Qatar Menolak “Basa-basi” Kwartet Arab

0
79
Alya Ahmed al-Thani, duta besar Qatar untuk PBB yang menangani Dewan Keamanan pada tahun 2015. Foto: Associated Press

Nusantara.news – Kwartet negara Arab yang telah memutus hubungan diplomatik dengan Qatar akhirnya melunak dengan mengajukan hanya enam tuntutan dari 13 tuntutan sebelumnya kepada pemerintah Qatar. Namun, seorang diplomat Qatar di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan pelunakan sikap dari empat negara teluk, yaitu Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir itu dianggap sekadar “basa-basi”, bukan sikap yang tulus untuk memulihkan hubungan baik antara Qatar dan negara-negara teluk lainnya.

Akankah sikap tersebut semakin memperuncing krisis diplomatik di Teluk Arab, sehingga makin sulit diprediksi kapan berakhir?

Duta Besar Qatar untuk PBB Alya Ahmed al-Thani menganggap, empat negara teluk Arab yang telah mengurangi tuntutan terhadap Qatar dari 13 menjadi hanya 6 poin itu, tidak serius ingin menyelesaikan krisis di teluk Arab atau teluk Persia itu.

“Tidak akan ada perundingan sampai negara-negara yang memusuhi Qatar mengakhiri pemboikotan ekonomi,” kata Alya pada Rabu (19/7) sebagaimana dilansir The New York Times.

Dia mengambarkan pemutusan hubungan diplomatik oleh negara-negara tetangga Qatar sebagai “pengepungan” ilegal yang menyebabkan kerugian besar bagi negara itu.

Pernyatan duta besar Qatar untuk PBB itu menyiratkan bahwa tidak ada kemajuan berarti dalam upaya mengakhiri perselisihan di antara Qatar dan negara-negara teluk lainnya yang sudah dimulai sejak tanggal 5 bulan Juni yang lalu. Sejumlah negara seperti Kuwait, Turki, dan belakangan Amerika Serikat sudah membantu melakukan mediasi agar krisis Teluk diakhiri.

Alya al-Thani mengemukakan pendapatnya sehari setelah para diplomat dari negara-negara yang memutus hubungan dengan Qatar itu memberi sinyal bahwa mereka tidak lagi berkeras agar Qatar memenuhi 13 tuntutan. Sebaliknya, para diplomat itu mengatakan, mereka telah membingkai ulang posisi mereka dengan meminta Qatar mematuhi enam poin prinsip yang mereka ajukan.

Ke-13 tuntutan sebelumnya yang diajukan oleh kwartet Arab bulan lalu itu ditolak oleh pemerintah Qatar karena dianggap tidak realistis.

Di antara 13 poin yang diajukan, mereka mengultimatum Qatar agar menutup jaringan berita Al Jazeera yang telah menjadi keunggulan Qatar dalam bidang media di mata dunia internasional. Poin lain adalah menurunkan secara drastis hubungan Qatar dengan Iran padahal Qatar dan Iran bekerja sama dalam blok gas LNG dengan cadangan terbesar di dunia. Tuntutan lain adalah menutup pangkalan militer Turki di Qatar, memutuskan hubungan dengan Ikhwanul Muslimin dan kelompok lainnya yang dianggap memicu ekstremisme dan terorisme, serta menjalani pemantauan bulanan untuk memastikan Qatar mematuhinya.

Qatar, secara tegas membantah tuduhan bahwa negaranya telah memicu terorisme dan ketidakstabilan di kawasan Timur Tengah. Tudingan itu menurut Qatar, lebih cenderung merupakan sinisme kelompok-kelompok yang tidak senang dengan pemerintah Qatar saat ini, yang dipimpin Saudi, dengan tujuan  untuk menumbangkan kedaulatan pemerintah Qatar.

Qatar sendiri ingin secara serius ingin menunjukkan bahwa negaranya tidak pro terhadap terorisme dengan melakukan kerja sama (MoU) dengan pemerintah Amerika Serikat baru-baru ini. Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson, dengan adanya MoU tersebut, mengimbau negara-negara Teluk lainnya agar mau duduk bersama menyudahi krisis Teluk.

Enam tuntutan prinsip yang diajukan kwartet Arab kepada Qatar tampaknya lebih umum, meskipun sebenarnya merupakan substansi dari 13 tuntutan yang diajukan sebelumnya. Poin-poin itu pada intinya menginginkan semua pihak yang berselisih dalam krisis Teluk tersebut untuk menghentikan segala aktivitas terorisme, ekstremisme dan hasutan; Mencegah pembiayaan dan perlindungan bagi kelompok teroris; dan menahan diri dari campur tangan terhadap urusan dalam negeri orang lain. Hal-hal yang menurut tudingan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab menjadi perilaku Qatar selama ini.

Oleh sebab itu, Alya Al-Thani menggambarkan bahwa revisi 13 tuntutan dari kwartet Arab, yang tampaknya sebagai fleksibilitas mereka, sebetulnya merupakan respon atas kritik yang mereka terima.

“Mereka banyak mendapat kritik atas pendekatan mereka (dalam penyelesaian krisis Teluk), pendekatan take-it-or-leave-it,” katan Alya.

“Sayangnya, pendekatan (yang terakhir) hanya meringkas saja (dari yang sebelumnya),” tambah Alya.

“Bagi kami, ini bukan pertanda iktikad baik atau fleksibilitas,” tegasnya.

Salah satu poin dalam perselisihan antara Qatar dan kwartet Arab adalah seputar media Al Jazeera yang oleh lawan-lawan Qatar digambarkan sebagai “provokator” dan melampaui batas kebebasan berbicara.

Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab, Anwar Gargash, sebagai pendukung penutupan media Al Jazeera milik Qatar pernah mengirim surat ke komisaris tinggi PBB untuk hak asasi manusia, Zeid Ra’ad al-Hussein, pada 9 Juli lalu. Sang Menlu meminta penutupan Al Jazeera kepada PBB dengan menunjukkan bukti-bukti “serangan” Al Jazeera yang tidak dapat diterima atas nama kebebasan berekspresi dan berpendapat.

Di dalam surat tersebut, Gargash mencantumkan contoh siaran Al Jazeera yang menurutnya  telah menggambarkan tokoh-tokoh seperti Osama bin Laden Al Qaeda, Khaled Meshal Hamas dan Hassan Nasrallah Hizbullah sebagai sosok yang baik.

“Al Jazeera telah mempresentasikan peluang bagi kelompok teroris untuk mengancam, merekrut dan menghasut,” kata Gargash.

Qatar secara tegas telah menolak kritik atas media Al Jazeera, salah satu saluran yang paling banyak ditonton di Timur Tengah.

“Kami bangga dengan Al Jazeera,” kata Alya Thani.

Duta Besar Qatar di PBB ini juga mengungkap sebuah dokumen yang pernah diajukan menteri luar negeri Qatar kepada Sekjen PBB António Guterres, yang menuduh bahwa kwartet negara Arab itu telah “menginjak-injak” Piagam PBB dan hukum hak asasi manusia internasional dalam pemutusan hubungan diplomatik dan ekonomi terhadap Qatar.

Dokumen dimaksud memuat laporan pada 7 Juli oleh Komnas HAM Qatar yang merinci ratusan keluhan tentang dampak dari boikot tersebut. Termasuk tentang tercerai-berainya sejumlah keluarga di Qatar secara sewenang-wenang, ketidakmampuan siswa Qatar menyelesaikan tahun ajaran di negara-negara yang memboikot, serta kerugian besar para pengusaha Qatar di negara lain.

Laporan Komnas HAM itu juga menuduh negara-negara yang memboikot Qatar telah mengancam warganya sendiri yang menunjukkan simpati kepada Qatar dengan hukuman berat.

“Hanya mengenakan T-shirt Barcelona atau Paris St.-Germain sudah dianggap cukup bagi seseorang untuk menerima hukuman berat,” katanya, merujuk pada tim sepak bola yang mendapat sponsor utama dari Qatar.

Jadi, tampaknya negosiasi penyelesaian krisis Teluk masih akan berjalan alot dan mungkin saja panjang. Dan jika demikian, rakyat Qatar dan tentu juga rakyat dari negara-negara yang berkonflik seperti Uni Emirat Arab dan Bahrain akan semakin lama menjadi korban krisis. Entah akan berapa banyak lagi keluarga yang tercerai berai, berapa ratus lagi hewan ternak yang mati karena dilarang mencari rumput di wilayah Arab Saudi, dan berapa banyak lagi anak-anak Qatar yang terganggu sekolahnya karena dideportasi. Jika upaya-upaya negosiasi hanya dianggap basi-basi. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here