Raja Politik Jakarta Dikte Pilgub Jabar

0
178

Nusantara.news, Jakarta – Langkah Partai Golkar di bawah Airlangga Hartarto mencabut rekomendasi terhadap Ridwan Kamil, jelas bukan sekadar karena Walikota Bandung itu direkomendasi oleh Setya Novanto, melainkan lebih karena pertimbangan politik yang lebih luas dalam kaitannya dengan Pilpres 2019. Pencabutan rekomendasi itu merupakan bukti bahwa raja raja politik di Jakarta, mengkooptasi Pilgub Jabar yang digelar Juni 2018 dan dijadikan ajang pertarungan awal sebelum pertarungan pilpres yang digelar April 2019. Para raja politik Jakarta memperluas spektrum Pilgub Jabar dari politik lokal menjadi politik nasional.

Ajang Raja Raja Politik Jakarta

Pilgub Jabar tidak lagi sekadar peristiwa politik lokal Jabar seperti sebelumnya, tetapi berkembang menjadi peristiwa politik nasional karena keterlibatan para raja politik Jakarta yang ramai-ramai melibatkan diri.

Salah satu indikator kuat dari turun tangannya para raja politik Jakarta di Pilgub Jabar adalah itu tadi, langkah Partai Golkar yang mencabut rekomendasi terhadap Ridwan Kamil.

Pencabutan itu tidak bisa dipandang remeh, mengingat Ridwan Kamil yang saat ini menjabat Walikota Bandung adalah salah satu dari tiga kandidat gubernur paling populer di Jabar saat ini. Dua kandidat lainnya adalah Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar dan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi yang juga Ketua DPD Partai Golkar Jabar.

Memang tidak tertutup kemungkinan Partai Golkar kembali memilih Ridwan Kamil. Tetapi pencabutan itu membuktikan bahwa raja politik Jakarta benar-benar turun dan serius melibatkan diri dalam proses Pilgub Jabar.

Indikator kuat lain adalah terkait Partai Keadilan Sejahtera (PKS).  PKS adalah pemenang dua kali Pilgub Jabar. Kemenangan dua kali berturut-turut ini menjadikan PKS sebagai stakeholder utama Pilgub Jabar, dan dengan sendirinya seharusnya kembali mengusung kadernya sebagai calon gubernur.

Pada awalnya, PKS memang sempat ngotot akan mengusung pasangan baru yakni Netty Prasetiyani Heryawan (Istri Ahmad Heryawan/Aher) dan Deddy Mizwar. Sempat terjadi perdebatan, tentang siapa yang menjadi cagub dan siapa yang menjadi cawagub.

Tetapi jelang pendaftaran cagub tanggal 8 Januari 2018, perdebatan siapa cagub dan cawagub hilang. Nama Netty Prasetiyani Heryawan yang semula diproyeksikan sebagai figur yang menyinambungkan sosok Aher juga hilang dari bursa. Lebih dari itu, PKS bahkan sudah tidak lagi ngotot meraih kursi cagub, tetapi ikhlas menerima Ahmad Syaikhu sebagai cawagub.

Mengapa PKS tidak ngotot, tentunya karena tahu raja-raja politik Jakarta turun ke Jabar.

Mengapa para raja politik Jakarta turun dan begitu serius melibatkan diri dalam proses Pilgub Jabar?

Adalah karena suara Jabar terbesar di seluruh propinsi di Indonesia. Daftar pemilih tetapnya (DPT) mencapai hampir 34 juta suara, persisnya 33.821.378 suara. Bandingkan dengan perolehan suara Prabowo-Hatta secara nasional yang mencapai 62.576.444 suara, atau hampir 50 persen dari perolehan suara Prabowo-Hatta secara nasional pada Pilpres 2014 lalu.

Bandingkan juga dengan perolehan suara Jokowi-JK pada Pilres 2014 yang secara nasiional mencapai 70.997.833 suara.

Suara Jabar menjadi kian urgen apabila dilihat kontribusinya terhadap perolehan suara Prabowo-Hatta maupun Jokowi-JK secara nasional.

Perolehan suara Jokowi-JK secara nasional mencapai 70.997.833 suara. Sementara perolehan suara Jokowi-JK di Jabar sebesar 9.530.315. Kontribusi suara Jabar  terhadap perolehan suara Jokowi-JK secara nasional dengan demikian hanya hampir 8 persen.

Sedang Prabowo-Hatta memperoleh suara secara nasional mencapai 62.576.444 suara. Sementara dari Jabar Prabowo-Hatta memperoleh 14.167.381 suara. Kontribusi suara Jabar terhadap perolehan suara Prabowo-Hatta secara nasional dengan demikian mencapai 20 persen lebih.

Angka-angka perolehan suara inilah yang membuat para raja politik Jakarta merasa perlu terlibat secara serius dalam Pilgub Jabar.

Jokowi-JK memang memenangi Pilpres 2014. Tetapi selisih suaranya dengan Prabowo-Hatta hanya 8.420.389 suara. Selisih suara ini terlalu sedikit bila dibandingkan dengan total suara pemilih Jabar yang mencapai hampir 34 juta suara.

Inilah tampaknya yang melatarbelakangi mengapa raja-raja politik Jakarta melibatkan diri secara serius dalam proses Pilgub Jabar. Pasangan yang diusung partai tertentu, apabila memenangi Pilgub Jabar setidaknya memiliki adventage atau keuntungan untuk meraup suara Jabar yang sebesar-besarnya.

Jokowi misalnya tentu akan berusaha mendongkrak perolehan suara di Jabar. Bukan saja untuk lebih memastikan kemenangan secara nasional, tetapi juga untuk memperoleh dukungan politik yang begitu besar dari rakyat Jabar.

Demikian juga Prabowo yang sampai saat ini masih menjadi pesaing utama Jokowi, tentu ingin menang, dan salah satunya bisa dilakukan dengan mendongkrak kemenangan di Jabar.

Kubu Prabowo vs Kubu Jokowi

Lalu seperti apa koalisi partai yang akan terbentuk di Jabar, dan siapa pasangan calon yang akan diusung oleh masing-masing koalisi?

Sampai saat ini, ada tiga nama populer sebagai calon gubenur Jabar. Yakni, Ridwan Kamil (non partai), Deddy Mizwar (Demokrat) dan Dedi Mulyadi (Golkar). Satu nama yang juga populer tetapi baru dimunculkan oleh Partai Gerindra adalah Mayjen (TNI) Purn Sudradjat. Sementara PDIP belum menyebut satu nama tertentu. Nama Puti Guntur Soekarno dan Irjen Pol Anton Charliyan belum resmi disebut oleh PDIP.

Partai-partai tampaknya tidak akan bergeser jauh dari nama Ridwan Kamil, Deddy Mizwar, Dedi Mulyadi dan Mayjen (TNI) Purn Sudradjat.

Tetapi yang paling berkepentingan terhadap Pilgub jabar dalam hal ini adalah Jokowi dan Prabowo. Prabowo dalam hal ini sudah menetapkan Mayjen (TNI) Purn Sudradjat sebagai cagub. Tinggal mencari calon wakil. Dengan siapa Gerindra akan berkoalisi. Karena lawannya adalah Jokowi, maka partai koalisi Gerindra tidak mungkin PDIP, tidak mungkin Golkar yang saat ini “dikendalikan” Jokowi.

Partai Demokrat tampaknya juga tidak akan berkoalisi dengan Gerindra, selain hubungan Prabowo dan SBY yang kurang harmonis, juga karena masing-masing partai sudah memiliki cagub sendiri.

Partai koalisi yang terbuka untuk Gerindra (11 kursi) adalah PKS (12 kursi). Koalisi kedua partai ini cukup mengusung satu pasang calon yang kemungkinan adalah Sudradjat dan kader PKS.

Sementara Demokrat (12 kursi) akan mengusung Deddy Mizwar. Demokrat bisa saja berkoalisi dengan PAN (4 kursi)  dan PKB (7 kursi). Koalisi cukup mengusung satu pasang calon, yang kemungkinan Deddy Mizwar berpasangan dengan kader PKB sebagai cawagub.

Tinggal Partai Golkar (17 kursi) dan PDIP (20 kursi). PDIP yang memiliki 20 kursi cukup mengusung satu pasang cagub. Sedang Partai Golkar bisa saja berkoalisi dengan salah satu partai. Yang masih terbuka adalah PPP (9 kursi), Nasdem (5 kursi) dan Hanura (3 kursi). Karena Partai Golkar sudah mencabut rekomendasi terhadap Ridwan Kamil, maka Golkar kemungkinan akan mengusung kadernya sendiri yakni Dedi Mulyadi.

Dalam perpektif politik lokal Jabar, maka PDIP mungkin akan memilih mengusung Ridwan Kamil atau mengusung kadernya sendiri seperti TB Hasanuddin, Puti Guntur atau Irjen Pol Anton Charliyan.

Namun karena raja-raja politik Jakarta melibatkan diri secara serius dalam Pilgub Jabar, maka situasinya berbeda.

Dalam perspektif Pilpres 2019, koalisi yang disebutkan di atas, bisa cair dan bertumpu pada dua kubu utama, yakni kubu Jokowi dan kubu Prabowo. Mengacu pada dua kubu ini, maka petanya semakin jelas. Kubu Prabowo sudah pasti mengusung Mayjen (TNI) Purn Sudradjat dengan PKS sebagai partai koalisi utama.

Sedang partai koalisi yang masuk dalam kubu Jokowi adalah partai partai yang tidak masuk dalam kubu Prabowo. Partai utama yang diperkirakan tidak akan masuk dalam kubu Prabowo adalah Golkar, karena partai yang sekarang dipimpin Airlangga Hartarto ini sudah berkali-kali menegaskan akan mendukung Jokowi. Ini berarti koalisi utama PDIP adalah Golkar.

Siapa yang akan diusung kubu Jokowi? Ridwan Kamil sudah barang tentu masuk kotak karena sudah ditolak Golkar. Tinggal satu nama populer yakni Dedi Mulyadi. Apakah kubu Jokowi akan memasangkan Dedi Mulyadi dengan kader PDIP?

Lalu bagaimana dengan Deddy Mizwar yang sekarang resmi menjadi kader Demokrat yang popularitasnya tidak kalah dengan Dedi Mulyadi? Jokowi memang pernah bertemu empat mata dengan SBY. Tetapi apakah mungkin terjalin koalisi antara Demokrat, Golkar dan PDIP? Bukankah hubungan Ketua Umum Demokrat SBY dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kurang harmonis?

Atau apakah PDIP akan menyerahkan persoalan Pilgub Jabar kepada Jokowi, dan karena itu belum kunjung menyebut satu nama secara resmi? Kemungkinan Megawati menyerahkan “nasib” PDIP kepada Jokowi terkait Pilgub Jabar juga mungkin terjadi karena trauma kalah dalam dua kali pilgub sebelumnya, yakni Pilgub 2008 dan Pilgub 2013.

Jika PDIP berjiwa besar seperti ini, maka koalisi partai kubu  Jokowi bisa membesar karena Demokrat berpotensi bergabung diikuti PPP, PAN dan Nasdem. Jokowi juga leluasa memasangkan Deddy Mizwar sebagai Cagub berpasangan dengan Dedi Mulyadi sebagai cawagub.

Jika ini terjadi maka pertarungan dua kubu yakni kubu Prabowo (koalisi Gerindra dan PKS) mengusung  Mayjen (TNI) Purn Sudradjat dengan kader PKS misalnya Ahmad Syaikhu berhadapan dengan kubu Jokowi (koalisi Golkar, PDIP dan Demokrat) mengusung Deddy Mizwar – Dedi Mulyadi, maka Pilgub Jabar akan berlangsung seru. Sebab, PKS yang saat ini dianggap sebagai stakeholder utama Jabar akan “ terpecah” oleh faktor Deddy Mizwar yang juga diasumsikan sebagai “kader” PKS. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here