Puluhan Tahun Lahan Warga Tersandera Perda RTRW

0
305
Kawasan konservasi Pamurbaya kini telah banyak berdiri kompleks perumahan mewah dan apartemen. Pemkot Surabaya terkesan tebang pilih dalam menerapkan Perda RTRW sehingga banyak lahan warga tersandera. Sementara para pengembang rajin merayu warga agar menjual tanah dan tambak warga.

Nusantara.news, Surabaya – Masih ingat dengan polemik penetapan batas wilayah konservasi pantai timur Surabaya (Pamurbaya) yang bagi pemerintah kota (Pemkot) dianggap selesai pada 2010. Dengan disahkannya Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda RTRW), hal ini justru makin membuat produk hukum tersebut baik undang-undang dan perda dinilai hanya jadi alat menyandera lahan warga.

Peraturan RTRW Kota Surabaya pertama disahkan dalam Perda 23 tahun 1978 di mana diperbarui dalam 3 tahun 2007, dan diperbarui lagi dalam Persa 3 tahun 2014. Di sini Pemkot Surabaya menetapkan 30 persen kawasannya sebagai ruang terbuka hijau sesuai UU 26 tahun 2007.

Sayangnya, Perda RTRW ini kemudian dijadikan alat untuk mencaplok tanah warga secara sepihak. Warga pemilik 99 bangunan di perumahan Wisma Tirta Agung Asri Gunung Anyar adalah salah satu contoh kasus. Bangunan mereka terancam dibongkar. Konflik makin meruncing saat warga mengadukan persoalan ini ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Jawa Timur.

Kendati akad jual beli tanah secara legal sudah dilakukan, tetapi dengan adanya Perda RTRW, apapun status tanah di kawasan konservasi terlarang untuk pemukiman dan membuat 99 rumah warga terancam dirobohkan tanpa ganti rugi. Ini masih contoh satu kasus. Masih banyak lahan rakyat yang menjadi korban Perda RTRW. Tanah mereka ‘disandera’. Tiba-tiba saja dimasukkan dalam kawasan konservasi. Mereka tidak dilarang membangun rumah di lahannya sendiri. Sementara tidak ada ganti rugi atas tanahnya. Ini jelas merugikan rakyat.

Yang mengherankan, batas kawasan konservasi yang selalu menjadi pangkal persoalan tiba-tiba bisa berbelok tajam saat menyentuh lahan milik pengembang besar terutama di Mulyorejo dan Gunung Anyar. Tetapi ketika menyentuh pengembang kecil atau orang biasa garis langsung diluruskan. Pemkot Surabaya selalu tak berkutik melawan pengembang. Ada dugaan, pembelokan garis batas itu lantaran permainan investor besar agar terhindar dari sanksi perda. Jika benar, pengembang bermodal cekak dan warga sangat dirugikan.

Selama ini ratusan keluarga yang bermukim di Pamurbaya mengaku was-was. Terutama mereka yang legalitas lahannya hanya berupa Petok D, atau secarik surat keterangan pemilikan tanah dari kepala desa. Sebelum UU Pokok Agraria diberlakukan 24 Desember 1960, Petok D memang menjadi bukti kepemilikan tanah yang sah, tapi sekarang hanya sebagai bukti pembayaran PBB saja.

Keputusan Pemkot Surabaya tidak menerbitkan surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), diiringi dengan pemasangan stiker silang berwarna merah tanda bangunan rumah harus dibongkar karena lahannya masuk dalam kawasan terbuka, menjadi sumber keresahan warga di kawasan tersebut. Padahal warga sudah bermukim di tempat tersebut sudah turun temurun, dari nenek moyang mereka.

Beberapa waktu lalu, warga menemukan patok milik Badan Pertanahan Nasional (BPN) seri 21.04.030 berdiameter 10 x 10 centimeter berwarna kuning keemasan tepat di tengah pematang tambak. Padahal kalau dilihat letak memang sulit dijangkau, hanya bisa dilakukan dengan berjalan kaki.

Disebutkan, warga yang menemukan patok tersebut menyampaikan bahwa, patok BPN tersebut dipasang pada tahun 1998 oleh BPN sebanyak 5 (lima) orang. Dari salah satu petugas mengatakan bahwa ini adalah patok batas akhir pembangunan dan mudah-mudahan akan menjadi kota yang ramai.

Ditemukannya patok buatan BPN tersebut, dalam hal ini Pemkot Surabaya telah melakukan klaim sepihak dan mengakui tanah warga disebut sebagai lahan konservasi.

Warga saat itu menduga pencaplokan tanah oleh Pemkot Surabaya terkait rumahnya yang diklaim sebagai lahan konservasi. Diduga pula, Pemkot Surabaya tengah bermain dengan pengembang besar untuk mencaplok lahan dengan cara mengintimidasi warga. Padahal sebagai lahan konservasi dalam RTRW, lahan di Pamurbaya tidak boleh dialihfungsikan sembarangan. Namun yang terjadi tidak demikian. Banyak cara-cara licik dilakukan Pemkot Surabaya untuk menyandera lahan rakyat.

Ratusan Hektar Lahan Dikavling

Tidak hanya di Kelurahan Gunung Anyar Tambak terdapat bangunan. Di Kelurahan Medokan Ayu juga terdapat ratusan hektare lahan sudah dijadikan kavling dan siap dibangun. Padahal kalau mau jujur, kawasan tersebut masuk ruang terbuka Pamurbaya. Di sinilah Pemkot Surabaya dianggap telah melakukan diskriminasi.

Tanah kavling di Medokan Ayu sudah berwujud lapangan. Terdapat patok-patok pipa merah. Terdapat pula nomor kavling di setiap patok tersebut. Petani tambak setempat menjelaskan bahwa tanah kavling itu sudah laku semua. Namun, dia tidak tahu mengapa belum banyak yang membangun. Pengavling adalah perusahaan yang itu-itu juga.  Banyak warga tertarik membeli tanah kavling di wilayah timur tersebut karena harganya “miring”. Tanah 200 meter persegi hanya dibanderol Rp 90 juta. Itu pun bisa dicicil. Namun, harga yang murah ternyata membawa masalah. Karena itu, perlu berhati-hati saat membeli tanah.

Namun demikian, ada juga tanah kavling yang memang masih menjadi milik warga. Mereka menjual tanahnya karena selama ini tidak ada kejelasan dari Pemkot Surabaya untuk pembebasan lahan. Seorang warga yang tidak mau disebutkan namanya mengaku baru tahu bahwa tanahnya masuk kawasan lindung saat membaca koran.

Selama ini pemilik lahan tidak pernah diberi tahu bahwa tanah yang dimiliki berada di kawasan lindung. Padahal, dia memiliki tanah tersebut sejak 1980-an. Dia meminta Pemkot segera mengumpulkan pemilik lahan di Pamurbaya. Tujuannya, para pemilik mendapat kepastian kapan tanah mereka dibebaskan pemkot.

Vinsensius Awey, anggota DPRD Surabaya menyebut, lahan terbuka hanya diperuntukkan sebagai lahan terbuka, dan memang tidak boleh dialihkan menjadi rumah atau bangunan lainnya. Harusnya, kata Awey, untuk benar-benar melaksanakan aturan hukum yang dibuat, pemerintah harus melakukan pembebasan lahan warga yang ada. Sehingga tidak ada konflik ke depannya.

“Harusnya pemerintah sesegera mungkin melakukan pembebasan lahan,” ujar Awey dalam keterangannya pada Nusantara.News, Rabu (7/2/2018).

Jika tidak dibebaskan, dikhawatirkan Awey lahan warga akan tersandera. Sebab, jika warga membangun sekalipun di lahan milik sendiri, nantinya akan dianggap melanggar aturan.

Yang terjadi di Gunung Anyar itu, 99 rumah dinyatakan melanggar. Padahal mereka beli tanah. Selain perlu adanya pengawasan, pembebasan secara bertahap harus dilakukan. “Bayangkan dari tahun 1978 hingga saat ini, 40 tahun lahan warga tidak dibebaskan dan juga tidak boleh dibangun karena masuk lahan konservasi,” tutur Awey.

Politisi Partai Nasdem tersebut berharap Pemkot Surabaya dapat melakukan pembebasan secara masif. “Kesalahan pemerintahan turun-temurun ini namanya. Saya berharap pemerintahan Risma (Walikota Surabaya Tri Rismaharini) dapat dibebaskan secara baik dan benar,” imbuhnya.

Sesuai perda yang dibuat, pemerintah harus serius melakukan pembebasan tidak dengan memperbarui Perda saat waktu habis. “Perda RTRW yang sekarang kalau tidak salah 20 tahun. Berarti 20 tahun harus bebas, bukan diperbarui dengan Perda baru,” tegasnya.

Di kawasan Pamurbaya, saat ini memang sedang terjadi pembangunan secara besar-besaran. Di kawasan pantai itu sudah ada sekitar 600 hektare lahan yang dibuat petak-petak. Petak-petak lahan diuruk untuk dijadikan kawasan perumahan, vila, apartemen, serta mal. Bahkan sebagian sudah mulai dibangun perumahan, termasuk apartemen East Coast Recidence pun sudah ada.

Semakin bergeser tahun, pembangunannya makin massif. Paling tidak ada tiga pengembang yang melakukan sudah reklamasi di kawasan pantai tersebut. Di antaranya PT Pakuwon Jati, PT Grating Jaya, dan lainnya. Di antara ketiga pengembang ini,  hanya PT Pakuwon Jati saja yang dinyatakan memiliki legalitas hukum. Kendati memiliki ijin, namun reklamasi PT Pakuwon Jati telah telah menggerogoti lahan di Pamurbaya.

Lahan Pamurbaya yang menjadi kawasan konservasi, akibat kebijakan Pemkot Surabaya yang tidak becus, telah dirusak oleh pengembang. Makin lama lahan konservasi pun terkikis habis. Sehingga program Pemkot yang “katanya” melindungi lahan untuk nafas kota, tidak sesuai kenyataan alias gagal total. Ya, semua demi kepentingan pengembang.

Fakta di lapangan, para pengusaha properti kini banyak yang memanfaatkan kawasan Pamurbaya dengan membeli lahan oloran dari nelayan setempat. Seperti kawasan Sukolilo-Keputih ke Timur, hingga berdirinya kompleks perumahan mewah dan apartemen di sana. Ya, para pengembang tetap rajin merayu warga agar menjual tanah dan tambak warga. Hasilnya, menurut, penelitian Kelompok Tani Mangrove Wonorejo, di Kecamatan Wonorejo saja, sudah 95 persen tambak dimiliki oleh perusahaan pengembang.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here