Puluhan Proyek tak Berizin, Posisi EODB Indonesia Terancam

0
132

Nusantara.news, Jakarta – Bank Dunia menempatkan Indonesia di peringkat 72 dalam hal kemudahan berbisnis atau Ease of Doing Business (EODB). Posisi itu masih jauh dari target yang dicanangkan Presiden Jokowi, yakni pada posisi 40. Karena itu, pemerintah tidak akan berhenti dan akan terus meningkatkan pelayanan serta kemudahan dalam berusaha.

Hal itu diutarakan Menko Bidang Perekonomian, Darmin Nasution melalui keterangan persnya, Rabu (1/11/2017). Sejumlah langkah akan ditempuh pemerintah untuk memenuhi targetnya itu, yakni dengan membenahi sistem pembayaran pajak (paying takes), caranya melanjutkan program E-Filing dan memperbaiki database perpajakan.

Selain itu, memperbaiki cara memulai usaha (starting a business), caranya dengan memangkas prosedur perizinan dan penerapan layanan sistem online. Serta perbaikan perdagangan lintas batas (trading across borders) dengan cara menurunkan jumlah larangan terbatas, menerapkan integrated risk management, dan sistem online.

Sektor lain yang akan diperbaiki adalah simplikasi prosedur dan memperkuat inspeksi bangunan agar ada perbaikan pada Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau dealing with construction permits.

Untuk diketahui, EODB yang digagas Bank Dunia sejak 2002 bertujuan untuk memberikan ukuran obyektif atas kondisi peraturan yang berlaku bagi keberlangsungan perusahaan berukuran kecil dan menengah. Peringkat tertinggi menunjukkan iklim bisnis yang kondusif terhadap pengusaha lokal.

Ada 10  indikator yang digunakan Bank Dunia untuk mengukur EODB sebuah negara. Tiap indikator diberi bobot poin yang sama, yakni starting a business, dealing with construction permit, getting electricity, trading across border, resolving insolvency, protecting minority investors, registering property, paying taxes, getting credit, enforcing contract.

10 Proyek Pemerintah Menyalahi Izin

Ironisnya, di tengah upaya menaikkan posisinya di EODB Bank Dunia, pemerintah justru memberi contoh tak terpuji soal perizinan. Sebanyak 10 proyek infrastruktur milik pemerintah di Ibukota tak mengantongi Analisa Dampak Lingkungan Lalu Lintas atau Amdal Lalin yang merupakan salah satu persyaratan bagi kontraktor untuk mendapatkan IMB.

Adapun ke-10 proyek yang dimaksud adalah flyover Pancoran, Bintaro, dan Cipinang Lontar. Selain itu, underpass Matraman, Kartini, Mampang Kuningan serta LRT atau kereta ringan Cawang – Dukuh Atas. Dan, proyek 6 ruas tol dalam kota koridor Sunter – Pulo Gebang, tol Depok – Antasari dan Tol Becakayu.

Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi Pemprov DKI Jakarta bersama Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya di Balaikota DKI, Rabu (1/11/2017). “Tadi mengemuka dalam rapat, ternyata di 10 titik proyek itu tidak pernah ada amdal lalinnya. Jadi, dampak lalinnya memang tidak pernah diantisipasi. Sesuai aturan, amdal dulu diterbitkan baru bisa keluar IMB. Tapi, nantilah akan dicek semua, karena ini proyek sudah berjalan,” tutur Anies usai rakor tersebut.

Bila mengacu pada Pergub Propinsi DKI Jakarta Nomor 129 Tahun 2012 tentang Pengenaan Sanksi Pelanggaran Penyelenggaraan Bangunan Gedung, seharusnya ke-10 proyek tersebut dapat disegel atau bahkan dibongkar karena tak mengantongi IMB. Namun, bisa dibayangkan bagaimana jadinya bila ke-10 proyek itu dihentikan atau sampai dibongkar. Tentu, pemerintah akan mengalami kerugian yang tidak sedikit.

Soal bangunan tak ber-IMB sebenarnya bukan hal baru di Jakarta dan sekitarnya. Sebut saja, bangunan di Pulau G dan D proyek reklamasi Teluk Jakarta dan megaproyek Meikarta di Cikarang, Jabar milik swasta yang sampai saat ini belum mengantongi IMB. Meskipun tak berizin, bangunan di kedua proyek tersebut masih terus berlanjut. Dan, bukan berarti proyek itu aman, karena jelas telah melanggar ketentuan hukum.

Pertanyaannya, apakah kemudahan berusaha seperti itu yang diharapkan dunia usaha? Pemerintah seperti telah memberi kemudahan usaha, tapi ketentuan peraturan yang berlaku dilanggar. Akibatnya, bisa memunculkan kekhawatiran dikalangan pengusaha karena tidak ada kepastian hukum terhadap proyek yang sedang dikerjakan. Seaktu-waktu, proyeknya bisa dihentikan atau bahkan dibongkar.

Bila sudah begitu, maka upaya pemerintah untuk menaikkan posisinya di EODB tampaknya mustahil dicapai. Bahkan bisa jadi posisi Indonesia melorot. Karena, kemudahan yang diharapkan pengusaha justru bisa berujung kerugian. Apalagi, sektor IMB menjadi salah satu indikator yang digunakan Bank Dunia untuk mengukur EODB. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here