Pulau-Pulau Kecil Sekitar Batam Rawan Dicaplok Singapura

0
827

Nusantara.news, Jakarta – Kebijakan privatisasi Pulau yang dicanangkan Menko Kemaritiman Luhut Binsar sungguh membahayakan kedaulatan Negaran Kesatuan Republik Indonesia. Paling tidak, pulau-pulau kecil yang berserak di sekitar Batam rawan dicaplok warga negara Singapura.

Hingga berita ini ditulis, setidaknya sudah ada dua pulau di perbatasan Indonesia- Singapura yang dikelola oleh warga negara Singapura. Pertama, Pulau Dendang yang berlokasi dekat Marina Bay, Singapura, mengutip tulisan di media sosial oleh Judi Hermawan Sumarta Wijaya, seorang aktivis Universitas Gajah Mada (UGM) 1980-an, memiliki luas 40 hektar.

Tapi berdasarkan pencarian nusantara.news di google map, nama pulau itu tidak ditemukan. Dengan asumsi salah ketik kemungkinan yang dimaksudkan adalah Pulau Dendang. Kalau benar nama pulau ini yang diprivatisasi ke warga negara Singapura, berdasarkan data dari web milik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)  terletak di Kabupaten Bintan dan berada pada posisi geografis 0 derajat 51’8 lintang utara dan 104 derajat 37’1000 Bujur Timur.

Dikhawatirkan nantinya pulau itu dibangun properti  yang dijual ke warga negara Singapura. Apalagi luas pulau itu mencapai 40 hektar atau setara dengan luas Soedirman Central Bussines District (SCBD) di Jakarta, lebih dari cukup untuk membangun tower-tower beserta sarana pendukungnya.

Terlebih, kepemilikan properti oleh asing dimungkinkan setelah Presiden Joko Widodo menandatangani PP No.103 tahun 2015. Berdasarkan PP tersebut, Warga negara Asing bisa memiliki hak pakai atas properti selama 30 tahun dan dapat diperpanjang lagi 20 tahun, setelah itu hak pakai bisa diperbarui lagi hingga 30 tahun, dan dapat diwariskan ke keluarganya.

Pengacara sekaligus pengusaha itu mencemaskan, bila pulau yang berbatasan langsung dengan Singapura jatuh ke warga negara Singapura, bila terjadi sengketa, bukan tidak mungkin nantinya pemerintah RI akan mengulangi kekalahannya seperti saat menggugat Sipadan dan Ligitan yang secara de facto dikuasai Malaysia beberapa tahun lalu.

Selain Pulau Dendang yang belum banyak diributkan oleh banyak orang, warga Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau pernah dihebohkan kasus pencaplokan kedaulatan oleh Singapura atas Pulau Manis yang dikelola oleh perusahaan pengembang the Funtasy Island Development.

Kasus pencaplokan itu terungkap saat FID beriklan di surat kabar harian Straits Times, Rabu, 1 Juni 2016. Dari enam cluster pulau yang dikelolanya, FID meluncurkan peta resor miliknya yang mestinya bernama Pulau Manis menjadi Pulau Funtasy.  Terang saja tindakan klaim sepihak itu memicu gejolak warga kota Batam, sehingga ada diantaranya yang mengerek bendera merah putih tinggi-tinggi di Pulau yang memang masuk kedaulatan NKRI.

Kementerian Luar Negeri Singapura sendiri mengaku bingung. “Kami, pemerintah Singapura tidak pernah membantah kedaulatan Indonesia atas Pulau Manis dan tidak pernah mengklaim pulau,” tulis Kemenlu Singapura ke sejumlah media pada Selasa, 31 Mei 2016 lalu.

Melanggar Undang-Undang

FID yang berinvestasi Rp 2 triliun di gugusan kepulauan milik Indonesia yang berbatasan langsung dengan Singapura  menyebutkan, penerbitan peta itu hanya untuk tujuan pemasaran. Namun dengan dikuasainya Pulau Manis oleh pengembang Singapura, cetus anggota DPRD Kepulauan Riau Makmur Nasution, penduduk setempat tidak lagi tinggal di sana.

Hal itu, tandas Makmur Nasution, jelas bertentangan dengan UU No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. “Penduduk setempat tidak lagi tinggal di sana. Karena itu, hak eksklusif untuk pulau bertentangan dengan hukum. Pemerintah perlu mengatur ini,” protes Makmur Nasution.

Memang, kebijakan privatisasi pulau yang dilontarkan oleh Menteri Koordinator Kemaritiman pada Selasa, 10 Januari 2017 lalu menuai banyak kecaman.  Mantan Menteri Sekretaris Negara era Presiden RI kelima, Bambang Kesowo lewat media sosial juga menyayangkan keleluasaan pemberian izin pengelolaan pulau-pulau kecil oleh asing tanpa diikuti koordinasi yang jelas antar instansi.

Oleh karenanya Bambang Kesowo menyarankan, Menko Maritim, Menteri KKP, Mendagri, Menkumham, dan Menteri Agraria duduk bersama membicarakan hal yang sangat krusial itu. Bambang juga tidak setuju diberlakukannya ketentuan batasan luas pemilikan dan penguasaan tanah dengan hak pada pulau yang luasnya kurang dari 200 hektar. Bambang menyarankan tinjau kembali dan batalkan izin-izin yang sudah dikeluarkan terkait penguasaan mutlak oleh pemegang izin atas keseluruhan pulau secara utuh.

Selanjutnya Bambang menyarankan, pantai harus selalu menjadi kawasan bebas dari segala jenis hak atas tanah yang manapun.. Hak apapun berhenti di garis batas antara tanah dan pantai. Kalaupun karena pertimbangan kemanfaatan hak pengelolaan mestinya tidak jatuh ke tangan asing, melainkan badan hukum Indonesia dengan syarat dan pengawasan yang ketat, terutama terkait sumber air tawar yang mesti dapat diakses penduduk setempat.

Bambang juga mengingatkan, Indonesia kehilangan Sipadan dan Ligitan karena prinsip klasik dalam hukum Internasional tentang penguasaan efektif. “Kita dulu kehilangan dua pulau karena alpa dengan prinsip tadi. Apalagi, kita selama ini lemah dalam pengawasan,” tandas Bambang sekalgus mengingatkan jangan karena demi program investasi, kita lantas kehilangan kewaspadaan.

Kecaman serupa datang dari anggota Komisi XI DPR-RI  Fraksi Partai Gerindra, Heri Gunawan. Pernyataan Luhut, ujarnya, jelas melanggar UU No. 27 tahun 2007 yang tidak mengenal hak pengelolaan pulau. “UU itu hanya mengenal Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3), yaitu hak pengelolaan atas bagian-bagian tertentu dari perairan pesisir untuk usaha kelautan dan perikanan,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (13/1/2017).

Sudah Dianulir MK

Aturan itu pun, lanjut Heri, sudah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan No.3/PUU-VIII/2010. Karena HP-3 dinilai oleh MK telah mengurangi hak penguasaan negara atas pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. “Jadi rencana pemerintah memberikan hak pengelolaan pulau kepada asing, bahkan mengiming-imingi mereka untuk memberikan nama, bisa menabrak undang-undang,” tuding Heri.

Sebelumnya, Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Riza Damanik telah mengingatkan pemerintah, bahwa investasi asing dalam pengelolaan pulau-pulau kecil akan membuka peluang praktek perbudakan. Sebut saja, papar Riza, terbongkarnya praktek perbudakan nelayan asal Myanmar, Laos dan Kamboja oleh perusahaan asal Thailand di perairan Indonesia.

“Privatisasi pulau juga akan menyuburkan praktek kejahatan lintas negara, selain perbudakan juga ilegal fishing dan perdagangan narkoba,” tuding Riza, sekaligus mendesak DPR mengkoreksi pasal 26A UU No.27 tahun 2007 yang membolehkan keterlibatan asing dalam pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Senada dengan Riza, Sekretaris Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Abdul Halim juga mengingatkan, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang melibatkan asing sudah bertentangan dengan konstitusi. Alasannya, pada 2011 Mahkamah Konstitusi telah membatalkan pasal-pasal terkait hak pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil oleh asing.

Perlu diakui, sebelum terbitnya PP No.103/2015 yang membolehkan kepemilikan properti oleh asing, sejumlah resort di sejumlah pulau di Indonesia secara de facto telah dikelola oleh asing. Hal itu terungkap lewat iklan jual beli pulau yang disiarkan oleh situs www.privateislandsonline.com.

Sebut saja tahun 2012, situs private islands menawarkan 5 pulau di Nusa Tenggara Barat, antara lain Pulau Gambar dan Pulau Gili Nanggung yang masing-masing dibanderol dengan nilai Rp10 miliar. Tahun 2014, private islands kembali menjual Pulau Kilauan dan Pulau Kumbang di Sumatera Barat, masing-masing dengan penawaran Rp3,5 miliar dan Rp22 miliar. Dan tahun 2015 Pulau Panggau di Kabupaten Manggarai Barat, NTB, dijual.

Artinya, belum ada aturan tentang kepemilikan properti oleh asing saja sudah banyak pulau-pulau kecil yang diperjual-belikan, apalagi setelah peraturan dilegalkan, bukan tidak mungkin wilayah kepuluan nusantara dikapling-kapling oleh pengembang asing, termasuk gugusan pulau sekitar Batam yang rawan dicaplok pengembang asal Singapura.

Padahal yang dibutuhkan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil adalah pemberdayaan. Bukan privatisasi pulau []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here