Rahasia Jokowi

0
193

SELAMA ini Presiden  Jokowi rupanya memerintah dengan penuh beban. “Rahasia” itu tersirat dari pernyataannya ketika membuka Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2019, di Shangri-La, Kota BNI, Jakarta Pusat, Kamis (9/5) pagi. “Lima tahun ke depan, mohon maaf, saya sudah tidak ada beban, saya sudah enggak bisa mencalonkan lagi. Jadi apapun yang paling baik, terbaik untuk negara, akan saya lakukan,” katanya.

Kalimat itu tentu dapat ditafsirkan bahwa dalam periode pemerintahan 2014-2019, Jokowi memikul beban. Beban itu yang membuatnya tidak bisa membuatnya melakukan apa yang seharusnya diperbuat dalam kondisi tanpa beban, yakni melakukan yang terbaik untuk negara. Kalau pemilu kali ini kembali dimenangkan Jokowi, pemerintahan mendatang tentu akan menjadi periode terakhirnya di istana.

Apa sebenarnya beban yang menghimpit Jokowi selama ini? Dia memang tak menjelaskannya dengan tegas. Tetapi, beban yang disebut Presiden itu sesungguhnya bisa diduga. Dalam pemerintahan koalisi banyak partai, beban utamanya adalah bagaimana memberikan konsesi kekuasaan kepada partai-partai yang mendukungnya.

Koalisi partai politik untuk mendukung presiden, sudah pasti, berawal dan berakhir pada pembagian portofolio kabinet. Sebab tidak ada dukungan politik yang gratis. Semua berpamrih, yakni pamrih kekuasaan. Partai politik bertuhankan kekuasaan. Jika sebuah partai mendukung calon presiden tertentu, maka itu pasti bertolak dari keinginan untuk ikut berkuasa, terutama duduk di kabinet.

Itu sebabnya 16 orang dari 34 menteri di kabinet saat ini berasal dari partai politik. Rasanya mudah sekali ditebak, bahwa tidak semua menteri yang ada itu sesuai dengan keinginan Jokowi selaku pemegang hak preregatif menyusun kabinet.

Kini Jokowi mengatakan, dia sudah tidak ada beban karena sudah tidak bisa mencalonkan diri lagi sebagai presiden. Itu bisa diartikan dia sudah tidak membutuhkan dukungan partai politik, karena pencalonan sebagai presiden harus dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Kalau tak lagi boleh mencalonkan diri, ya, untuk apa partai politik?

Sekiranya Jokowi memang dinyatakan sebagai pemenang Pilpres 2019, di atas kertas dia tidak lagi butuh partai politik yang kemarin berkoalisi mengusungnya. Kalau semua proses penetapannya kemenangannya sudah dilalui, sampai titik terakhir melewati gugatan Perselisihan Hasil Penghitungan Suara (PHPU) di Mahkamah Konstitusi, maka tidak ada lagi yang bisa menghalangi Jokowi –termasuk partai-partai pengusungnya. Jadi, secara hukum, tidak ada konsekuensi jika Jokowi meninggalkan mereka.

Apabila Jokowi memang merasa kepentingan partai-partai koalisinya itu menjadi beban selama 2014-2019, maka langkah tegas harus diambil.

Jika pilihan itu yang diambilnya, Jokowi berarti sudah melepaskan satu beban berat untuk membagi-bagi konsesi politik dan kekuasaan di kabinet. Dalam posisi bebas tanpa beban seperti itu, Jokowi akan leluasa “berbuat yang terbaik  untuk negara”.

Satu-satunya konsekuensi yang akan dihadapinya adalah risiko politik. Partai-partai koalisi pendukungnya bisa berbalik menjadi lawan jika mereka tidak mendapatkan jatah portofolio kabinet. Partai-partai ini memang pernah menyatakan bahwa dukungan mereka kepada pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin adalah dukungan tanpa syarat. Namun pernyataan yang “tulus dan ikhlas” ini pasti tak akan menjadi kenyataan, kalau mereka tercampakkan dari kursi kekuasaan. Mereka akan menjadi batu penarung bagi efektivitas pemerintahan Jokowi. Mereka akan berubah wujud menjadi oposisi di parlemen.

Tapi tak sulit mengatasi perlawanan kawan yang tiba-tiba berubah menjadi lawan, sejauh Jokowi konsisten dengan ucapannya “berbuat yang terbaik  untuk negara”. Efektivitas pemerintahan, sejatinya, tidak bergantung pada seberapa besar dukungan parlemen, tapi terletak pada kualitas kebijakan pemerintah.

Kebijakan yang baik dan tepat pasti akan mendapat dukungan rakyat, sekaligus membungkam mulut tajam parlemen. Hanya pemerintah yang kebijakannya lemah saja yang butuh endorsement legislatif.

Kalau pemilu ini memang menempatkan Jokowi sebagai pemenang, maka hal pertama yang dihadapinya adalah ujian keberanian membuang semua beban tadi. Sebab, secara tersirat, dia sudah mengatakan bahwa beban itu menghalanginya “berbuat yang terbaik  untuk negara”.

Mungkinkah Jokowi lulus dari uji nyali itu? Inilah yang meragukan. Sebab, alih-alih bertindak drastis seperti itu, kini Jokowi justru menerima kedatangan Agus Harimurti Yudhoyono di Istana. Kedatangan itu pun, menurut Agus, atas panggilan Jokowi sendiri. Konon AHY akan mendapat jatah kabinet dalam reshuffle setelah Lebaran ini. Partai lain di kubu pendukung Prabowo-Sandiaga kabarnya juga tengah didekati untuk berpindah.

Jika itu yang dilakukan, Jokowi bukannya mengurangi beban, tapi justru menambah beban.

Atau mungkin saja itu hanya “angin sorga” agar partai-partai yang tidak mendukung Jokowi tersebut tidak terlalu galak mempersoalkan hasil pemilu. Wallahu a’lam.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here