Puskesmas Ampelgading Diduga Pungli, Satgas Saber Pungli Turun Tangan

0
474

Nusantara.news, Kabupaten Malang – Praktik pungutan liar (pungli) diduga dilakukan Kepala Puskesmas Ampelgading, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang dr  Nikmah Fitria Sari kepada staf puskesmas dengan mengatasnamakan tata tertib absensi. Pungutan itu disebut sebagai denda bagi staf yang terlambat atau tidak masuk kerja. Denda berupa uang juga dikenakan kepada bidan desa dan perawat desa yang bertugas di Pondok Kesehatan Desa (Poskesdes).

Ketentuan ini sudah diprotes oleh karyawan Puskesmas ke Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dan mendesak agar Kepala Puskesmas diberhentikan. Aduan tersebut direspon dengan tanggap oleh Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kabupaten Malang, yang kemudian mengambil langkah untuk turun dan memeriksa langsung ke Tempat Kejadian Perkara (TKP), yakni di Puskesmas Ampelgading

Ketua Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kabupaten Malang, Kompol Decky Hermansyah, mengungkapkan bahwa ini proses untuk mendalami masalah aduan tersebut, “Terkait dengan masalah yang muncul di Puskesmas Ampelgading ini, pihak kami akan terus bergerak untuk mendalami dan turun ke lokasi. Intinya, memastikan dugaan itu benar atau tidaknya. Lalu, apakah ada tenaga medis yang menjadi korban dari aturan itu,” ungkap Decky yang juga menjabat sebagai Wakapolres Malang tersebut.

Kepala Inspektorat Kabupaten Malang, Tridyah Maistuti, baru mengetahui adanya dugaan pungutan yang menjadi salah satu dasar permintaan terjadinya pergantian Kepala Puskesmas Ampelgading.

Ia menegaskan, apabila itu memang pungutan, harus ada landasan hukum yang kuat. “Jadi, tidak bisa serta-merta memberlakukan dengan alasan apa pun,” tegas Tridyah Selasa (21/3/2017).

Tridayah pun melanjutkan, selain itu peruntukan dan alokasi dana tersebut harus jelas, bila perlu ada transparansi agar tidak menimbulkan kecurigaan dalam Puskesmas “Kemana peruntukkan dana sanksi itu pun, juga harus jelas. Karena tidak mungkin masuk ke kas daerah,” lanjut Tridyah.

Pihak Inspektorat pun akan segera meminta klarifikasi terkait sanksi finansial yang muncul di Puskesmas Ampelgading.

Dihimpun dari informasi yang didapat Nusantara.news, ada 10 poin aturan yang dikemas dalam tata tertib absensi otomatik Puskesmas Ampelgading. Sanksi yang paling memberatkan adalah dendanya, yakni denda Rp400 ribu untuk izin tidak masuk kerja tanpa keterangan, izin dengan keterangan denda Rp150 ribu, izin sakit tanpa surat keterangan dokter denda Rp150 ribu, sampai keterlambatan atau izin terlambat denda Rp 1000 permenit, kecuali mengganti keterlambatan dengan jam pulang. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here