Rahasia di Balik Melambatnya Pertumbuhan Ekonomi

0
190
Presiden Jokowi sempat marah kepada Menteri Perdagangan dan Kepala BKPM atas lambatnya pertumbuhan ekspor dan investasi jika dibandingkan negara Asean lainnya.

Nusantara.news, Jakarta – Presiden, Wakil Presiden, para menteri ekonomi, Gubernur Bank Indonesia, sampai Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK), seperti termangu-mangu menyaksikan melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2017.

Padahal upaya yang dilakukan pemerintah, BI dan OJK sudah luar biasa keras, mulai dari pembangunan infrastruktur, upaya ekspor, investasi, penggalangan pasar modal, perbankan dan industri manufaktur sudah dimaksimalkan. Tapi mengapa kinerja pertumbuhan ekonomi masih biasa-biasa saja, walaupun relatif tinggi, tapi sudah disalip negara-negara Asean dan tak tak kunjung beringsut dari 5%.

Sampai-sampai Presiden Jokowi terheran dengan laju perekonomian Indonesia yang masih lambat. Presiden mengatakan, secara moneter dan stabilitas ekonomi Indonesia bagus. Fiskal dalam hal ini pengelolaan APBN juga berjalan baik, di mana defisit mampu ditekan hingga 2,42%. Tidak hanya itu, IHSG 2017 juga mampu mencapai level 6.300.

Surplus neraca perdagangan semakin baik, cadangan devisa negara mencapai US$130 miliar. Kemudahan bisnis dan berinvestasi (ease of doing business–EODB) mampu meloncat dari peringkat 120 menjadi 72.

“Saya sering umpamakan kalau orang kolestrol baik, asam urat baik, liver baik, ginjal baik. Dikit-dikit pernah masuk angin, tapi kenapa kita gak bisa lari cepat. Ternyata setelah dikejar secara detail masih banyak masalah di lapangan,” ujar Presiden Jokowi beberapa hari lalu.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto mencatat pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2017 sebesar 5,19% (yoy). Dengan demikian, secara akumulatif, pertumbuhan ekonomi pada 2017, menurut BPS tercatat hanya mencapai 5,07% dari target 5,2%. Padahal angka pertumbuhan 5,2% juga merupakan angka koreksi dari sebelumnya ditetapkan 5,4%.

Seperti diketahui antara Presiden Jokowi dengan Menkeu Sri Mulyani terjadi perselisihan  yang cukup serius soal berapa target pertumbuhan ekonomi yang ideal pada 2017. Presiden menginginkan 5,4%, sementara Menkeu menginginkan 5,1%.

Sampai akhir 2017, Presiden masih penasaran mengapa target pertumbuhan ekonomi tak tercapai. Padahal kapasitas kredit di sektor perbankan memiliki ruang Rp640 triliun, ketersediaan likuiditas mencapai angka Rp626 triliun.

“Ini baik-baik, tapi kenapa gak bisa kita lari cepat. Justru saya lihat pertumbuhan perbankan, pertumbuhan kredit target 10% hingga 12%, pada 2017 kita hanya dapat tumbuh 8,3%,” tuturnya.

Menurut Presiden, industri keuangan masih kurang maksimal. Memang prudent (berhati-hati) dan kehati-hatian perlu dalam suatu bisnis, namun kondisi perekonomian negara saat ini membaik. Bisa di lihat dari seluruh pemeringat dunia sudah memberikan penilaiannya terhadap Indonesia.

Kegundahan yang sama dirasakan Wapres Jusuf Kalla. Wapres mengatakan hampir semua indikator ekonomi nasional mengalami perbaikan. Meskipun demikian, kenyataannya pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak secepat negara lainnya.

Wapres menyebut indikator ekonomi seperti inflasi dan hutang terkendali, politik nasional stabil. Bahkan harga komoditas yang dulu selalu dikambinghitamkan pun sekarang sudah membaik. Sekarang semua kondisi dan faktor-faktor ekonomi positif.

“Jadi apa masalahnya?” ujar dia saat membuka perdagangan pertama Pasar Modal Indonesia tahun 2018 di Bursa Efek Indonesia awal Januari 2018.

Indonesia pada 2025 dan 2050 akan menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi yang besar jika pertumbuhan ekonomi hari ini dirawat dan dimaksimalkan.

 

Tujuh faktor

Menurut Gubernur BI Agus DW Martowardojo karena beberapa faktor. Faktor pertama, terpangkasnya pertumbuhan ekonomi global dari 3,4% menjadi hanya 3,2%. Sehingga Indonesia terimbas pemangkasan pertumbuhan ekonomi global tersebut.

Kedua, dari sisi domestik, laju pertumbuhan kredit yang belum bisa digeber dari awal. Kredit baru bisa tumbuh signifikan mulai akhir kuartal II 2017.

Ketiga, selain laju kredit yang belum sesuai harapan hingga awal 2017, postur APBN pemerintah juga menjadi salah satu faktornya.  Ekspansi fiskal pemerintah di 2017 tidak terlalu besar.‎

Keempat, dana yang terhimpun di pasar modal demikian besar sehingga IHSG tembus level 6300, namun dana itu kurang tersalur signifikan ke sektor riil atau sektor manufaktur. Sehingga pertumbuhan ekonomi terhambat perputaran uang di pasar modal yang bergeser dari satu portfolio ke portfolio lainnya.

Dana di pasar modal di Indonesia memiliki capaian yang sangat tinggi pada 2017. Meskipun demikian, saat ini 60% dari investor tersebut masih dimiliki oleh asing. Dengan demikian, ‎keuntungan dari pasar modal di Indonesia kemungkinan besar dibawa kembali ke luar negeri.

Kelima, kinerja ekspor Indonesia masih bertumpu pada komoditas sumber daya alam sehingga perbaikan pertumbuhan ekonominya lambat. Ke depan perlu digenjot sektor industri manufaktur agar tumbuh lebih cepat.

Keenam, masih ada hambatan yang menghalangi pertumbuhan di sektor yang potensial untuk investasi. Hambatan tersebut di antaranya adalah bandara, pelabuhan, dan kemacetan lalu lintas.

Dua sektor yang paling potensial untuk berinvestasi adalah e-commerce dan pariwisata. Sebab dua sektor tersebut memberikan sumbangsih paling tinggi terdapat pertumbuhan investasi. Untuk e-commerce memang masih kecil, namun pertumbuhannya luar biasa sebesar 60% hingga 80% per tahun. Sementara untuk pariwisata mencapai 35% hingga 45% per tahun.

Ketujuh, pemda-pemda dan pemkab-pemkab dinilai masih menghambat pemberian izin usaha ritel modern di wilayahnya masing-masing, terutama yang berbasis koperasi dan dimiliki bersama masyarakat setempat. Padahal kalau perizinan dilancarkan akan ikut memacu pertumbuhan ekonomi dan UKM daerah lewat usaha ritel modern, seperti yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Bahkan beberapa pemda dan pemkab melakukan moratorium pemberian izin usaha ritel modern dengan alasan khawatir menghantam bisnis warung dan UKM lokal. Tentu saja ini salah alamat bila usaha ritel modern tersebut di bawah naungan koperasi.

Ekspor tertinggal

Presiden Jokowi sempat menyindir keras Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita karena nilai ekspor Indonesia masih kalah jauh dibandingkan negara-negara di kawasan Asean. Seolah ada sinyal ketidakpuasan Presiden atas loyonya kinerja ekspor nasional.

Kritik Presiden itu disampaikan di Istana Negara saat Presiden menyampaikan sambutan pada Rapat Kerja Kementerian Perdagangan yang dihadiri oleh para pejabat dan staf Kementerian Perdagangan hari ini.

Jokowi mengungkapkan, nilai ekspor Thailand telah mencapai US$231 miliar, kemudian susul Malaysia sebesar US$184 miliar dan Vietnam US$160 miliar. Sedangkan nilai ekspor Indonesia saat ini baru sekitar US$145 miliar.

Ini fakta, negara sebesar Indonesia kok bisa kalah dengan Thailand yang penduduknya 68 juta, Malaysia 31 juta penduduknya, Vietnam 92 juta, dengan resource, dengan SDM yang sangat besar mengapa Indonesia kalah.

Melihat angka-angka tersebut, Jokowi berpendapat ada yang salah dengan aktivitas ekpor yang selama ini dijalankan oleh Indonesia. Sebab dengan jumlah penduduk yang besar harusnya Indonesia bisa menghasilkan lebih banyak produk yang bisa diekspor ke negara lain.

“Ini ada yang keliru, ini yang harus diubah. Ini perlu saya ulang-ulang supaya kita sadar ada yang keliru dan banyak yang keliru. Yang rutinitas kita lakukan bertahun-tahun tanpa ada perubahan apapun,” jelas dia.

Jika rutinitas yang terkait dengan kegiatan ekspor ini terus dibiarkan dan tidak diubah menjadi lebih baik dan efektif, maka Indonesia akan tertinggal dari negara-negara antara lain Laos dan Kamboja.

Oleh sebab itu Kementerian Perdagangan sangat berperan sekali terutama dalam mengelola kinerja ekspor. Tapi yang sangat jelas, kalau dilihat dari angka-angka ekspor Indonesia sudah sangat kalah jauh tertinggal dengan negara-negara sekitar kita. Ini fakta dan angka itu berbicara apa adanya.

Bahkan, Jokowi mengkhawatirkan, jika terus-terusan kinerja ekspor seperti ini bisa saja Indonesia kalah dengan Kamboja dan Laos.

Presiden meminta Kementerian Perdagangan untuk segera mengevaluasi kinerja Indonesia Trade Promotion Center (ITPC). Seperti dalam memilih booting pameran biar agak di depan, di tempat orang lalu lalang, bukan di pojokan dekat toilet.

Investasi Loyo

Kepala Badan Koordinasi Pasar Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong mengakui pertumbuhan investasi Indonesia juga termasuk lemah jika dibandingkan dengan Malaysia, Thailand, Vietnam. Meskipun dari sisi nilai cukup baik yakni US$25 miliar per tahun.

“Tapi pertumbuhan investasi kita memang minim bahkan mengkhawatirkan,” kata dia saat berbicara dalam Rapat Kerja Kementerian Perdagangan beberapa waktu lalu.

Data investasi 2015 menunjukkan, India mencatat pertumbuhan Foreign Direct Investment (FDI) 13% dalam setahun, Filipina 38%, dan Malaysia 51%. Tapi jika dilihat dari sisi nilai Filipina hanya meraih FDI sebear US$5 miliar, sementara Indonesia US$25 miliar.

Berharap pertumbuhan investasi meningkat, pada 2016 Penanaman Modal Asing (PMA) Indonesia justru turun minus 1,1% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal itu terjadi selain karena volume investasinya turun, tapi rupiahnya juga melemah 10% sehingga PMA turun.

Tambahan pula pertumbuhan ekonomi global pada 2016 juga mengalami penurunan signifikan.

Pada 2017, trend pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai positif, tapi harus diakui masih di bawah negara-negara Asean. Pertumbuhan investasi Indonesia naik 11% berkat upaya keras deregulasi dan perbaikan iklim investasi yang dilakukan pemerintah.

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan PMA pada 2017 menembus level Rp692,8 triliun, jumlah itu melampaui target PMDN dan PMA yang dipatok sebesar Rp678,8 triliun. Lembong menargetkan pada 2018 target PMDN dan Pma bisa menembus level Rp765 triliun.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here