Pungli Perizinan di Daerah Sulitkan Pengembang Sejuta Rumah

0
89
Maraknya pungli perizinan di sejumlah daerah menyulitkan para pengembang yang ingin membangun program sejuta rumah bersubsidi bagi MBR.

Nusantara.news, Jakarta – Paket Kebijakan Ekonomi  XII  yang diterbitkan pemerintah, khususnya dalam kemudahan memberikan perizinan bagi  pengembang perumahan belum sepenuhnya dipahami dan dilaksanakan secara utuh oleh para stakeholder di daerah.

Salah satu contoh yang paling telak adalah masih sulitnya para pengembang program sejuta rumah yang ingin mendapatkan izin konstruksi, IMB, pemetaan serta pengukuran lahan. Mengeluhnya sejumlah pengembang di tengah sulitnya mendapat izin karena munculnya praktik pungli yang dilakukan sejumlah oknum di beberapa pemda.

Mungkin,  sangat beralasan ketika Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Soelaiman Soemawinata mengungkapkan rasa kecewanya akibat semakin banyak praktek pungutan liar yang dilakukan oknum pemerintah daerah (pemda) sehingga menyulitkan pengembang yang ingin membantu Program Presiden Jokowi membangun  sejuta rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Soelaiman berpendapat, semestinya Kementerian Pekerjaan Umum dan Pembangunan Perumahan (PUPR) secara menerus memberikan pengertian kepada pemda-pemda, betapa pentingnya program sejuta rumah Presiden Joko Widodo sehingga tidak ada lagi pengembang yang dipersulit untuk mengurus perizinan serta biaya-biaya tambahan lainnya.

Maraknya biaya siluman yang dirasakan Soelaiman karena kurangnya koordinasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Apalagi, kurangnya koordinasi tersebut menyangkut berbagai aturan termasuk paket kebijakan ekonomi yang beberapa waktu telah digulirkan.

Saat ini, tegasnya, pemerintah daerah belum memahami maunya pusat. Hal inilah penyebab perizinan masih mahal, termasuk prosedurnya yang memakan waktu lama. oleh karena itu, Saat ini, REI sedang memetakan pemda mana saja yang ramah bisa diajak bekerja sama dengan pengembang rumah bersubsidi, mana saja yang belum.

Soelaiman menyadari, bahwa pemda memegang peran yang sangat besar untuk suksesnya program sejuta rumah, karena segala perizinan mereka yang menentukan, termasuk pembebasan lahan, juga percepatan penyiapan infrastruktur induk seperti listrik dan air bersih. “semua itu, pemda yang pegang peranan,” tukasnya.

Mengenai maraknya pungutan liar oleh oknum-oknum pemerintah daerah kepada para pengembang program sejuta rumah, memang sudah diinventarisir  oleh Indonesia Property Watch (IPW). Berdasarkan hasil investigasi, Direktur Eksekutif IPW Ali Tranghada malah memperkirakan,  pungutan siluman yang dibebankan oknum pemda kepada pengembang mencapai sekitar Rp 6,5 miliar untuk setiap 1.000 unit rumah. “Ini membuat para penggembang menjerit,” ungkapnya.

Hasil investigasi IPW, dengan adanya biaya siluman tersebut menjadi penyebab pengembang harus menanggung biaya tambahan sekitar Rp 6,5 juta untuk setiap unit rumah bersubsidi. Beban biaya tambahan tersebut mencapai 4,64 persen dari harga rumah bersubsidi senilai Rp 140 juta per unit. Soelaiman mengungkapkan, biaya tak resmi yang dikenakan oleh oknum pemda kepada pengembang sekitar Rp 6,5 miliar hampir terjadi di semua pemerintahan daerah.

Apa yang dikatakan oleh Ketua Umum REI maupun IPW memang selaras seperti yang diungkapkan Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Junaidi Abdillah.

Menurut Abdillah, pemerintah pusat telah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi No 13 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 64 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri mengenai Waktu dan Biaya Pengurusan Izin-izin Perumahan. Tetapi, katanya, melihat prakteknya di lapangan ternyata masih jauh dari semangat peraturan tersebut.

Junaidi Abdillah membandingkan sebelum keluarnya paket kebijakan ekonomi malah terjadi penurunan biaya. Sebelum adanya Paket Kebijakan, biaya perizinan bisa mencapai Rp 15 persen dari total biaya produki, kini sudah bisa ditekan menjadi 10 persen. “Tetapi, idealnya sih biaya-biaya tersebut kurang dari 5 persen sehingga bisa memberikan semangat pengembang penyedia rumah bersubsidi,” ujarnya.

Ali Tranghada menilai, menjamurnya pungutan tak resmi yang dilakukan oknum pemda merupakan satu bukti masih biasnya penyederhanaan perizinan di sektor perumahan. Ali berharap agar secepatnya pemerintah pusat turun tangan ikut membenahi kesemrawutan ini. pasalnya, salah satu tujuan utama dari Paket Kebijakan Ekonomi jilid 13 yang diterbitkan pemerintah pusat ini adalah untuk menyediakan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here