Perda Perlindungan Nelayan Jatim Diabaikan

Puluhan Nelayan Terancam 1 Tahun Penjara

0
163

Nusantara.news, Surabaya – Satuan Patroli Daerah Direktorat Polisi Air (Satrolda Ditpolair) Polda Jatim pada 22 Maret 2017, merilis penangkapan 22 nelayan asal Lamongan dan Gresik. Hanya gara-gara alat tangkap ikan (API) jenis payang, mereka yang tengah mencari ikan di perairan Ujung Pangkah, Gresik, diseret ke darat.

Padahal kepada Nusantara.news beberapa waktu lalu, anggota Komisi B DPRD Jawa Timur Noer Soetjipto, mengatakan sudah ada komitmen lintas sektoral untuk memberi kesempatan kepada nelayan pengguna API turunan trawl yang diharamkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Permen Nomor 71/Permen-KP/2016, hingga Juni mendatang.

“Kami di Komisi B berharap selama enam bulan hingga Juni nanti, tidak ada yang menangkap nelayan ketika melaut. Kita sudah keluarkan Perda Nomor 5/2016 tentang Perlindungan Nelayan Jawa Timur. Kini tinggal nunggu Pergub-nya (Peraturan Gubernur),” beber Sekretaris Fraksi Partai Gerindra tersebut.

“Ini sudah jadi komitmen lintas sektoral meliputi DPRD Jawa Timur, Gubernur, Dinas Perhubungan dan Polisi Perairan. Komitmen ini diperkuat dengan penandantanganan pakta integritas, nelayan harus ganti cantrang setelah enam bulan,” tambahnya.

Namun yang terjadi, komitmen akhir Januari tersebut sudah tidak berlaku ketika menginjak bulan ketiga. Satrolda Ditpolair menangkap 8 perahu nelayan pengguna payang, salah satu API yang dinilai turunan trawl. “Mereka menggunakan jaring jenis trawl. Selain jaring, kami juga amankan 8 kapal dan hasil tangkapan sebagai alat bukti,” kata Kepala Sub Direktorat Penegakan Hukum Ditpolair Polda Jatim AKBP Boby Tambunan.

Boby menyebutkan dasar penangkapan adalah Pasal 85 Undang-undang (UU) Nomor 45 Tahun 2009, yaitu terkait alat tangkapan ikan yang dilarang, perubahan dari UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. “Ancaman pidananya 1 tahun penjara,” cetusnya.

Hanya saja dalam momen itu, tidak disinggung sama sekali tentang isi kesepakatan lintas sektoral. Boby hanya menyebutkan selain penindakan di lapangan, sosialisasi penggunaan API terlarang sudah gencar dilakukan pemerintah. “Tentu untuk efektivitas mencapai hasil yang maksimal kami perlu lanjutkan sosialisasinya,” imbuhnya.

Sadelan, salah satu nelayan asal Lamongan yang ditangkap, membenarkan payang yang digunakan merupakan salah satu jenis turunan trawl. Penggunaannya bahkan sudah tradisi keluarga sejak era kakeknya. “Saya menghidupi keluarga ya dari hasil tangkapan ikan pakai payang ini,” ungkapnya.

Kondisi ini yang harusnya jadi pertimbangan stake holder di Jawa Timur untuk melindungi nelayan kecil yang rata-rata mengoperasikan kapal 10 GT ke bawah. Sebenarnya sudah ada Perda Nomor 5  Tahun 2016 tentang Perlindungan Nelayan Jawa Timur. Namun entah kenapa, Gubernur Soekarwo belum kunjung menerbitkan Pergub-nya.

Terkait polemik ini, Kasatrolda Ditpolair Polda Jatim AKBP Heru Prasetyo menegaskan kembali Permen Nomor 71/Permen-KP/2016. Kementerian yang dipimpin Susi Pudjiastuti tersebut menilai pukat hela atau trawl dan turunannya dapat merusak ekosistem di laut. Hanya saja Heru membenarkan kendala sosialisasi pemerintah adalah mencari API pengganti ramah lingkungan.

“Sudah tradisi nelayan turun temurun menggunakan trawl. Kami sering menerima keluhan dari masyarakat nelayan. Pemerintah mungkin belum siap memberikan alat tangkapan ikan pengganti yang ramah lingkungan,” ucapnya.

Kejadian ini menjadi penanda bahwa ada ketidaksinkronan pemahaman aturan di lapangan terkait nelayan. Padahal jika mengacu Pasal 14 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa urusan pemerintahan dalam bidang kelautan, termasuk perikanan sudah ada batasan jelas. Pada jarak 0 sampai 12 mil laut, sesuai aturan itu merupakan kewenangan penuh Pemerintahan Daerah Provinsi setelah sebelumnya masih terpecah 1/3 mil laut kewenangan kabupaten/kota. Karenanya, di akhir-akhir masa jabatannya akan lebih elok jika Pakde Karwo menerbitkan pergub untuk melindungi nelayan kecil Jawa Timur. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here