Rasio Utang 257%, China Memasuki Krisis Keuangan Serius

0
415
Presiden China Xi Jinping sebagai arsitek restrukturisasi utang China menggagas pertumbuhan ekonomi lewat utang. Kini China mulai memasuki krisis utang yang serius

Nusantara.news, Jakarta – Kekhawatiran tentang tumpukan utang China cenderung mengarah ke krisis keuangan serius. Para analis melihat utang China tidak berkelanjutan (sustainable), mereka memprediksi bahwa krisis ekonomi sudah dekat, bahkan bisa melampaui malapetaka keuangan.

Ada banyak tanda peringatan yang kredibel bahwa China memiliki masalah utang yang harus ditangani dengan serius. Menurut Bank for International Settlements (BIS)—bank sentral bank-bank sentral di dunia–rasio utang China terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 257% pada tahun 2017, lebih tinggi dari Amerika Serikat 152%, dan lebih banyak dari kebanyakan negara berkembang.

Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund—IMF) mengantisipasi bahwa pada 2020 rasio kredit domestik China terhadap PDB akan meningkat menjadi 300%. Pada bulan Mei, untuk pertama kalinya sejak tahun 1998, Moody’s Investors Service menurunkan peringkat kredit sovereign China, demikian blog nationalinterest.org melaporkan.

Kecepatan dan komposisi penumpukan utang China tentu saja menimbulkan kekhawatiran tak hanya lembaga keuangan internasional, tapi juga negara-negara yang terkait di dalamnya. Pertumbuhan kredit tahunan China rata-rata 20% antara tahun 2009 dan 2015, sementara pada periode yang sama rasio kredit non-keuangan terhadap PDB meningkat dari 150% menjadi 200%.

Sektor properti dan industri terkait menyumbang setengah dari utang baru sementara perbankan bayang keruh memberikan kontribusi sebesar 30%. Dua pertiga utang perusahaan berutang oleh BUMN China, dengan utang BUMN mencapai 115% dari PDB. Dengan kebanyakan BUMN secara tidak langsung terlibat dalam industri konstruksi, turbulensi di pasar real estat, perumahan, juga akan memukul bank umum di semua sisi.

Tidak mengherankan, tingkat kenaikan surat utang yang cepat menunjukkan kerentanan ekonomi China. Banyak negara yang telah mengalami pengalaman seperti China dalam beberapa tahun belakangan, pertumbuhan kredit yang tinggi akhirnya mengalami krisis ekonomi yang menyakitkan atau kemerosotan ekonomi. Setelah mengadopsi Euro, pemerintah Yunani mengalami masa pertumbuhan kredit yang cepat dan melonjaknya utang publik. Di Amerika Serikat, pinjaman bank komersial yang tidak diatur membiayai utang rumah tangga, juga meningkat tajam.

Kontrol bank sentral

Di sisi lain, ada banyak sinyal positif dan tanda yang menggembirakan bahwa China dapat mengurangi ketakutan kolektif pasar terhadap skenario deflasi utang yang menghancurkan. Utang China yang didukung oleh tabungan rumah tangga dan perusahaan yang tinggi, dan seluruh utang perusahaan dan struktur perbankan komersial akhirnya terhenti di pemerintah.

Karena sebagian besar utang dimiliki oleh BUMN dan dimiliki oleh bank umum milik negara. Kemungkinan besar pemerintah tidak mengizinkan bank tersebut untuk menekan peminjam BUMN. Ini juga akan menyelamatkan perusahaan dengan pinjaman kebijakan lunak sebelum penularan menimpa bank.

Hanya saja, China masih memiliki benteng besar cadangan devisa yang berfungsi sebagai penyangga volatilitas eksternal. Cadangan devisa China mencapai US$3 triliun dan surplus neraca berjalan China mencapai US$200 miliar. Karena sebagian besar utang China bersifat domestik, People’s Bank of China (bank sentral China) pada akhirnya masih mengendalikan kebijakan moneter yang berdaulat dan dapat memanipulasi nilai tukar untuk mendukung kebijakan perdagangannya. Ini berarti keadaan China jauh dari kedua Yunani yang tidak memiliki kontrol kebijakan moneter, dan Amerika Serikat yang tidak memiliki kontrol nilai tukar.

Pembuat kebijakan utama dan teknokrat keuangan China mengelola situasi dengan sangat hati-hati. Bank sentral China menaikkan suku bunga jangka pendek dan suku bunga antar bank. Birokrasi keuangan pusat, yang terdiri dari beberapa lembaga terkoordinasi, juga telah mengeluarkan banyak tindakan untuk menghapus utang korporasi, termasuk menukar utang BUMN dengan ekuitas dan memberikan pinjaman kebijakan untuk mendorong BUMN untuk menggabungkan dan merampingkan.

Semua ukuran kebijakan ini menunjukkan struktur perusahaan masa depan yang cenderung menahan tekanan utang domestik.

Organ regulator China juga meningkatkan pengawasan aktivitas keuangan spekulatif, memperketat cengkeraman mereka atas kesepakatan yang sangat menunjang. Pada bulan April 2017, saat pertemuan Politbiro, Xi Jinping menekankan bahwa stabilitas keuangan adalah pilar ekonomi yang kuat, topik yang biasanya ia tak pernah ikut campur.

Regulator telah mengambil tindakan tegas untuk memastikan industri asuransi, yang ekspansi pesatnya dalam beberapa tahun terakhir telah mengurangi peran pemerintah. Peningkatan yang luar biasa dari industri asuransi ini sebagian merupakan hasil reformasi pemerintah pada tahun 2012 yang mendorong perusahaan asuransi untuk menginvestasikan dana asuransi ke dalam bisnis global.

Sejak saat itu, berbagai perusahaan asuransi telah terlibat dalam investasi yang lebih berisiko dalam produk keuangan non-asuransi, yang mendorong kegembiraan pasar terbaru.

Pada Mei 2017, sebulan setelah rapat Politbiro April, Xiang Junbo, Ketua Komisi Pengaturan Asuransi China, diturunkan karena ‘pelanggaran disiplin yang keras oleh Komisi Sentral untuk Inspeksi Disiplin. Pada Juni 2017, Wu Xiaohui, ketua Anbang Insurance Group–yang terkenal dengan pembelian portfolio luar negeri yang agresif–ditahan untuk diselidiki. Selanjutnya, pemerintah menghentikan dua produk investasi unggulan Anbang Insurance Group.

Pada Juni 2017, regulator keuangan China memerintahkan bank-bank pemerintah untuk mengurangi pinjaman mereka yang berlebihan ke beberapa perusahaan besar, seperti akuisisi saham Dalian Wanda Group dan kelompok HNA. Liu Zhiqing dari China Regulatory Commission Regulatory memperingatkan bahwa beberapa perusahaan menimbulkan risiko sistemik terhadap sistem keuangan China.

Pada Juli 2017, dalam Konferensi Kerja Keuangan Nasional kelima–sebuah konferensi yang terjadi setiap lima tahun dan menetapkan nada untuk perkembangan keuangan China–Presiden Xi Jinping mengumumkan bahwa China akan membentuk sebuah komisi tingkat kabinet di bawah Dewan Negara untuk mengkoordinasikan regulator keuangan dan memperkuat keuangan kelalaian.

Perusahaan terbesar China–terutama BUMN–semakin sehat, mendapat manfaat dari reformasi BUMN, reformasi sisi penawaran dan Indeks Harga Producer dan Indeks Harga Konsumen yang pulih. Pada akhir 2016, rasio utang terhadap ekuitas di 100 perusahaan non-keuangan terbesar China turun menjadi 68%, terendah sejak 2010. Prestasi tersebut di atas meningkatnya marjin keuntungan dan rasio cakupan bunga, serta arus kas bebas tertinggi sejak 2011.

Sementara ledakan utang di China tidak mungkin tertahan, risiko masih mengintai di banyak area, seperti reformasi BUMN yang tidak merata, pasar keuangan dan institusi yang belum matang. Pada akhirnya, China harus secara serius berkomitmen untuk menghentikan model pertumbuhan yang didorong oleh aliran kredit, atau menerima laju pertumbuhan yang lebih rendah yang tidak memerlukan tingkat ekspansi kredit yang tidak mungkin terlihat dalam beberapa tahun terakhir.

Efek ke Indonesia

IMF mengungkapkan China perlu mengatasi masalah utang korporasi sebelum spiral utang ini berada di luar kendali.

“Prospek jangka menengah China tidak terlihat karena utang perusahaan yang tinggi dan meningkat,” kata Kepala Misi IMF di China, James Daniel seperti dilansir CNN.

Dia mengatakan ekonomi terbesar kedua di dunia ini harus segera mengatasi masalah utangnya yang melonjak.

Menurut data BIS, utang China mencapai US$28 triliun ini setara dengan 257% dari GDP. Meskipun angkanya tinggi, namun sebenarnya hampir serupa dengan utang beberapa negara lain di dunia.

Amerika Serikat (AS), misalnya, memiliki tingkat yang sama dengan utang China. Tetapi, yang mengkhawatirkan tentang penumpukan utang China adalah kecepatan yang sudah berkembang dalam beberapa tahun terakhir sebesar empat kali lipat antara 2007 dan 2014, menurut sebuah laporan oleh McKinsey.

“Investor banyak yang khawatir, berurusan secara langsung atau tidak terhadap penumpukan utang ini tetap jadi salah satu tantangan jangka panjang terbesar yang dihadapi para pembuat kebijakan,” kata Ekonom Capital Economics China, Julian Evans-Pritchard.

Lantas, adakah dampak ledakan utang China terhadap Indonesia? Sejauh ini belum belum tampak nyata. Tapi setidaknya China telah memanfaatkan rencana gegap gempita proyek reklamasi yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi. Pada 2015 Presiden Jokowi mencanangkan proyek infrastruktur mencapai Rp5.500 triliun, dimana Presiden Xi Jinping menimpali akan ikut serta sampai 60%-nya.

Maka setelah itu, menurut ekonom Salamudin Daeng, dilakukan lah kontrak-kontrak rencana pembangunan berbagai proyek infrastruktur. Namun proyek itu tak kunjung terealisir, tapi China sudah mengambil manfaat menjual kontrak infrastruktur itu di pasar utang China. China bisa mengeruk utang lebih banyak dari kontrak infrastruktur Indonesia.

“Jadi Indonesia bakal dijadikan bantalan utang China, tapi Indonesia tidak sadar,” kata dia.

China juga telah meningkatkan investasinya di Indonesia sehingga menyalip Amerika di peringkat ketiga. Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), peringkat investasi di Indonesia adalah realisasi terbesar berasal dari Singapura US$1,6 miliar (19,5%) dengan 3.045 proyek.

Di bawahnya ada Jepang dengan US$1,4 miliar (17,5%) dengan 1.840 proyek dan China sebesar US$1,3 miliar dari total 763 proyek.

Negara lainnya adalah Hong Kong dengan realisasi US$617 juta dari 540 proyek, Korea Selatan US$478 juta dari 1.582 proyek, Amerika Serikat (AS) US$381 juta dengan 348 proyek, dan Malaysia US$343 juta dengan 785 proyek.

Inggris, Swiss dan Mauritius juga masuk dalam daftar selanjutnya dengan realisasi masing-masing US$332 juta (286 proyek), US$330 juta (122 proyek), US$260 juta (126 proyek).

Pada bagian lain, pada Kongres Partai Komunis China pekan lalu, Presiden Xi Jinping juga menyebut akan turut serta dalam proyek kereta semi cepat Jakarta-Bandung senilai US$6,01 miliar (atau Rp81,14 triliun). Apakah ini bagian dari upaya China menjual kertas kontrak di pasar utang berikutnya? Wallahu a’lam.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here