Pulau-pulau Kecil Terluar Jatim Rawan Dimanfaatkan Pihak Asing

0
498

Nusantara.news, Surabaya – Kurangnya perhatian negara dan aparatnya dalam menangani pulau-pulau kecil terluar dapat berakibat fatal. Selain rawan sebagai wilayah lalu lintas dan transit berbagai tindak pidana, tidak optimalnya penanganan terhadap PPKT juga berdampak pada penguasaan asing atas potensi sumber daya alam di wilayah itu. Pengawasan dan pengelolaan pemerintah terhadap PPKT secara efektif menjadi faktor kunci.

Provinsi Jawa Timur yang memiliki luas wilayah 157.922 kilometer persegi dan sedikitnya terdapat 442 pulau-pulau kecil terluar (PPKT) yang terhampar di Laut Jawa dan Samudera Hindia. Keberadaan PPKT merupakan tantangan serius bagi pemerintah dalam menjaga keutuhan wilayah.

Selain rawan sebagai pintu masuk jalur tindak pidana penyelundupan, keberadaan PPKT yang tersebar juga rawan sengketa dan penyalahgunaan kepemilikan. Tidak mustahil bisa saja terjadi praktik jual beli pulau. Persoalan lain adalah terkeruknya kandungan kekayaan alam di PPKT  karena ekspoitasi oleh pihak-pihak tertentu yang ingin mengambil keuntungan secara tidak sah. Belum lagi dampak rusaknya ekosistem di PPKT.

Pantauan NUSANTARA.NEWS, keberadaan PPKT di wilayah Jawa Timur bisa saja tiba-tiba “lenyap”, jika tidak diawasi atau dibina  oleh pemerintah pusat, termasuk dengan memberikan kewenangan atau menggandeng pemerintah daerah yang didukung pelibatan masyarakat setempat.

Pengamat Hubungan Inter­na­sional Universitas Indo­nesia (UI), Hik­mahanto Juwono pernah menga­ta­kan, pendaftaraan pulau-pulau terluar milik Indonesia di Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) belum menjamin bisa aman dari aksi pencaplokan termasuk bisa dilakukan oleh pihak asing. “Kalau cuma didaftarkan tidak akan membawa dampak yang signifikan. Mereka bisa saja me­nyatakan klaim bahwa kita lakukan cuma sepihak,” kata Hik­mahanto Juwono, seperti dikutip dari rmol.co. beberapa waktu yang lalu.

Ditambahkan, pemerintah harus belajar dari kasus lepasnya Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Menurut­nya, Malaysia bisa mendapatkan pulau tersebut, karena mereka bisa membuktikan  aktif dan terus-menerus mengelola kedua pulau  tersebut. Untuk menjamin agar pulau-pulau tidak dicaplok pihak lain, pe­merintah tidak bisa lain kecuali melakukan langkah nyata dalam bentuk pengelolaan secara serius.

Sama seperti wilayah lain di seluruh Indonesia, Provinsi Jawa Timur yang merupakan bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) juga memiliki wewenang serta berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan NKRI. Lebih dari itu, Pemprov berhak dan harus menjaga serta mengelola dengan baik PPKT yang ada di wilayahnya.

Perlu Visi dan Langkah Strategis

Secara Geografis, Jawa Timur berada di 110°54 BT sampai 115°57 BT 5° 371 LS sampai 8°48 LS. Wilayahnya terdiri dari persawahan seluas 12.483,66 Km2, Pertanian Tanah Kering 11.619,32 Km2, Kebun Campur 613,36 Km2, Perkebunan 1.518,39 Km2, Hutan 12.251,24 Km2, Padang Rumput atau Tanah kosong 236,82 Km2, Rawa/Danau/Waduk 88,75 Km2, Tambak dan Kolam 705,82 Km2, Tanah Tandus dan Alang-alang 1.323,53 Km2, serta lainnya 798,14 Km2.

Mengacu pada kondisi geografis tersebut, sudah saatnya Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai serius memperhatikan, melakukan pengawasan serta mengelolanya agar tidak muncul persoalan dikemudian hari, yang dapat mengganggu keutuhan NKRI. Sebaliknya, dengan memanfaakan sumberdaya alamnya yang dibarengi dengan pemberdayaan masyarakat setempat dengan prinsip Wawasan Nusantara diharapkan pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar dapat dipercepat.

Pengelolaan PPKT meliputi lima bidang, pertama, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, perbaikan infrastruktur dan perhubungan, pembinaan wilayah, pertahanan dan keamanan serta ekonomi, sosial dan budaya. Itu dengan kiprah pemerintah pusat yang telah membentuk Tim Kerja Perpres 78 Tahun 2005 tentang pengelolaan PPKT. Termasuk dengan mengoptimalkan peran pemerintah daerah kabupaten/kota setempat.

Perpres No 78 Tahun 2005 telah mengamanatkan pembentukan tim koordinasi yang tugasnya melakukan koordinasi dan merekomendasikan penetapan rencana dan pelaksanaan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar serta terus memonitor dan melakukan evaluasi secara berkala.

Dengan kendali di bawah Dinas Kelautan dan Perikana, bisa dibentuk dua tim unit kerja. Tim pertama menangani sumberdaya alam, lingkungan hidup, infrastruktur dan perhubungan, ekonomi, sosial, dan budaya. Tim kedua, mengurusi wilayah, yakni soal pertahanan dan keamanan serta ke sekretariatan PPKT.

Acuan kerja yang dapat digunakan adalah UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan UU No 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara serta PP 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar.

Tim Kerja Perpres 78 Tahun 2005 Belum Optimal

Namun faktanya, meski telah tersedia berbagai  instrumen kebijakan, termasuk Perpres 78 Tahun 2005, belum sepenuhnya semua daerah mampu menjabarkan dan mengelola PPKT untuk menuju percepatan pertumbuhan ekonomi guna mensejahterakan masyarakat setempat.

Artinya, keberadaan Tim Kerja Perpres 78 tahun 2005 masih perlu dioptimalkan. Jika upaya ini dapat dilakukan, diharapkan akan mampu mengakomodasi dan menjembatani ketidaksinkronan antar berbagai pemangku kepentingan dalam mengelola dan memanfaatkan PPKT.

Setidaknya, terdapat lima aspek penting yang perlu dijadikan acuan para pemangku kepentingan dalam pengelolaan PPKT sebagai aset strategis.

Pertama, mengintegrasikan Perpres 78 Tahun 2005 ke dalam Perpres yang mengatur tentang Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan guna penguatan kelembagaan pengelola PPKT. Juga perlu disusun peraturan turunan dari peraturan tentang pemanfaatan PPKT guna mengakomodasi keterlibatan pemerintah, keikutsertaan pihak swasta dan validasi jumlah PPKT.

Kedua, pengorganisasian tugas. Ini berguna untuk penajaman program pembangunan dalam pengeloaan PPKT. Peningkatan efektifitas kerja masing-masing anggota dan leading sektor tim kerja kedalam revisi Perpres tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

Ketiga, keterpaduan program tidak bersifat teknis sektoral sehingga percepatan penyusunan grand design pengelolaan PPKT merupakan suatu keniscayaan di samping percepatan penyusunan zonasi laut dalam rangka penataan ruang di laut oleh pemerintah pusat dan penyusunan peraturan perundangannya.

Keempat, pengelolaan PPKT tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi bisa memberdayakan masyarakat, BUMN dan sektor swasta.

Kelima, pengelolaan PPKT dalam menyusun anggaran dapat menggandeng forum trilateral antara Menkeu, Bappenas, dan K/L dalam rangka memprioritaskan program pengelolaan PPKT. Serta adanya komitmen dan konsistensi K/L untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan PPKT melalui anggaran masing-masing dan bila memungkinkan dengan menarik investasi pihak swasta. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here