Ramai-ramai Men-caleg-kan Artis

0
168

SEPERTI pemilu-pemilu sebelumnya, Pemilu 2019 nanti juga akan diramaikan oleh sejumlah artis dan pesohor yang ingin menguji peruntungan mereka menjadi calon anggota legislatif. Sampai pendaftaran calon anggota legislatif ditutup oleh KPU kemarin, sejumlah artis tercantum dalam daftar calon yang diserahkan oleh partai-partai peserta pemilu.

Partai Nasdem, misalnya, menjadi partai yang paling banyak artisnya. Ada nama seperti Nafa Urbach, Olla Ramlan, Krisna Mukti, Tessa Kaunang, Kristina, Eddies Adelia, Okky Asokawati dan sebagainya.

Partai baru seperti Partai Berkarya juga mencantumkan sejumlah artis dalam daftar calon anggota legislatif mereka, seperti Sultan Djorghi, Annisa Trihapsari, Donny Kesuma, Andy Arsyil Rahman dan beberapa nama terkenal lain. Sejumlah partai lain juga melakukan hal yang sama.

Melibatkan figur publik yang ternama itu memang cara mudah untuk mengangkat peluang partai. Sebab, dibandingkan dengan caleg-caleg biasa, para artis ini sudah lebih dulu punya modal awal, yakni popularitas. Tinggal memoles modal itu untuk menjadi akseptabilitas dan selanjutnya elektabilitas. Ini tentu berbeda dengan caleg-caleg lain, yang masih harus berjuang meningkatkan popularitas mereka.

Kehadiran figur publik ini, secara emperis memang sudah terbukti sebagai magnet elektabilitas. Contohnya apa yang disebut para pengamat sebagai Rhoma Effect pada Pemilu 2014. Karena sang Raja Dangdut bergabung dengan PKB, perolehan suara partai itu melesat lebih dua kali lipat. Mereka meraih 11.198.957 suara (9,04 persen), padahal pemilu sebelumnya hanya mendapat 5.146.122 suara.

Tak ada yang salah dengan tampilnya para selebritas ini menjadi calon wakil rakyat. Toh untuk mencalonkan diri, syaratnya tak ada yang khusus. Untuk pendidikan, misalnya, cukup setingkat lulusan SMA. Orang sering salah menilai para artis ini. Mereka dianggap kurang mempunyai wawasan yang cukup, apalagi untuk menjadi anggota DPR yang harus mengemban tugas legislasi, pengawasan dan penganggaran.

Tetapi itu tak sepenuhnya benar. Artis, sebagaimana masyarakat lainnya, juga beragam. Ada yang pintar, ada pula yang bodoh. Artis-artis yang pernah duduk di legislatif, juga sama seperti sejawat mereka yang berasal dari kalangan politisi. Ada yang berwawasan luas, dan tak sedikit pula yang nyaris tak bisa berkata-kata di DPR.

Artis yang pernah atau tengah duduk di DPR seperti Rieke Pitaloka, Tantowi Yahya, atau dulu Sophan Sophiaan jelas sudah menunjukkan bahwa mereka bukan anggota DPR sembarangan. Pendapat mereka sering menjadi rujukan dan mewarnai pemberitaan media massa. Tapi, tak sedikit pula artis anggota DPR yang hanya menjadi berita atau bahkan bulan-bulanan di media-media gosip.

Apapun, potensi keterpilihan para pesohor ini memang lebih tinggi dibanding caleg lain. Di sinilah partai politik dituntut tanggungjawab dan kedewasaannya.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan meyakini partai politik sudah mempertimbangkan matang-matang kemampuan dan rekam jejak artis tersebut. “Kita percaya parpol tentu sudah mempertimbangkan banyak hal, utamanya terkait kemampuan dan rekam jejaknya,” ujar Wahyu di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis (19/7/2018).

Selama ini, kinerja legislasi DPR terbilang amat rendah. Dari target program legislasi nasional (prolegnas) jangka menengah periode 2014-2019 sebanyak 183 rancangan undang-undang (RUU), DPR RI telah menyelesaikan 14 RUU (di luar RUU kumulatif terbuka), sampai dengan 2016. Mengacu pada jumlah tersebut, artinya ada 169 RUU yang perlu diselesaikan sampai akhir periode ini. Sementara dari target 49 RUU dalam Prolegnas Prioritas 2017, DPR hanya menyelesaikan 4 RUU secara kumulatif terbuka.

Kinerja legislasi seperti itu juga terjadi pada periode sebelumnya. Tahun 2010, DPR menargetkan menyelesaikan pembahasan 70 RUU, namun hanya bisa mengesahkan 8 UU. Tahun 2011, DPR juga membuat target menyelesaikan pembahasan 70 RUU, tetapi yang selesai dibahas dan disahkan hanya 12 UU. Tahun berikutnya, dari 64 RUU, yang selesai dan disahkan hanya 10 undang-undang. Tahun 2013 DPR menargetkan menyelesaikan 70 RUU, tapi hanya 12 yang jadi UU. Tahun 2014, DPR menargetkan menyelesaikan membahas 69 RUU, yang selesai dibahas dan disahkan hanya 17 undang-udang.  Dipukul rata, kemampuan DPR menyelesaikan RUU hanya 3-4 persen dari target.

Artinya, dari sisi kuantitas saja, kinerja legislasi DPR teramat jauh dari target yang mereka tetapkan sendiri. Itu belum dihitung dari sisi kualitas legislasi.  Banyaknya UU yang dimohonkan Pengujian Undang-Undang ke MK, adalah bukti konkret lemahnya kualitas produk perundang-undangan yang disahkan DPR. Menurut catatan MK, lembaga itu menerima rata-rata 20 permohonan PUU dalam setiap bulan.

Inilah yang harus dilihat oleh partai politik dan calon anggota legislatif. Partai-partai yang hendak mendudukkan orang-orangnya di parlemen, hendaknya mengukur benar kemampuan sang calon dan tidak melulu mempertimbangkan probabilitas keterpilihan belaka. Kalau tidak, hanya akan mempertebal kejengkelan publik terhadap partai dan lembaga legislatif.

Para calon pun, baik yang berasal dari artis maupun bukan, cobalah mematut diri dengan jujur. Sesuaikan kesanggupan dengan tantangan. Jika sekiranya tak sanggup, Anda akan berjasa besar bagi negeri ini, kalau tidak bersedia duduk di parlemen.

Andai Anda memaksakan diri dengan hanya bermodalkan popularitas, alangkah zalim Anda pada bangsa ini.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here