Rakyat Megap-megap Pingin RSS, Orang Asing Malah Dimudahkan

0
242
foto: Istimewa

Nusantara.news, Jakarta – Pemerintah seperti tidak tanggap dengan perumahan rakyat berpenghasilan rendah ditambah pula ogahnya para pengembang membuat rumah murah buat rakyat dengan alasan harga lahan yang semakin membumbung tinggi. Ironisnya di tengah kegalauan seperti itu, Pemerintah membuka kran kepemilikan properti untuk orang asing yang lebih luas lagi lewat Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015. Ini sama saja artinya dengan menghianati para pendiri bangsa.

Masalahnya, hal itu justru akan berdampak buruk bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) karena akan mengalami kesulitan untuk menjangkau rumah murah. Jika kran kepemilikan properti asing dibuka lebih luas lagi dampaknya berpengaruh pula pada harga bangunan dan tanah di sekelilingnya.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 103 tahun 2015 tentang kepemilikan rumah tinggal oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia disambut beragam. Pemerintah beralasan, aturan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hak warga asing dan meningkatkan jumlah investasi asing di Tanah Air. Namun sebagian kalangan menilai pemerintah tidak berpihak kepada masyarakat lokal kelas menengah.

Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch Ali Tranghanda berpendapat, keberadaan aturan yang mempermudah kepemilikan lahan dan properti untuk warga negara asing ini berpotensi mengerek naik harga properti, sehingga warga lokal kelas menengah ke bawah pun kian terjepit. Mereka enggak ada kesempatan (punya properti dan lahan) karena harga kian mahal. Lagi pula jika aturan ini dibuat agar asing tertarik masuk ke Indonesia, Ali merasa itu tak relevan. Kalau asing masuk, yang diperbaiki seharusnya perekonomian nasional. Kalau ekonomi sudah bagus, tak ada PP pun asing bakal datang.

Pada 22 Desember 2015 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 103 Tahun 2015 Tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia. Dalam PP itu disebutkan, orang asing yang diperbolehkan memiliki rumah tinggal atau hunian adalah orang yang keberadaannya memberikan manfaat, melakukan usaha, bekerja atau berinvestasi di Indonesia.

Ada rasa kekhawatiran yang besar di tengah masyarakat bahwa  diperbolehkannya orang asing memiliki rumah tinggal akan semakin maraknya pengembang asing yang berkolaborasi dengan para taipan properti lokal  untuk mendapatkan proyek reklamasi.  dalam kondisi saat ini, PP No. 103 itu yang beriringan dengan proyek reklamasi besar-besaran di Kepulauan Seribu yang dilakukan oleh taipan properti  disinyalir akan menjadi pintu gerbang masuknya warga asing dari Tiongkok untuk menghuni apartemen di kawasan tersebut. Kekhawatiran itu seiring pula dengan semakin sulitnya kalangan pribumi kelas bawah dan menengah untuk bisa mendapatkan tempat tinggal murah dan sederhana.

Menurut Mantan Menteri Kehutanan di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I MS Kaban tanah Jakarta 87 persen telah dikuasai oleh Cina.  Dia sendiri prihatin dengan kondisi seperti itu. ““Tanah Jakarta sekarang sudah 87 persen dikuasai Cina,itu sudah dikuasai seluruhnya,” ujar Ka’ban di Bekasi, Ahad, 1 Februari 2015.

Direktur Pengaturan dan Pengadaan Tanah Pemerintah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Noor Marzuki menilai aturan baru ini sebagai kewajaran yang layak diberikan kepada warga negara asing. “Ini semacam penghormatan karena mereka telah berkontribusi kepada Indonesia. Kalau lebih lama, mereka lebih tenang berbisnis di sini, misalnya,” kata Noor Marzuki.

PP No.103/2015 tetap tidak membolehkan warga asing memiliki tanah di Indonesia. Hak pakai yang setara HGB menjadi salah satu poin baru dalam aturan ini. Poin tersebut tertuang di Pasal 2 ayat 1.

Beleid baru lainnya adalah durasi hak pakai dan pewarisan properti yang kini diperbolehkan sepanjang 30 tahun. Jika berakhir, hak pakai bisa diperpanjang 20 tahun, dan setelah berakhir selanjutnya bisa diperpanjang 30 tahun. Hal itu termaktub dalam Pasal 6 ayat 1, 2, dan 3.

Adapun menurut peraturan sebelumnya, PP No. 41/1996, hak pakai warga negara asing dibatasi lebih pendek, yaitu 25 tahun dan bisa diperpanjang 25 tahun jika masa hak pakai berakhir. Hal itu diatur di Pasal 5 ayat 1 dan 2.

Wakil Ketua REI Theresia Rustandi merasa yakin bahwa regulasi ini bisa menggairahkan ekonomi nasional karena kini ada kemudahan bagi asing untuk memiliki property dan memakai lahan di Indonesia. Apalagi, hak pakainya pun setara dengan HGB dan bisa dijadikan agunan bank, bahkan bisa diwariskan dan masa pakai hunian lebih panjang dari pada peraturan lama (PP No.41/1996).

PP No.103/2015 tetap tidak membolehkan warga asing memiliki tanah di Indonesia. Hak pakai yang setara HGB menjadi salah satu poin baru dalam aturan ini. Poin tersebut tertuang di Pasal 2 ayat 1.

Adapun menurut peraturan sebelumnya, PP No. 41/1996, hak pakai warga negara asing dibatasi lebih pendek, yaitu 25 tahun dan bisa diperpanjang 25 tahun jika masa hak pakai berakhir. Hal itu diatur di Pasal 5 ayat 1 dan 2.

Pemerintah harus mempunyai kemauan dan keinginan untuk membuat regulasi. Masalahnya, landbanking sekarang tidak mempunyai dasar hukum untuk mempertahankan harga tanah yang akan digunakan sebagai lahan bagi rumah MBR. Kalau tanah dijual murah nanti dianggap memperkaya orang lain padahal harga tanah sekarang sudah mahal. Bentuk regulasi dapat berupa Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden. Pemerintah Daerah setempat mempunyai peran besar untuk menyediakan rumah bagi masyarakat, khususnya melalui rumah susun sederhana sewa (rusunawa).

Pemerintah sendiri dituntut untuk memenuhi terlebih dahulu kebutuhan rakyatnya apalagi mengenai perumahan yang menjadi dasar pijakan setiap keluarga dalam masyarakat kita. Pemerintah yang pro kepada rakyatnya sudah barang tentu akan mendahului kepentingan rakyatnya sebagai bentuk kedaulatan negara yang wajib mensejahterakan rakyatnya. Dan jika undang-undang keagrarian kita sudah harus diperbaharui mestinya pula pembaharuan yang lebih mengutamakan kepentingan masyarakatnya yang kian hari kian berkembang tingkat kebutuhan akan papan. []

 

 

 

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here