Putusan MK Kembali Digugat Kades se-Banyuwangi

0
171

Nusantara.news, Banyuwangi – Keputusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan peraturan No.128/PPU-XIII/2015 tentang UU Desa mendapatkan penolakan dari Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Banyuwangi (ASKAP). Penolakan atas produk hukum tersebut akan diwujudkan dalam pengajuan uji materil kepada Mahkamah Konstitusi. ASKAP menganggap bahwa isi peraturan yang memperbolehkan calon kepala desa dari luar daerah untuk maju membuat kekhawatiran akan memunculkan dampak negatif berupa politik uang dan gesekan antar pendukung.

Menurut Ketua Askap Banyuwangi Agus Tarmidi pihaknya memiliki beberapa pertimbangan kenapa menolak berlakunya peraturan yang memperbolehkan calon dari luar daerah. Menurutnya pemilihan kepala desa berbeda dengan bupati dan gubernur karena ditingkat desa berlaku otonomi khusus. “Calon kades tidak boleh dari luar daerah dan unsur parpol karena dapat berdampak sosial”, ungkap Kepala Desa Wonosobo Kecamata Srono tersebut.

Menurut Tarmidi pemilihan Kepalda Desa memiliki kuantitas calon yang potensial dari warga satu desa. Ketika muncul calon dari luar desa, kuota calon semakin banyak dan berpotensi memunculkan persaingan yang sengit semisal dengan menggelontorkan uang untuk warga saat pemilihan kades.

Terkait langkah yang akan diajukan ASKAP terhadap peraturan ini adalah mengajukan uji materil pada MK. Saat ini, ASKAP masih memperlajari isi materi peraturan tersebut secara mendalam. “Yang jelas kami akan mengajukan gugatan ini pada MK”, tegas Tarmidi. ASKAP memiliki harapan bahwa pemilihan kades menjadi pesta rakyat yang diikuti oleh warga asli desa.

Tahun 2017 ini akan dilaksanakan 55 pilkades serentak. Dari jumlah tersbut, belasan calon Imcumbent akan maju pada pilkades yang rencananya digelar pada bulan September-Oktober 2017. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here