Ramadhan Juga Ujian Bagi Pemerintah

0
108

SELAMA bulan puasa, beberapa jenis hiburan di Jakarta dan juga di kota-kota lain wajib menutup tempat usahanya. Di Jakarta, penutupan tersebut berlaku sejak H-1 ramadhan hingga H+1 lebaran. Pemprov DKI Jakarta menegaskan, peraturan tersebut wajib dipatuhi seluruh pelaku usaha tempat hiburan. Tempat hiburan yang wajib menghentikan operasinya selama bulan puasa adalah diskotek, mandi uap, panti pijat dan permainan bola tangkas. Itu diatur dalam Surat Edaran Gubernur Nomor 17 Tahun 2018 tentang Waktu Penyelenggaraan Usaha Pariwisata pada Bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengingatkan, tidak boleh ada ormas yang untuk melakukan sweeping atau penyisiran terhadap tempat hiburan malam dan tempat makan yang buka di siang hari selama bulan Ramadhan. Sebab, tugas tersebut merupakan tugas bagi aparat yang berwenang. “Tidak boleh sweeping, tegas saja. Itu tugasnya bukan ormas,” kata Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 15 Mei 2018.

Ini penting diawasi untuk mengantisipasi aksi-aksi sweeping yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang kerap membawa-bawa bendera agama. Pengalaman dalam Ramadhan tahun-tahun lalu, aksi sweeping ini kerap terjadi, dan hampir selalu disertai dengan perusakan.

Organisasi massa yang melakukan sweeping, apalagi perusakan itu, jelas harus ditindak. Tidak ada satu pun aturan hukum yang membolehkan mereka merusak hal orang lain, apa pun alasannya. Kalaupun dalih yang mereka gunakan hendak memberantas kemaksiatan, tidak ada legalitas yang mereka miliki untuk melakukan tindakan fisik. Dalam hal ini aparat penegak hukum harus mengambil tindakan tegas.

Menindak aksi brutal itu, sebetulnya soal kedua. Persoalan pokoknya adalah pertanggungjawaban dari pejabat yang punya kompetensi dalam keamanan.

Aksi-aksi kekerasan seperti itu adalah bukti para pengambil keputusan tidak pernah taat pada aturan yang mereka buat sendiri. Jika pemerintah mengeluarkan aturan bahwa tempat hiburan malam hanya bisa beroperasi pada jam tertentu selama bulan puasa, pemerintah harus mengawasi pelaksanaan aturan itu. Jangan fungsi pengawasan itu diambilalih oleh pihak lain, yang sangat memungkinkan terjadinya deviasi.

Ini baru contoh kecil. Dalam banyak hal strategis, pemerintah selama ini juga bersikap seperti itu: Buat aturan, tapi abaikan mengawasi pelaksanaannya.

Ambillah contoh, kasus separatisme yang belakangan meletup dalam skala tertentu di Papua. Pemerintah sejak dulu mengatakan bahwa integrasi nasional adalah hal yang sangat penting. Jika memang demikian, itu mestinya harga yang tak bisa ditawar. Sikap tegas, atau bahkan keras, jika dilakukan dengan proporsional, sangat dibutuhkan bangsa ini, jika taruhannya adalah keselamatan negara.

Kalau integrasi bangsa ini tak bisa ditawar, mestinya kita konsisten dengan itu. Konsistensi itu terutama sekali mesti diperlihatkan oleh pemerintah. Kalau pemerintah bak layang-layang putus, terbang mengikuti arah angin belaka, lalu siapa yang akan diikuti oleh rakyat.

Dan hal-hal besar biasanya berawal dari yang kecil. Jika pemerintah menunjukkan inkonsistensi dalam menegakkan aturan kecil, maka rakyat akan menganggapnya paralel dengan penegakan aturan hukum yang besar. Padahal negara ini menghadapi masalah besar dengan penegakan hukum.

Ada teori populer dalam kriminologi, Broken Windows. Teori itu hasil uji coba Philip Zimbardo di akhir dasawarsa 1960-an di California dan New York. Zimbardo memecahkan kaca jendela mobil yang diparkir, dan karena polisi tidak mengambil tindakan apa pun, orang-orang di sekitar pun ikut-ikutan memecahkan kaca-kaca mobil. Itu sebabnya disebut Broken Windows. Uji coba ini dirumuskan secara teoritis oleh James Q. Wilson dan George L. Kelling di tahun 1982 yang menyimpulkan, kalau kejahatan kecil tidak ditindak maka kejahatan besar akan mengikutinya dengan mudah.

Ketika William Bratton diangkat menjadi kepala New York Police Departement dia menerapkan teori Broken Windows ini, dan hasilnya angka kriminalitas di kota itu turun dengan drastis.

Tidak mentoleransi pelanggaran kecil, akan mencegah pelanggaran besar. Itu pesan utama teori Broken Windows. Negara harus tegas dan keras terhadap pelanggaran kecil, agar dia tidak dimakan oleh pelanggaran besar

Jika tidak demikian, inkonsistensi kebijakan akan terus mewarnai perjalanan negara ini: Buat aturan, tapi abai dalam pengawasan pelaksanaannya. Inkonsistensi tidak saja membuat negara kehilangan arah, tapi juga membuat rakyat curiga bahwa pemerintah sebenarnya tak peduli pada negara ini. Dan, bukankah tak ada yang bisa menghambat kecurigaan?[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here