetaraan dalam strata sosial.

Perlambatan ekonomi dunia berekses pada ekonomi Indonesia

Melihat angka penelitian majalah Forbes (Maret 2017) bahwa angka pertumbuhan 10 orang terkaya Indonesia yang mencapai 25%, memperlihatkan orang kaya semakin kaya karena pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 5%. Jadi kekayaan orang kaya tumbuh seperti deret hitung, sementara orang miskin hidup secara “survival”, dan jika dikonversikan dengan nilai inflasi kekayaannya setiap tahun menurun, alias semakin miskin.

Korupsi di Indonesia dinilai sebagai penyebab kesenjangan sosial, karena hanya melahirkan OKB (Orang Kaya Baru), dengan mengorbankan banyak orang karena uang negara yang dikorupsi seyogyanya untuk pembangunan dan kepentingan publik. KPK belum berhasil mengurangi angka korupsi, malah semakin parah. Berapa banyak gubernur, walikota/bupati, menteri, ketua lembaga tinggi negara (Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung), dan sebentar lagi Ketua DPR yang disinyalir terlibat kasus e-KTP.

Korupsi dan nepotisme dapat menimbulkan biaya sosial dan ekonomi yang tinggi, termasuk hilangnya kepercayaan pada lembaga publik. Hal ini dinyatakan sebagai oligarki politik ketika untuk satu kebijakan terjadi satu kepentingan antara penguasa, DPR, dan para taipan, seperti yang terjadi di Indonesia. Kasus yang ekstrem ketika pembangunan reklamasi yang jelas-jelas menabrak konstitusi dan regulasi, berekses pada ekosistem, menghancurkan ekonomi nelayan Jakarta, dan menggusur orang miskin, tapi pemerintah melindungi karena taipan berjasa ketika Pilkada DKI Jakarta 2012 (mendukung Joko Widodo dan Ahok menjadi gubernur dan wakil gubernur tahun 2012), dan Pilpres 2014. Keberpihakan kepada para taipan, dan menindas rakyat miskin sebagai ironi kesenjangan yang menyakitkan bagi rakyat Jakarta. Sebaliknya, kasus petani Rembang yang demonstrasi menyemen kakinya di Istana, Joko Widodo dengan tegas menyatakan bahwa tidak mungkin mengubah keputusan Gubernur.

Kesenjangan sosial hanya bisa diatasi oleh intervensi Negara

Sekali lagi kita harus menggugat peran negara dalam hal mengatasi kesenjangan sosial di Indonesia, karena tidak mungkin dipasrahkan kepada mekanisme pasar. Jika tidak, ya seperti sekarang ini, yang kaya semakin kaya, dan yang miskin semakin dalam kemiskinannya. Diperburuk lagi dengan kenyataan yang kaya bertumpu pada etnis Cina yang selalu mengganggu “rasa” bangsa Indonesia, sehingga bermasalah dengan kebhinnekaan, karena status sosialnya yang diistilahkan dengan non pribumi. Kehadiran Ahok sebagai pemimpin politik dan tetap berlanjut menjadi kandidat gubernur dalam Pilkada DKI Jakarta turut memperburuk keadaan, karena sikap dan perilakunya sebagai penista agama. Kecemburuan sosial dan “rasa khusus” terhadap etnis Cina adalah ekses dari kesenjangan sosial di Indonesia.

Pemerintah Indonesia harus melakukan ekonomi inklusif pada pribumi, subyektivitas pembangunan harus dilakukan untuk membangun ekonomi Bumiputera agar mampu mengejar ketinggalan dari etnis Cina. Pembangunan UKM yang diharapkan melahirkan kelas menengah baru harus menjadi prioritas pemerintah Indonesia. Hal ini pernah dilakukan Soekarno ketika Perdana Menteri Mohammad Natsir berkuasa (1950-an) dikenal dengan program Benteng yang telah melahirkan pengusaha berkelas saat itu, seperti Mr. Agus Musin Dasaad (perdagangan), Hasjim Ning (otomotif), Tumpal Dorianus Pardede, dan Rahman Tamin (tekstil), Bakrie (perkebunan), Soedarpo (perkapalan), Kalla (perdagangan), Tando (perdagangan), dan lain-lain.

Orde Baru yang melahirkan konglomerat justru awal dari memburuknya kesenjangan sosial, namun karena sembako disubsidi melalui Perum Bulog, BBM disubsidi, dan pertanian disubsidi pupuk, dan pengairan baik, sehingga rakyat tidak merasa ada kesenjangan yang menyolok. Walau begitu, Soeharto melalui Ginandjar Boys (sewaktu Ginandjar Kartasasmita menjadi Menteri Muda Urusan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri, 1983–1988). Saat ini membina pengusaha pribumi yang membina nama-nama pengusaha saat itu, seperti Sukamdani Sahid Gitosardjono (Sahid Group), Probosutedjo (Mercu Buana), Arnold Baramuli (Poleko Group), Iman Taufik (Gunanusa), Wiwoho Basuki (Tripatra Engineering), Aburizal Bakrie (Bakrie Group), Arifin Panigoro (Medco Group), Ponco Sutowo, Fahmi Idris (Kodel Group), Soetrisno Bachir (Ika Muda Group), Agung Laksono, Abdul Latief (Pasaraya), Bambang Trihatmodjo (Bimantara Group), Siti Hardijanti Rukmana (Citra Group), Bambang Yoga, dan lain-lain. Walau tidak berhasil sempurna, tapi saat ini nama-nama tersebut menjadi pengusaha berkelas di Indonesia.

Malaysia ketika Mahathir Mohammad mulai menjabat sebagai perdana menteri, telah berhasil membangun ekonomi inklusif, sehingga etnis Melayu menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Secara ekonomi, jauh lebih berhasil dari Indonesia.

Di saat krisis moneter melanda Asia (1998), Malaysia adalah salah satu negara yang berani mematok USD (currency war), dan ternyata lolos dari krisis. Hal ini menunjukkan ketahanan ekonomi Malaysia, dan dia dikenal sebagai “Soekarno Kecil”, karena kritis, dan mandiri terhadap penguasa ekonomi global.

Orientasi pada pembangunan infrastruktur tidak berdampak langsung

Presiden Joko Widodo yang terlalu bersemangat pada pembangunan infrastruktur baik, namun perlu waktu lama baru berdampak kepada kesejahteraan rakyat. Sikap populisme Joko Widodo sewaktu kampanye dengan Nawacita dan Trisakti semakin ‘jauh panggang dari api’.

Subsidi melalui kartu-kartu pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial karena keterbatasan ruang fiskal APBN nyaris tidak bisa mengatasi kemiskinan dan mempersempit kesenjangan sosial. Bantuan baru bersifat konsumtif, tidak untuk hal produktivitas apalagi meningkatkan daya beli masyarakat.

Jika diklaim memperbaiki Indeks Gini, karena di tahun 2015 sebesar 0,41; di tahun 2016 sebesar 0,39 namun kalau memasukkan pendapatan sebagai indikator angka kesenjangan sosial akan menjadi ekstrem. Jadi, permainan opini publik bahwa kesenjangan membaik itu hanya permainan angka statistk melalui BPS. Jika dikritisasi lebih lanjut akan memperburuk situasi.

Kesenjangan sosial seyogyanya diatasi dengan reformasi ekonomi secara struktural (lebih inklusif), mendorong pertumbuhan yang berdampak pada ketersediaan lapangan pekerjaan, mendorong UKM, dan koperasi agar lahir kelas menengah baru, mendorong BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) agar jiwa wirausaha dan tersedianya lapangan pekerjaan di luar tani di desa.

Kita mendorong keberanian pemerintah untuk menciptakan skema ekonomi seperti pembelaan etnis Melayu di Malaysia, yang juga senjang di tahun 1960-an dengan etnis Cina yang lebih dahulu maju. Keberanian pemerintah untuk reformasi agraria harus dilakukan, land reform dengan membagikan tanah tidak produktif untuk petani adalah solusi yang baik.

Pendidikan vokasional (khusus) harus menjadi perhatian, apalagi dana pendidikan sudah 20% dari APBN. Agar SDM berkualitas terjadi jika pendidikan link and match dengan kebutuhan dunia industri. Memanfaatkan bonus demografi yang akan terjadi.

Presiden Joko Widodo dinilai pro taipan dan dekat negara Cina karena mendukung infrastruktur yang menjadi obsesinya. Pertumbuhan dan orientasi serta substansi pertumbuhan harus dikoreksi total karena hanya memperkaya para taipan. Dianggap gagal menurunkan kesenjangan sosial, karena tidak berkorelasi dengan ketersediaan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. Lebih fatal lagi, tidak mampu melahirkan kelas menengah baru dari kalangan pribumi, karena para taipan hanya memberikan peluang strata terburuk dari proyek-proyek yang dibangun. Para staf, middle management, dan top executive diberikan peluangnya untuk etnis Cina sehingga kelas menengah baru dan entrepreneur baru juga lahir dari etnis Cina, bukan dari pribumi.

Kesalahan bukan dari pertumbuhan karena situasinya sudah paradoksal, karena terjadi distorsi pada bidang ekonomi, hal ini diperburuk oleh ketidakpastian ekonomi global.

Ekonomi yang berkeadilan sosial, kue pembangunan, dan akses kredit untuk pengusaha pribumi harus menjadi prioritas pemerintah. Ibarat globalisasi, tidak akan mungkin adil jika perdagangan bebas pengusaha AS head to head dengan pengusaha Indonesia. Negara harus melakukan proteksi agar azas keadilan dalam berusaha terjadi.

Kapitalisme jika dijalankan secara liberal hanya akan memperlebar kesenjangan sosial. Slogan dunia tentang buruknya subsidi dan proteksi adalah stigma negara maju dan lembaga donor, karena sudah maju secara ekonomi tentu kebijakan pemerintah negara berkembang lebih bijak melihat persoalan ini.

Pertumbuhan saat ini menimbulkan kesenjangan, kalau tidak diatasi akan membuat miris, jika setiap diumumkan daftar orang terkaya Indonesia kembali etnis Cina mendominasi.

Menolong orang miskin adalah amanat Undang-Undang dan tupoksi negara, jangan andalkan konglomerat untuk mempersempit kesenjangan sosial.

Pengusaha sejatinya adalah ‘binatang ekonomi’ yang menjadi predator terhadap semua peluang ekonomi, pemerintah harus mengambil peran agar kesenjangan sosial tidak menjadi awal kerusuhan sosial yang akan mengganggu stabilitas nasional. Pertumbuhan yang sehat melahirkan industri yang sehat, memunculkan siklus mata rantai suplai produk yang terdistribusi baik, sehingga menimbulkan harga yang terjangkau dan menciptakan nilai tambah bagi rakyat Indonesia, bukan hanya untuk pengusaha.

Perbaikan kesejahteraan dan berkurangnya kemiskinan harus menjadi orientasi pertumbuhan agar pembangunan berdampak nyata bagi rakyat Indonesia.

Ketimpangan ekonomi Indonesia peringkat ke-4

Berdasarkan survei lembaga keuangan Swiss, Credit Suisse, 1 persen orang terkaya di Indonesia menguasai 49,3 persen kekayaan nasional.

Ketimpangan kekayaan antara orang kaya dan miskin di Indonesia termasuk paling buruk di dunia. Berdasarkan survei lembaga keuangan Swiss, Credit Suisse, 1 persen orang terkaya di Indonesia menguasai 49,3 persen kekayaan nasional. Kondisi ini hanya lebih baik dibanding Rusia, India, dan Thailand.

Berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistik, per Maret 2016 Indek Gini Ratio di Indonesia berada di angka 0,397. Meski mengalami penurunan, tingkat ketimpangan tersebut masih jauh dari target pemerintah. Pada 2019, pemerintah menargetkan nisbah Gini turun hingga 0,36.

Besarnya kesenjangan juga terlihat pada penguasaan orang-orang kaya di sektor perbankan. Dana bank di Indonesia didominasi oleh pemilik rekening di atas Rp 2 miliar. Meskipun hampir 98 persen jumlah rekening di bank dimiliki oleh nasabah dengan jumlah tabungan di bawah Rp 100 juta.

Kesenjangan sosial hanya bisa diatasi atas intervensi Negara sebagai regulator dan fasilitator yang memihak, seperti Perdana Menteri Mahathir Mohamad di Malaysia. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here