Rakyat Pasti Melawan PKI

0
300

KERUSUHAN di kantor YLBHI Jakarta, sejak malam hingga Senin dinihari (18/9/2017) kemarin, menunjukkan satu hal: Bahwa isu PKI dan komunisme di Indonesia masih sangat sensitif. Ada bagian-bagian dalam masyarakat kita yang tidak ingin komunisme bangkit (atau dibangkitkan) kembali.

Acara di kantor YLBHI mungkin tidak bermaksud membangkitkan ajaran ideologi terlarang itu. Menurut keterangan Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur, acara mereka yang bertajuk  ‘Asik Asik Aksi’ adalah sebuah aksi pembacaan puisi dan musik sebagai bentuk keprihatinan pembubaran seminar sejarah tentang tragedi 1965, yang semula akan digelar pada hari Sabtu (16/9/2017) lalu.

Tetapi, seperti dikatakan di atas, soal komunisme ini sangat sensitif. Pada tingkatan sensitivitas setinggi itu, prosedur “tabayyun” cenderung diabaikan. Kelompok masyarakat yang anti-PKI merasa tak perlu mengklarifikasi kepada YLBHI, atau organisasi apa pun yang punya hajat serupa, tentang maksud di balik acara. Pokoknya, begitu ada pembicaraan tentang PKI yang tidak dalam perspektif memusuhi, sikap anti itu akan terwujud dalam aksi fisik.

Apakah sikap seperti itu salah atau benar, yang jelas begitulah realitanya. Nah, realitas itulah yang mesti dipahami siapa pun di negeri ini.

Dalam konteks inilah kita mengecam semua pihak yang memfasilitasi setiap pembicaran soal PKI. Karena itu tak lebih dari membuka kembali luka lama. Luka itu pernah menjadi catatan sejarah bangsa ini. Dalam setiap konfrontasi, pasti ada korban, dari semua pihak yang terlibat. Korban dari konflik akibat pemberontakan G30S/PKI tidak hanya orang-orang komunis, tapi juga masyarakat yang anti-PKI. Memang banyak orang PKI yang dibunuh, tapi masyarakat antikomunis yang dibunuh PKI juga tak terhitung.

Kejadian 52 tahun silam itu sudah lama berlalu. Apa lagi urgensinya membuka episode kelam itu kembali? Kalau konteksnya (sebagaimana yang selalu digembar-gemborkan) adalah pelurusan sejarah, apa pentingnya bagi bangsa ini, jika itu hanya mengingat-ingat kepedihan, yang pada akhirnya membakar kemarahan?

Apalagi di ujung berbagai tema tentang diskusi-diskusi PKI ini senantiasa disertai tuntutan yang jemawa: Misalnya, menuntut negara meminta maaf kepada PKI dan korban-korban dari pihak PKI. Sebuah tuntutan dengan jawaban akhir yang dikehendaki adalah PKI tidak bersalah, dan yang bersalah adalah negara dan bangsa yang anti-PKI.

Setiap ada aksi massa yang membubarkan acara-acara berbau “pelurusan sejarah” PKI, pihak penyelenggara langsung melempar pertanyaan insinuatif: Siapa di balik aksi itu?

Pertanyaan ini ada benarnya. Tidak ada aksi massa tanpa “siapa” dan “apa” di belakangnya. Jika kita menjawab, “siapa”-nya pastilah tokoh-tokoh dan massa antikomunis, dan “apa”-nya tentulah keinginan mempertahankan ideologi negara.

Nah, jika pertanyaannya dibalik, siapakah di belakang upaya sistematis merehabilitasi PKI dan menghapus dosa-dosa sejarahnya? Sebab, pasti ada aktornya, dan pasti ada maksudnya. Jika di balik aksi massa pembubaran acara berbau PKI adalah yang anti-PKI, bisa disimpulkan siapa yang berada di belakang upaya sistematis itu.

Titik krusial yang paling berbahaya adalah stigmatisasi bahwa setiap penolakan terhadap komunisme dicap sebagai tindakan intoleran. Sebab, jika ada anak bangsa yang menolak memberikan toleransi terhadap ideologi selain Pancasila disebut intoleran, itu artinya ada sekelompok masyarakat lain yang memaksakan toleransi terhadap ideologi selain Pancasila.

Di sinilah pemerintah harus berperan. Bukankah Presiden Joko Widodo sudah berulang kali menyatakan akan “menggebuk” dan “menendang” PKI jika terbukti muncul lagi. Nah, Pemerintah harus merumuskan cara-cara menggebuk dan menendang komunisme itu.

Jika pemerintah tidak menetapkan caranya, rakyat akan menggebuk dan menendang dengan caranya sendiri. Itu sudah terbukti dalam sejarah bangsa ini, dan pasti akan tetap dilakukan![]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here