RAPBN 2018 Masih Bertumpu Pada Utang

0
74
Manajemen RAPBN 2018 masih akan dibayang-bayangi besarnya anggaran untuk menutup pokok dan bunga utang, ini menunjukkan paradigma anggaran Pemerintahan Jokowi masih bertumpu pada utang

Nusantara.news, Jakarta – Masih segar dalam ingatan betapa para founding fathers kita membangun Indonesia pada awal masa kemerdekaan dengan paradigma yang kuat. Bandingkan dengan para pemimpin kita hari ini, menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 dengan paradigma utang.

Tengok saja ketika Presiden Soekarno mengawali kepemimpinannya, meletakkan paradigma ekonomi dengan tema persatuan. Lalu paradigma itu diterjemahkan dalam kebijakan pembangunan politik ekonomi, dengan pendekatan strategi konstituante. Taktisnya di masa-masa awal kemerdekaan dengan melakukan nasionalisasi sejumlah perusahaan Belanda menjadi BUMN untuk menggerakkan ekonomi.

Di masa Presiden Soeharto jauh lebih detil lagi. Paradigma ekonomi yang diprioritaskan adalah pembangunan atau lebih dikenal dengan ideologi devlopmentalisme. Lalu paradigma tersebut diterjemahkan dalam kebijakan Trilogi Pembangunan: stabilitas, pertumbuhan dan pemerataan.

Kebijakan itu kemudian diterjemahkan dalam strategi pembangunan berupa Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Kita tahu kemudian betapa kokohnya kepemimpinan Soeharto lewat Trilogi Pembangunannya. Kemudian secara taktis GBHN dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Pembangunan Lima Tahun (Repelita).

Pada masanya, Soeharto dikenal sebagai Bapak Pembangunan, karena saking kuat, terukur dan konsistennya pembangunan itu dilakukan.

Terlihat jelas betapa kuatnya paradigma pembangunan kedua pemimpin Indonesia tersebut. Sejak era reformasi hingga kini, tema-tema pembangunan yang digagas presiden sesudahnya nyaris tanpa paradigma. Perdebatan pembangunan pun lebih banyak terjebak dalam kebijakan, strategi dan taktis pembangunan saja.

Memang ada semacam kebijakan yang cukup terukur dimasa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, yakni adanya kebijakan ikan, kail dan perahu. Lewat kebijakan ikan SBY memberikan aneka program pemberdayaan rakyat baik berupa ‘ikan’ seperti Bantuan Langsung Tunai, Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Operasional Sekolah, Program Keluarga Harapan, dan beras bersubsidi.

SBY juga memberikan ‘kail’, seperti PNPM Mandiri yakni pemberdayaan masyarakat lewat pemberian dana maksimal Rp3 miliar per kecamatan per tahun. Dana itu digunakan untuk membangun jalan, irigasi, fasilitas air bersih, dan lainnya.

Dia juga memberikan ‘perahu’ berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR), yakni akses kredit tanpa agunan tambahan bagi masyarakat yang ingin berusaha.

SBY juga memiliki strategi dalam pembangunan ekonominya, yakni pro growth, pro job dan pro poor. Pro growth lantaran SBY sangat sangat kuat dalam strategi pertumbuhan ekonomi. Ia juga pro job, artinya sangat memperhatikan penyerapan lapangan kerja. Lewat program pro poor, SBY menunjukkan keberpihakkannya pada orang miskin.

Tapi lepas dari itu semua, tetap tema pembangunannya tanpa menghadirkan diskursus pembangunan yang paradigmatik.

Jokowi dan utang

Bagaimana dengan Presiden Jokowi? Tak bisa dipungkiri, dari postur RAPBN 2018 terlihat jelas paradigma pembangunannya ditopang oleh ketergantungan utang. Artinya, gali lubang tutup lubang melalui utang masih akan berlanjut, dalam waktu dekat mungkin akan membuka line utang kepada Bank Dunia.

Pemerintahan Jokowi masih akan banyak berutang untuk membayar cicilan pokok dan bunga utang pada tahun depan. Hal itu tergambar dari adanya defisit keseimbangan primer dalam rancangan RAPBN 2018.

Keseimbangan primer adalah total pendapatan negara dikurangi belanja tanpa menghitung pembayaran bunga utang. Jika berada dalam kondisi defisit, berarti pendapatan negara gagal menutupi pengeluaran sehingga membayar bunga utang dengan menggunakan pokok utang baru.

Selain defisit anggaran, defisit keseimbangan primer juga perlu diwaspadai. Sebab, struktur defisit neraca keseimbangan primer menggambarkan kemampuan anggaran untuk menutup utang.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, total anggaran dalam RAPBN 2018 mencapai Rp2.204 triliun hingga Rp2.349 triliun. Sementara itu, defisit anggaran diperkirakan sebesar 1,9% hingga 2,3% dari produk domestik bruto (PDB). Lalu, defisit keseimbangan primer sebesar 0,4% hingga 0,6% dari PDB atau sekitar Rp50 triliun hingga Rp99 triliun.

Menurut Sri, pemerintah berkomitmen menjaga defisit anggaran di bawah Rp100 triliun mulai tahun depan. “Keseimbangan primer akan dikurangi makin lama dekati positif,” katanya, Senin (12/6).

Angka defisit anggaran dan defisit keseimbangan primer itu hanya sedikit membaik dibanding target dalam APBN 2017 yang sebesar 2,41% dari PDB atau Rp109 triliun.

Padahal, pemerintah mentargetkan keseimbangan primer bisa diraih bahkan surplus di tahun 2019 mendatang. Saat masih menjadi menteri keuangan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro pernah mengatakan, keseimbangan primer APBN akan mencapai surplus, asalkan defisit anggaran belanja maksimal hanya 1,1% dari PDB.

Keseimbangan primer masih akan sulit mencatat surplus dalam waktu dekat. Sebab, kebijakan fiskal pemerintah masih bersifat ekspansif. Apalagi tahun 2019 akan ada pemilihan presiden. Biasanya menjelang Pemilu fiskal lebih ekspansif.

Selain itu, pemerintah dianggap belum ada kebutuhan untuk melunasi utang dengan cepat. Rasio utang pemerintah terhadap PDB saat ini masih berada di batas yang aman.

Total utang pemerintah pusat per April 2017 mencapai Rp3.672,34 triliun, naik dari posisi akhir tahun 2016 yang sebesar Rp3.511,16 triliun. Bank Indonesia mencatat, rasio utang terhadap PDB per kuartal I-2017 sebesar 34,07%, naik tipis dari akhir 2016 yaitu 33,99%.

Secara teori, rasio utang yang sehat di bawah 30%. Namun, rasio utang Indonesia juga terbilang kecil, dibandingkan Malaysia sebesar 53,2% pada akhir 2016.

Meski demikian, aspek paradigma utang dan utang masih sangat menonjol dalam RAPBN 2018. Inilah yang sangat mengkhawatirkan, karena dengan posisi defisit keseimbangan primer menunjukkan bahwa utang baru yang akan dibuat nantinya akan digunakan untuk menutup bunga utang lama yang jatuh tempo.

Apalagi kalau kita melihat betapa mepetnya RAPBN 2018, tercermin dari belanja negara sebesar Rp2.204,4 triliun. Dimana dari jumlah tersebut sebesar Rp1.443,3 triliun menjadi alokasi belanja pemerintah pusat.

Dari jumlah belanja pemerintah pusat, sebesar Rp814,1 berupa belanja Kementerian dan Lembaga, dan Rp629,2 triliun berupa belanja non Kementerian dan Lembaga. Rinciannya, sebesar Rp247,6 triliun untuk membayar bunga utang, Rp103,4 triliun untuk subsidi energi, dan Rp69 triliun untuk subsidi non energi.

Sementara untuk pembayaran pokok utang pada RAPBN 2018 dianggarkan sebesar Rp399,2 triliun. Sehingga, mohon maaf, anggaran untuk pembiayaan investasi justru minus Rp65,7 triliun. Artinya pemerintah tak punya anggara lagi untuk berinvestasi, malah defisit.

Ini memberi sinyal kuat bahwa RAPBN 2018 bertumpu pada paradigma utang. Sehingga seluruh sumber daya keuangan negara dikerahkan untuk membayar utang dan bunga utang yang secara agregat mencapai Rp646,8 triliun. Bandingkan dengan pembiayaan investasi yang justru minus Rp65,7 triliun.

Semoga ada keajaiban agar anak cucu kita tidak mewarisi utang…![]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here