Rakyat Malaysia Patungan Bayar Utang Negara, Bagaimana Indonesia?

0
227

Nusantara.news, Jakarta – Kementerian Keuangan mencatat jumlah utang pemerintah Indonesia per April 2018 mencapai Rp4.180,61 triliun, lebih tinggi dari Maret yang sebesar Rp4.136 triliun. Pemerintah pun terus berupaya melunasi utang tersebut.

Sementara itu di negara tetangga, Malaysia, Perdana Menteri (PM) Mahathir Mohamad di awal pemerintahannya membuat gebrakan yang jadi sorotan publik. Dia mengumumkan memangkas 10 persen gaji menteri di kabinetnya sebagai upaya mengurangi utang negara yang mencapai 1 triliun ringgit, sekitar Rp3.571,73 triliun. Selain mengurangi utang, pemangkasan gaji juga bertujuan untuk mengurangi pembelanjaan pemerintah.

“Ini telah menjadi praktik saya. Saya juga melakukan hal yang sama ketika saya menjadi perdana menteri pada tahun 1981,” imbuh Mahathir seperti dilansir media Malaysia, The Star, Rabu (23/5/2018).

Lantas, apakah Indonesia perlu meniru Malaysia melakukan pemangkasan gaji menteri dan pejabat tinggi lainnya untuk membayar utang?

Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate menilai pemerintah Indonesia tidak perlu meniru kebijakan Perdana Menteri Malaysia itu. Alasannya, Johnny menyebut, kebijakan Mahathir tersebut dibuat hanya untuk alasan politik. Menurut Johnny, pemangkasan gaji menteri tidak akan memberikan efek yang signifikan terhadap utang luar negeri.

“Berapa banyak sih pangkas 10 persen dari gaji menteri untuk bayar utang luar negeri. Kedua posisi utang luar negeri Malaysia dan Indonesia itu beda. Mereka sudah setengah itu 50 persen dari PDB mereka itu utang luar negeri. Kita ini kecil masih 30 persen. Baru sepertiga. Mereka udah setengah lebih. Beda posisinya,” terang dia.

Kembali ke Malaysia, setelah Mahathir Mohamad mengambil keputusan untuk memotong gajinya dan para menteri kebinetnya itu, kini giliran warganya yang mengambil inisiatif menggalang dana untuk mengurangi utang negara. Adalah Nik Shazarina Bakti, yang memprakarsai aksi yang diberi nama ‘Please Help Malaysia’. Dia mengampanyekan aksi tersebut lewat media sosial dan situs Go Get Funding.

Dalam lamannya itu, Nik menulis napak tilas bagaimana perjuangan warga Malaysia juga pernah bersatu membantu mewujudkan kemerdekaan Malaysia dari Inggris, melalui sumbangan yang diberikan. Sejauh ini, sudah ada sumbangan dari warga sebanyak US$3.633 dari target US$100.000 (sekitar Rp1,4 miliar). Wanita yang mengaku cinta pada negara ini berjanji tidak akan mengambil seperserpun uang donasi dan akan menyerahkan semuanya ke pemerintah.

Aksi tersebut mendapat perhatian putri Mahathir Mohamad, Marina Mahathir. Dia pun mengapresiasi dan ikut mendukung Nik Shazarina. Menurutnya aksi itu menunjukkan betapa warga Malaysia begitu mencintai negara mereka.

Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yushistira menilai aksi yang dilakukan warga Malaysia cukup brilian. “Idenya cukup brilian dengan membuat crowdfunding pelunasan utang. Meskipun hasilnya tidak seberapa dibandingkan total utang pemerintah yang akan dilunasi,” kata Bhima.

Serupa di Malaysia, rakyat di negara Mongolia juga menyumbangkan uang tunai, perhiasan, emas, dan bahkan kuda, untuk membantu pemerintah membayar utang negara sebesar 600 juta Dollar AS pada 2017 lalu. Negara itu mengalami kekurangan uang akibat krisis ekonomi yang ditimbulkan menyusul jatuhnya investasi asing, perlambatan pertumbuhan di China, dan merosotnya harga komoditas. Kini, mata uang Mongolia, Tugrik, kehilangan hampir seperempat dari nilai tahun lalu.

Perdana Menteri Mongolia Jargaltulga Erdenebat mengatakan dia tidak meminta rakyat untuk menyumbang uang tunai serta barang berharga lainnya. Tapi pemerintah tidak akan menolak bantuan tambahan. “Pemerintah tidak dapat melarang kampanye yang dijalankan rakyat,” kata dia.

Bagaimana dengan Indonesia?

Memang, pemotongan gaji menteri dan aksi crowdfoaunding rakyat Malaysia ataupun Mongolia tak seberapa untuk melunasi utang negara yang jumlahnya amat besar. Namun kerelaan dan semangat patriotik rakyat dari negara tersebut patut diacungi jempol. Mereka tak meributkan berapa besar utang negaranya, namun bagaimana cara membayarnya. Barangkali, mereka telah menginsyafi kata-kata patriotik mantan Presiden AS John F. Kennedy, yang terkenal itu: “Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu”.

Berbeda dengan Mahathir di Malaysia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) di masa awal pemerintahannya justru melakukan langkah tak popular, salah satunya menaikan harga BBM di tengah harga minyak dunia sedang turun. Selepas itu, harga-harga kebutuhan pokok dan tarif listrik pun turut naik, ujungnya membuat beban ekonomi rakyat kian berat.

Soal pemangkasan gaji para menteri ataupun petinggi negara di tanah air hari-hari ini juga tampaknya serupa di negeri dongeng. Alih-alih rela dipangkas gaji seperti di Malaysia, para petinggi di negeri ini (utamanya menteri dan anggota DPR) justru berlomba menaikan gaji dan enka fasilitas. Belakangan ini, bahkan pemerintah menaikan anggaran tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 PNS di tengah jutaan tenaga honorer dan rakyat miskin kepayahan menghadapi harga-harga sembako jelang lebaran yang meroket. Oposisi menuding kenaikan THR dan gaji ke-13 itu kental muatan politis di tahun politik.

Tak hanya itu, Presiden Jokowi juga telah menandatangani peraturan presiden nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ( BPIP). Dikutip dari Perpres 42/2018 yang diunduh dari situs setneg.go.id, Senin (28/5/2018), Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP mendapatkan hak keuangan atau gaji Rp112.548.000 per bulan. Sementara itu, jajaran Anggota Dewan Pengarah masing-masing mendapatkan Rp100.811.000 per bulan. Adapun Kepala BPIP yang dijabat Yudi Latif mendapatkan Rp76.500.000.

Tentu saja gaji fantastik Dewan Pengarah BPIP melebihi gaji presiden, juga di tengah krisis keuangan negara, sulitnya ekonomi rakyat, dan tak begitu mengakarnya kerja BPIP selama setahun terakhir ini, dipandang tak etis. Dengan situasi seperti itu, wajar jika menimbulkan kecemburuan publik sekaligus tak menghadirkan teladan hidup pemimpin sederhana.

Padahal, di masa lalu, banyak laku hidup para pendiri bangsa yang menerbitkan decak kagum: penuh kesederhanaan, rela berkorban, dan amat mencintai rakyatnya, seperti Wapres Bung Hatta, Gubernur BI Sjafruddin Prawiranegara, Menteri Luar Negeri Agus Salim, Menteri Kesehatan Johannes Leimena, dan Panglima Besar Jenderal Soedirman. Pengabdiannya yang tulus kepada negara bahkan tak terpikir memanen fulus di ladang kekuasaan. Demi membahagiakan rakyatnya, tak heran kepemimpinan mereka harus menempuh jalan menderita.

Namun, di zaman ketika “memimpin adalah sejahtera”, kepemimpinan bagaikan properti yang harus dikapitalisasi menjadi tahta dan harta. Karena itu, sebagian besar pemimpin kita tak ubahnya dengan konglomerat kakap. Mereka memiliki semua yang diinginkan. Nafsu duniawi dan rasa tak puas yang tak berkesudahan bahkan memaksa para pejabat negeri ini harus melakukan korupsi, kejahatan paling hina yang merusak negara, merugikan rakyat, dan menistakan dirinya. Mereka, para petinggi itu, tak pernah mengambil pelajaran dari cara hidup dan cara mengemban amanah dari para pendahulu bangsa.

Jangan heran, ketika negara ini dililit utang ataupun dilanda berbagai krisis, rakyat tak serta merta terpanggil membantu pemerintah. Hal ini amat tergantung pada benih yang ditanam pemimpinnya. Benih kemelaratan bagi rakyat yang ditanam, maka apatisme dan ketidakpercayaan rakyat yang akan dituai. Bukan, bukan lantaran rakyat Indonesia pelit dan tak punya rasa kebangsaan seperti Malaysia. Para elite yang selama ini membuat jurang kesenjangan dengan rakyatnya-lah yang menyebabkan pemerintah bertepuk sebelah tangan.

Kedermewanan rakyat Indonesia justru mudah disentuh. Mereka akan segera berbondong-bondong menggalang dana manakala saudara sebangsanya ditimpa bencana (gempa, banjir, kelaparan, biaya penyembuhan penyakit, dan lain-lain). Dengan penduduk Indonesia sekitar 260 juta, dana sumbangan yang terkumpul juga sangat melimpah. Belum lagi dari infak dan zakat. Andaikan rakyat mau menggalang dana untuk membantu pemerintah bayar utang, tentu jumlahnya bisa signifikan.

Sayangnya, antara rakyat dan penguasa di negeri ini jalan sendiri-sendiri: “rakyat” absen di hati penguasa, dan “penguasa” teralienasi dari rakyat. Keduanya baru bisa “rujuk” lagi saat ritual lima tahunan (pemilu) tiba. Selepas itu, seperti biasa, “bercerai” lagi.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here