Putusan Janggal Bos Pandawa Group

0
923
Bos Pandawa Group Salman Nuryanto divonis 15 tahun penjara dan denda Rp200 miliar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Depok. Banyak kalangan menduga putusan dan prosesnya janggal.

Nusantara.news, Jakarta – Pengadilan Negeri Kota Depok telah memvonis penjara 15 tahun dan denda Rp200 miliar pendiri sekaligus pimpinan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pandawa Salman Nuryanto. Namun dibalik putusan tersebut ada aroma kejanggalan yang sulit diterima oleh para nasabah KSP Pandawa.

Sebenarnya vonis ini lebih berat dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta hakim menjatuhkan hukuman 14 tahun penjara dan denda Rp100 miliar subsider enam bulan kurungan.

Namun demikian, baik pihak nasabah, terutama kubu Nuryanto merasa putusan itu tidak adil. Nasabah menganggap putusan itu tidak mempertimbangkan pengembalian investasi bodongnya, sementara pihak Nuryanto menganggap putusan itu terlalu diberat-beratkan.

Namun demikian, begitulah ketetapan Ketua Majelis Hakim Yulinda Trimurti Asih Muryati, dia tetap kukuh dengan keputusannya. “Saudara Salman Nuryanto terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, karena turut serta menghimpun dana masyarakat tanpa izin usaha yang dilakukan secara sah dan berlanjut,” kata Yulinda pada Senin (11/12)

Dalam putusan itu, Nuryanto dianggap terbukti melanggar Undang-Undang Perbankan terkait penghimpunan dana masyarakat tanpa izin dan melanggar KUHPidana. Vonis tersebut juga memuat perintah agar semua aset Nuryanto disita untuk dilelang negara.

Selain itu, ke-26 leader Pandawa Group dijatuhi hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp50 miliar subsider 3 bulan kurungan. Mereka adalah Madamin, Mochmad Soleh, Dedi Susanto, Ricky Muhammad Kurnia, Yeni Selva, Taryo, Ronny Santoso, Reza Fauzan, dan Saturnimus Meme Nage.

Selain itu, Dakim Bin Tasman, Cicih Kusneti, Vita Lestari, Bambang Prasetyo Assidhiq, Nani Susanti, Anto Wibowo, Priyoko Setyo Putro, Arif Rahmansyah, Sabilal Rusdi, Siti Parliangsih, Ii Suhendar, Ngatono, Tohiron, Abdul Karim, Dani Metta, Yeret Metta, dan Subardi.

Putusan yang dibacakan Majelis Hakim PN Kota Depok terkait perkara pidana yang terdaftar dengan Nomor 424/Pid.Sus/2017/PN.DPK.

Keputusan janggal

Tentu saja keputusan Majelis Hakim PN Kota Depok itu patut dipertanyakan karena menyimpan sejumlah kejanggalan. Pertama, Pandawa Group telah menghimpun dana 39.068 nasabah senilai Rp3,32 triliun. Mengapa Majelis Hakim hanya mengenakan denda kepada Nuryanto hanya Rp200 miliar.

Kedua, dalam jumpa pers Polda Metro Jaya sebelumnya menyebutkan ketidakjelasan aset Nuryanto sebesar Rp1,5 triliun. Harusnya kolektor aset dilakukan secara transparan dan diketahui pihak Pandawa Group, nasabah, kolektor, polisi dan pengadilan.

“Mengapa asetnya berkurang signifikan, apalagi penyerahan sita jaminan tak transparan. Saya khawatir ada apa-apa dengan aset itu,” kata Faruk Fahmi, salah satu nasabah yang dirugikan Pandawa Group.

Faruk menganggap segala keanehan-keanehan putusan hakim dibuat transparan, karena proses pengadilan dan bagaimana kasus ini ditangani dipantau seluruh rakyat Indonesia, bahkan mungkin dipantau dunia.

Ketiga, vonis Majelis Hakim tersebut memerintahkan agar semua aset Nuryanto disita dan dilelang untuk negara. Lantas bagaimana nasib investasi nasabah kalau aset yang disita akhirnya dilimpahkan kepada negara. Tentu saja nasabah marah dan histeris dengan keputusan aneh tersebut.

Nada protes juga datang dari kubu Nuryanto. Kuasa hukum Nuryanto, Mochammad Ansory sepakat bahwa aset kliennya tidak bisa serta merta dimasukkan ke kas negara. Dia menyatakan Nuryanto beritikad baik mengembalikan ke nasabah. Dia minta aset harus dilimpahkan ke kurator kepailitan untuk dilego dan dibagi prorata ke nasabah.

Keempat, pengamanan aset Nuryanto tak transparan. Faruk mengatakan puluhan mobil Nuryanto posisinya tidak terlalu jelas, ada yang dipakai oknum kepolisian, dan kejaksaan. Terutama mobil mewah yang sempat dipamerkan di Polda Metro Jaya, seperti Audi, Pajero, Fortuner, dan BMW.

“Kemana mobil-mobil itu, menguap diimana? Tidak ada informasi yang jelas,” ungkapnya cemas.

Kelima, Faruk menambahkan, ada advokat minta surat kuasa jual atas aset Nuryanto terhadap sebidang tanah dan bangunan, kini aset tersebut sudah milik advokat. Sehingga ada kemungkinan Nuryanto menyembunyikan aset-asetnya lewat advokat dan orang-orang yang dipercaya lewat modus surat kuasa jual.

“Ini semua harus transparan, jangan ditutup-tutupi,” keluh Faruk.

Nasabah histeris

Tentu saja keputusan janggal itu membuat nasabah (kreditur) merasa kecewa dengan putusan majelis hakim. Pasalnya, majelis menyatakan seluruh aset Nuryanto selaku pemilik koperasi dan para leader-nya disita oleh negara.

Dengan putusan tersebut, nasabah berteriak meminta hak mereka kembali. Namun apa daya, kreditur bukanlah pihak dalam perkara pidana yang terdaftar dengan No.424/Pid.Sus/2017/PN.DPK ini. Dengan begitu nasabah tidak dapat melalukan upaya hukum apapun.

Perwakilan nasabah (kreditur) Sardi Tambunan mengatakan satu-satunya upaya untuk memperoleh haknya yakni mendesak Nuryanto mengajukan banding.

Apabila Nuryanto peduli dengan nasabah yang dia curangi, menurutnya, dia bisa mengajukan banding atas putusan aset dilimpahkan ke negara.

Sardi tidak terlalu memikirkan mengenai berapa lama kurungan penjara yang harus dijalani Nuryanto dan 26 petinggi koperasi. Perhatiannya yakni upaya agar uang nasabah bisa kembali.

Menurutnya, langkah penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) hingga kepailitan di pengadilan niaga dianggap tidak berguna. Padahal upaya itu ditempuh para nasabah dengan keyakinan uang mereka bisa kembali.

“Kami tahu majelis hakim membuat keputusan dengan pertimbangan yang matang mengenai UU perbankan tetapi kami sebagai nasabah tetap kecewa jika harus dilimpahkan ke negara. Ini kan bukan hasil korupsi,” kata Sardi yang mewakili tagihan Rp1,8 miliar ini.

Kurator kepailitan Koperasi Pandawa Muhamad Dani mengatakan tim kurator sedang berdiskusi internal mengenai putusan hakim. Dia belum dapat memberikan komentar terlalu jauh sebelum diskusi mencapai mufakat.

Pelajaran berharga

Ini bukan kasus pertama dimana ada investasi bodong dengan daya tarik return yang tidak rasional antara 10% hingga 15% per bulan. Itu artiya pengembalian investasi 120% hingga 180% per tahun. Padahal investasi di deposito hanyalah berkisar 4% hingga 6% per tahun.

Selain itu, kejadian serupa tengah berlangsung dengan vehicle yang berbeda, seperti yang terjadi pada biro perjalan haji dan umroh First Travel. Artinya dimasa lalu dan yang akan datang, masih akan ada tawaran investasi dengan janji-janji surga selangit.

Kasus-kasus serupa skema Ponzi, seperti KSP Pandawa Depok, Koperasi Langit Biru di Tangerang,  PT Qurnia Subur Alam Raya (QSAR) di Sukabumi, Dimas Taat Pribadi Surabaya, dan First Travel Jakarta, akan selalu hadir merayu nasabah. Tapi diujung biasanya nasabah gigit jari.

Termasuk nasabah Pandawa Group harus menghadapi kenyataan mereka tak akan mendapatkan semua dana investasinya kembali. Karena Nuryanto mungkin sudah membagi dana investasi itu untuk para leader, para investor pendahulu, sehingga investor kemudian yang kena sialnya.

Belum lagi aset-aset yang hilang ditelan permainan aparat yang seharusnya memproses untuk dikembalikan kepada nasabah, tapi malah mereka besembunyi akan menyerahkan aset itu kepada negara. Tentu akan lebih menarik ternyata aset yang diserahkan ke negara jauh dari dana yang dihimpun nasabah sebanyak Rp3,32 triliun.

Mungkin saja aparat bisa mengelabui nasabah, investor, kreditor maupun rakyat Depok. Tapi mereka tak akan pernah lolos sedetik pun dari sorotan Yang Maha Kuasa.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here