Pupus, Harapan “Perkongsian” Trump-Putin

0
48
Foto: GETTY IMAGES

Nusantara.news – Meski tampak enggan, presiden Amerika Serikat Donald Trump akhirnya menandatangani undang-undang yang salah satunya memuat sanksi baru terhadap Rusia pada Rabu (3/8), pupus sudah harapan membangun babak baru “perkongsian” politik antara AS dan Rusia yang telah membeku sejak berakhirnya perang dingin. Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson sempat menyebut hubungan AS-Rusia berada pada titik paling buruk, bahkan lebih buruk ketimbang waktu perang dingin. Ini juga yang menempatkan sosok yang dekat dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam dilema.

Keengganan Trump terlihat dari komentarnya saat pengesahan UU tersebut. Dia mengatakan UU itu “cacat” dan dianggap memiliki sejumlah hal yang dianggapnya sebagai “inkonstitusional”.

“RUU itu cacat, terutama karena melanggar otoritas eksekutif untuk bernegosiasi,” kata Trump.

Trump kecewa, karena akhirnya dengan tidak berdaya harus menerima kenyataan politik Amerika yang memang tidak pernah bisa “berkawan” dengan Rusia.

Trump sejak terpilih sebagai Presiden akhir tahun lalu telah mengupayakan babak baru hubungan AS-Rusia yang lama membeku pasca berakhirnya Perang Dingin, salah satunya dengan mengupayakan pengurangan sanksi bagi Rusia. Hubungannya yang akrab dengan Vladimir Putin dianggap akan mengubah peta geopolitik dunia, yaitu menyatunya AS dan Rusia. Tapi rupanya keinginan itu berbenturan dengan pakem politik negaranya sendiri.

Dalam momentum pertemuan Trump dan Putin di Hamburg Jerman awal Juli lalu, saat gelaran KTT G-20, keduanya masih tampak menunjukkan optimisme hubungan yang bakal menghangat antara AS – Rusia. Tapi semua rencana kedua pemimpin negara itu mendadak bubar, setelah pada pekan lalu, Jumat (28/7) Kongres AS menyetujui penambahan sanksi bagi Rusia. Dasarnya, karena Rusia dianggap ikut campur dalam politik AS di Pilpres 2016 juga karena keterlibatannya membela rezim Suriah Bashar Al Assad, selain juga masalah di masa lalu tentang aneksasi Krimea di Ukraina.

Trump dan Putin mungkin sudah mentok dan masing-masing “menyerah” dengan kenyataan politik yang belum berpihak pada “koalisi” AS-Rusia. Dua hari setelah persetujuan Kongres AS terkait sanksi baru bagi Rusia, Putin langsung menyatakan kekesalannya pada Paman Sam dengan mengumumkan “pengusiran” 755 staf kedutaan AS di Moskow yang harus segera dilakukan hingga 1 September mendatang.

Sebagaimana dilansir New York times, Presiden Putin mengatakan, “Rusia telah kehabisan kesabaran untuk menunggu hubungan dengan AS membaik.”

“Kami menunggu cukup lama, sesuatu mungkin akan berubah menjadi lebih baik, tapi kalau dilihat-lihat perubahan itu tidak akan segera terjadi,” kata Putin dalam sebuah wawancara di televisi milik negara Rusia, Rossiya 1, pada Minggu (30/7).

Belum diketahui secara pasti bagaimana persisnya hubungan pribadi antara Trump dan Putin setelah sanksi baru bagi Rusia dijatuhkan. Namun yang jelas, undang-undang tersebut menipiskan harapan kedua pemimpin negara itu bisa kembali “mesra” seperti pada awal-awal Trump terpilih sebagai presiden. Menteri luar negeri Rusia sudah tegas menyatakan bahwa sanksi baru AS ini adalah ajakan perang dagang.

Sanksi baru AS terhadap Rusia menyasar sektor energi negara itu. Sanksi yang dijatuhkan bakal mempengaruhi berbagai industri di Rusia dan mungkin akan memperpuruk ekonomi Rusia lebih lanjut, yang memang sudah melemah pada saat sanksi dijatuhkan AS tahun 2014 terkait aneksasi Rusia atas Krimea.

Oleh sebab itu, selain membuat marah Moskow, penjatuhan sanksi juga memancing kemarahan Uni Eropa. Sebagaimana dilansir Reuters, Uni Eropa mengatakan sanksi baru ini dapat mempengaruhi keamanan energi Uni Eropa. Uni Eropa bahkan meminta agar Rusia melakukan pembalasan jika diperlukan. Kementerian Luar Negeri Rusia juga sudah bereaksi dan berjanji  akan membalas perlakuan Washington terkait sanksi baru itu.

Beberapa ketentuan undang-undang yang ditandatangani Trump itu menargetkan sektor energi Rusia, dengan pembatasan baru untuk investasi AS di perusahaan-perusahaan Rusia. Perusahaan-perusahaan Amerika dilarang berinvestasi dalam proyek eksplorasi energi di  perusahaan Rusia yang memiliki saham 33 persen lebih.

Undang-undang itu juga mencakup sanksi terhadap perusahaan asing yang melakukan investasi atau membantu eksplorasi energi Rusia, walaupun presiden dapat saja menghapus sanksi tersebut. UU yang telah disahkan ini juga akan memberi peluang bagi Trump menjatuhkan sanksi kepada perusahaan yang membantu mengembangkan jaringan pipa ekspor Rusia, seperti pipa Nord Stream 2 yang membawa gas alam ke Eropa, di mana perusahaan Jerman terlibat. Jerman diketahui sebagai suhu ekonomi di Eropa.

Wakil Presiden AS Mike Pence menyatakan dukungan penuh terhadap penjatuhan sanksi baru atas Rusia dan mengkritik negara beruang merah itu dalam sebuah kunjungannya ke Baltik minggu ini.

“Saat ini, Rusia merusak demokrasi di negara-negara berdaulat dan memecah negara-negara Eropa, satu melawan negara lain,” kata Pence di Estonia, Senin (31/7), sebagaimana dilaporkan CNN.

Dalam kesempatan tersebut, Pence juga menegaskan kembali komitmen AS untuk membela negara-negara NATO sebagai bagian dari kesepakatan pertahanan bersama dalam aliansi, hal yang tidak pernah secara tegas dikemukakan presiden Trump, sehingga membuat negara-negara Eropa mempertanyakan kembali komitmen AS terhadap NATO.

Dilema Menlu Tillerson

Undang-undang sanksi baru terhadap Rusia menempatkan menteri luar negeri AS Rex Tillerson berada dalam dilema. Sebagaimana diketahui, Tillerson mempunyai hubungan yang cukup dekat dengan presiden Rusia Vladimir Putin. Tillerson sebagai mantan Chief Executive Officer (CEO) Exxon Mobil, dulu banyak merampungkan kesepakatan bisnis dengan Rusia. Tillerson bahkan dianugerahi penghargaan bergengsi “Order of Friendship” oleh Presiden Vladimir Putin tahun 2013 lalu.

Setelah ditunjuk sebagai menteri luar negeri AS Tillerson memang diharapkan, baik oleh pihak Moskow maupun Trump sebagai mediator untuk memulai babak baru hubungan AS Rusia, karena kedekatan hubungannya dengan Putin. Saat pertemuan Trump – Putin di Hamburg, Tillerson yang mendampingi dan memediasi serta menyatakan kepada wartawan soal optimisme babak hubungan baru AS-Rusia.

Tapi apa daya, angin politik di Kongres AS bergerak ke arah lain. Konon, Tillerson sebagai profesional, bukan dari latar belakang politik, sempat frustrasi menjalankan tugas sebagai  menteri, karena kerap berbeda pendapat dengan para staf Trump yang lain, bahkan belakangan termasuk dengan Trump sendiri. Tillerson bahkan sempat diisukan akan mengundurkan diri.

Setelah sanksi baru dijatuhkan kepada Rusia, posisi Tillerson mungkin semakin tidak nyaman, khususnya dengan sohib karibnya, Vladimir Putin. Tillerson mengatakan, hubungan AS dan Rusia saat ini kembali kepada titik terendah. Tapi dia tetap berharap bahwa hubungan kedua negara dapat dipulihkan.

“Saya pikir rakyat Amerika menginginkan kedua negara dengan nuklir paling kuat di dunia ini memiliki hubungan yang lebih baik,” kata Tillerson.

“Saya tidak berpikir orang Amerika ingin kita memiliki hubungan yang buruk dengan (negara) kekuatan nuklir yang besar,” tambahnya.

Tillerson juga menyampaikan bahwa Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dan dirinya mengerti peran masing-masing. “Kami memahami tanggung jawab kami, dan saya pikir dia dan saya berkomitmen untuk terus berusaha menemukan cara agar kami dapat membangun hubungan satu sama lain,” kata Tillerson.

Tillerson tentu saja dalam dilema terkait sanksi atas Rusia, tapi seperti halnya sang bos, Donald Trump, dia tidak mungkin menentang kehendak Kongres yang merupakan representasi suara rakyat Amerika. Mungkin saja sekarang opsi mundur dari kabinet Trump muncul lagi di kepalanya. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here