Rakyat Jember Tuntut APBD 2017 Segera Disahkan

0
267

Nusantara.news, Jember – APBD Jember Tahun 2017 sampai saat ini belum disahkan. akibat polemik antara Bupati dengan DPRD Jember menyangkut legalitas Pelaksana tugas (Plt) Sekda masih belum tuntas.

Konflik ini mendorong massa dari beberapa organisasi kemasyarakatan turun tangan, menggelar demo di Kantor Pemkab dan Gedung DPRD Kabupaten Jember di Jember, Kamis (26/1/2017).

Dalam orasi, massa menuntut agar pihak eksekutif dan legislatif Jember segera mengesahkan APBD Tahun 2017, karena APBD merupakan penggerak utama pembangun dan apabila mandek, berdampak bagi kehidupan masyarakat. Demonstran juga menyatakan agar kedua pemegang otoritas tertinggi di Jember tersebut segera melakukan langkah konsolidasi untuk menyelesaikan persoalan.

“Kepentingan rakyat yang harus didahulukan. Fungsi APBD yang sangat penting untuk pembangunan  di Jember dan dampak luasnya sangat berpengaruh kepada masyarakat. Untuk itu kami meminta agar Bupati Jember dan DPRD segera menandatangani APBD untuk tahun 2017 yang telah dievaluasi oleh gubernur,” kata Ketua Ormas Republik Lukman Hakim

Upaya massa menemukan titik terang. Bupati Faida, saat menemui dan berdialog dengan para demonstran, menyatakan bahwa pihak eksekutif siap untuk segera mengesahkan APBD 2017. Polemik yang terjadi terkait keabsahan posisi plt sekda telah selesai ketika Gubernur Jawa Timur menyatakan bahwa status Plt Sekda legal untuk menjadi pimpinan tim anggaran Pemkab Jember.

“APBD 2017 akan segera ditandatangani. Polemik dalam pengesahan APBD harus segera di akhiri karena telah mendapatkan jawaban dari Gubernur, posisi Plt Sekda dan Bupati Jember  memiliki legalitas untuk menandatangani draft anggaran tersebut. Saya berharap kami bisa duduk bersama dengan DPRD untuk mengesahkan APBD, Kata Faida.

DPRD Jember juga merespon tuntutan massa. Pimpinan DPRD melakukan dialog dengan perwakilan demonstran secara teleconference dan menyatakan siap melakukan penandatanganan APBD dengan Bupati.

Secara terpisah, Korlap Aksi Fathurrozi mengatakan, pertemuan dengan anggota DPRD serta teleconference dengan Bapak Thoif selaku pimpinan legislatif menyatakan bahwa DPRD siap melakukan penandatanganan pengesahan APBD. “Kami akan megawal  proses-prosesnya dan mengharapkan situasi kondusif di lembaga pemerintahan Jember,” kata Fathurrozi.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberi batas waktu penetapan APBD 2017 sudah harus dilakukan maksimal 30 Desember 2016. Jika batas waktu penetapan itu terlewati, sanksi tegas pun akan dijatuhkan kepada kabupaten dan kota. Yakni kepala daerah dan wakil kepala daerah serta seluruh anggota DPRD daerah tersebut tidak akan menerima gaji selama enam bulan. Sanksi lainya adalah penundaan pencairan 25 persen dana alokasi umum (DAU) bagi daerah
yang terlambat menetapkan APBD. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here