Rahasia Mengapa Ngototnya Trump Beri Sanksi Indonesia

0
101
Presiden AS Donald Trump bersemangat untuk meminta WTO memberi sanksi atas kebijakan pembatasan impor produk pertanian dan peternakan.

Nusantara.news, Jakarta – Presiden AS Donald Trump siap-siap mengeksekusi sanksi Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization—WTO) atas Indonesia setelah menang gugatan atas sengketa pembatasan impor produk pertanian dan peternakan.

Kementerian Perdagangan Amerika telah meminta WTO memberi sanksi Indonesia atas ‘kesalahan kebijakan’ seputar pembatasan impor produk pertanian dan peternakan. Akibat kebijakan itu Amerika merasa dirugikan senilai US$350 juta atau ekuivalen Rp5,04 triliun. Tentu saja Indonesia melawan.

Direktur Pengamanan Perdagangan Oke Nurwan, mengatakan, Pemerintah Indonesia sebenarnya telah melakukan perubahan kebijakan sebagaimana isi gugatan Pemerintah AS.

“Indonesia sendiri merasa sudah memenuhi putusan panel WTO dengan telah mengubah beberapa Permentan (Peraturan Menteri Pertanian) dan Permendag (Peraturan Menteri Perdagangan yang telah disampaikan kepada WTO,” demikian penjelasan Oke.

Perubahan kebijakan yang dimaksud Oke, merupakan tindak lanjut dari rekomendasi panel WTO pada tahun 2015. Intinya AS merasa Indonesia menerapkan hambatan dalam importasi produk hortikultura, hewan dan produk hewan.

Pada 2015, Badan Penyelesaian Sengketa WTO membentuk panel atas permintaan AS dan Selandia Baru yang memperkarakan kebijakan impor produk hortikultura, serta hewan dan produk hewan yang diterapkan Indonesia. Kasus tersebut terdaftar dengan nomor registrasi DS478 di WTO.

Sedikitnya ada 18 kebijakan Pemerintah Indonesia yang diadukan oleh AS dan Selandia Baru karena dianggap tidak sesuai dengan komitmen kerja sama dagang di WTO.

Tak sesuai harapan

Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Darmin Nasution menyatakan ihwal sengketa ini bermula ketika Pemerintah AS merasa dihalangi-halangi ketika akan mengekspor produk jenis holtikultura ke Indonesia.

Darmin mengungkapkan pekan lalu pimpinan WTO menerima surat dari perwakilan AS di Geneva. Dimana Duta Besar Indonesia di Geneva juga mendapat tembusan atas keberatan Pemerintah AS. Intinya, dalam surat itu Pemerintah AS menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia tidak memenuhi seperti yang mereka harapkan dalam beberapa bidang terutama pertanian, hortikultura, dan dalam hal akses mereka menjual mereka menjual produk-produknya, utamanya buah-buahan.

Kondisi ini hanya khusus untuk jenis buah buahan, kemudian untuk jenis holtikultura yang lain seperti kedelai tidak ada komplain dari pihak AS.  “Kedelai, kedelai AS banyak sekali, kita setiap hari makan tempe, itu kedelainya Amerika. Tapi buah-buahan, mereka merasa dihalangi.”

Sebelumnya dalam peraturan mengenai impor holtikultura sudah dilakukan perbaikan beberapa bulan lalu. Namun Darmin menjelaskan Indonesia kalah dari WTO saat menghadapi Amerika dan Newzeland untuk jenis holtikultura.

“Sebetulnya kita udah ubah, beberapa bulan yang lalu kita kalah di WTO menghadapi Amerika Serikat dan New Zealand, yang urusannya hortikultura. Ada surat kemarin ini, bahwa mereka nggak puas. Padahal di Washington, duta besarnya mereka itu cukup puas,” menurut Darmin.

Jika pihak AS merasa tidak puas maka hal ini perlu dibicarakan secara langsung agar peraturan yang diubah dari pihak Indonesia bisa disetujui oleh pihak AS. Walaupun Permentan dan Permendag sudah diubah sesuai keberatan Pemerintah AS, namun perubahan itu rupanya tidak sesuai dengan keinginan mereka.

“Kalau sudah begitu, harusnya kita perlu duduk lagi dengan mereka,” demikian Darmin.

Dalam keterangan tertulis yang disampaikan Kementerian Perdagangan, disebutkan bahawa gugatan AS tersebut merupakan buntut dari masalah yang terjadi di tahun 2015.

Seperti diketahui pada tahun 2015 Kementan mengeluarkan regulasi baru untuk memperketat standarisasi hortikultura impor yang masuk ke Indonesia, yaitu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4 Tahun 2015 (Permentan 4/2015).

Permentan 4/2015 mewajibkan setiap produk hortikultura impor yang masuk ke Indonesia untuk diperiksa lebih dulu di laboraturium yang telah diaudit oleh Badan Karantina Kementerian Pertanian Indonesia. Laboraturim di negara asal hortikultura harus lulus audit Badan Karantina.

Untuk mendapatkan akses masuk ke Indonesia, negara pengekspor hortikultura harus mendaftarkan diri agar laboratoriumya diaudit oleh Indonesia.

Sampai tahun 2015 sudah 11 negara yang mendaftarkan diri, antara lain Belanda, Prancis, China, Thailand, Brasil, Filipina, Mesir, Afrika Selatan, Rusia, Jepang.

Negosiasi langsung

Menurut Darmin, Indonesia dan AS akan duduk bersama untuk tahu bagaimana usulan Pemerintah AS sebenarnya . Pada bagian mana mereka tidak setuju, kata-kata dan kalimat yang mana mereka tidak sepaham, karena Pemerintah Indonesia sudah mengubah peraturan dimaksud.

Sebelumnya, menurut Darmin, Pemerintah sebenarnya AS sempat mengaku puas dengan perubahan aturan yang dilakukan pemerintah Indonesia. Respon yang ditunjukkan saat delegasi Indonesia datang ke AS dalam rangka membicarakan kebijakan GSP pada 24-27 Juli 2018 pun diklaimnya baik.

Oleh karena itu, Darmin mempertanyakan soal surat yang dikirimkan langsung ke kantor WTO di Geneva, Swiss itu. “Kita harus bentuk tim lagi untuk ketemu. Maunya bagaimana? Mereka bilang kalau [peraturan] nggak dibenahi, akan ditetapkan denda secara sepihak. Tapi kalau tidak dibenahi juga, berarti kita harus duduk lagi,” ujar Darmin.

Ia mengaku pemerintah belum menyiapkan respons secara tertulis mengingat surat kepada WTO itu baru disampaikan pada Senin (6/8). Akan tetapi, Darmin menegaskan bahwa negosiasi harus dilakukan secara langsung dan tidak bisa hanya dilakukan dengan sekadar berkirim surat.

“Kita kirim tim untuk bernegosiasi, agar tahu persisnya dimana tidak sepakatnya,” ungkap Darmin.

Saat disinggung mengenai rencana perubahan aturan pada tataran Peraturan Pemerintah (PP) maupun Undang-Undang (UU), Darmin menilai proses itu memakan waktu relatif lebih panjang. Darmin memperkirakan upaya untuk mengubah PP dan UU tidak bisa dilakukan tahun ini, Setidaknya pemerintah perlu waktu sampai dengan 2019 atau 2020.

Untuk saat ini, pemerintah sendiri masih akan mengkaji apakah permintaan AS itu masuk akal atau tidak. “Kalau memang masuk akal ya kita ubah, karena ini hanya peraturan menteri,” tegas Darmin.

Itu sebabnya Pemerintah Jokowi harus mawas diri dan berhati-hati dalam menyikapi putusan WTO. Sebab sekali satu kebijakan ditempuh dan salah, dampaknya cukup rumit.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here