Ratusan Angkot Kembali Demo Menolak Transportasi Online

0
71
Ratusan Sopir Angkot Demo di UPTD Dinas Perhubungan Jawa Timur, Karangploso Malang (Foto: Avirista Midada-Okezone)

Nusantara.news, Kota Malang – Setelah pendapatannya semakin anjlok oleh maraknya transportasi online – ratusan pengemudi angkutan kota kembali unjuk rasa di kantor Unit Pelayanan Teknik Daerah (UPTD) Dinas Perhubungan Jawa Timur di Jalan Raya Karanglo No 71 Singosari Kabupaten Malang, Rabu (14/3/2018) lalu.

Para sopir menuntut agar pemerintah menegakkan Permenhub No 108 Tahun 2017. Para sopir menuntut adanya penindakan kepada taksi online diberlakukan setelah adanya Permenhub No 108 Tahun 2017.

Peraturan Menteri Perhubungan No 108 tahun 2017 yang ditandatangani oleh Menhub tanggal 24 Oktober 2017 lalu dan akan berlaku efektif mulai 1 November 2017, hingga saat ini dinilai para sopir belum berkeadilan dan memberikan dampak yang signifikan atas kondisi yang ada.

Hariadi, salah satu sopir angkut dengan jalur trayek ADL menjelaskan bahwa pihaknya menganggap penerapa peraturan mentri perhubungan dirasa belum tegas.

“Nampak masih belum tegas dalam penegakkannya mas, masih banyak kita temui beberapa transportasi online yang ilegal, dan kemudian melanggar zonasi wilayah. Ini yang kemudian menghilangkan pangsa pasar kami,” jelasnya.

Mereka juga mengeluhkan semakin bebasnya para transportasi online dengan diam-diam mengangkut penumpang yang bukan diwilayahnya. Ini yang membuat para sopir transportasi online geram, karena pendapatan mereka semakin menurun beberapa akhir ini.

“Pendapatan kami juga semakin menurun mas, hingga 40% dari biasanya,”.

Per 1 Februari lalu sebenarnya Dishub Jatim sudah menjalankan maklumat yang tercantum di Permenhub No 108 Tahun 2017. Namun di tengah bulan, ada surat penangguhan agar penindakan itu tidak diberlakukan untuk sementara waktu. Alasannya, perlu penajaman konsep antara Kemenhub dengan Kemenkominfo.

Kepala UPT LLAJ Malang Dinas Perhubungan Jatim, Lely Aryani menjelaskan bahwa perlu koordinasi dari beberapa kementrian untuk dimatangkan bagaimana konsep penindakannya.

“Ada penajaman antara Perhubungan dan Kominfo, terkait bagaimana upaya penindakan karena kalau bicara aplikasi di bawah kominfo,” terangnya kepada wartawan.

Namun, mulai April mendatang ia menenrangkan bahwa Dishub di beberapa kota akan kembali melakukan penindakan terhadap transportasi online yang tidak sesuai Permenhub No 108 Tahun 2017. “Ya April mendatang, akan kami pastikan berlaku kembali,” tandasnya.

Sejauh ini, sudah ada tiga wilayah di Jawa Timur yang melakukan aksi yang sama. Selain di Malang Raya, aksi serupa juga telah berlangsung di Surabaya dan Jember.

Lely menjelaskan bahwa beberapa kota yang memiliki resistensi paling besar akan ia sorot penerapan Permenhub No 10 Tahun 2017 tersebut. Agar terwujudnya suasana yang kondusif dan tidak merugikan salah satu pihak.

Ketika aksi unjukrasa konvoi angkot berlangsung, arus lalu lintas di Malang pun cukup padat. Seperti pada Terminal Gadang Jl. Kol. Sugiono – Jl. Laks. Martadinata – Jl. Gatot Subroto – Jl. Pang. Sudirman – Jl. R. Tumenggung Suryo – Jl. Sunandar Priyo Sudarmo – Jl. Panji Suroso.

Kacuk, selanjutnya padat di Jl. Kebonsari – Jl. S. Supriyadi – Jl. Arif Margono – Jl. K.H. Hasyim Asyari – Jl. Basuki Rahmat – Jl. Letjen Sutoyo – Jl. Letjen S. Parman – Jl. A. Yani. Dari Stasiun Kota Baru, dengan rute : Jl. Trunojoyo – Jl. Cokroaminoto – Jl. dr. Cipto – Jl. Pang. Sudirman – Jl. R. Tumenggung Suryo – Jl. Sunandar Priyo Sudarmo – Jl. Panji Suroso.

Terminal Landungsari, dengan rute : Terminal Landungsari – Jl. MT. Haryono – Jl. Soekarno Hatta – Jl. Borobudur – Jl. A. Yani. Sedangkan, Terminal Arjosari, dengan rute : Jl. Panji Suroso – Jl. Raden Intan.

Dari Kabupaten pun cukup padat diawali di Lawang kemudian Singosari – Jl. Raya Mondoroko – Kantor UPTD Dishub Jatim (Karanglo). Pakis : Jl. Adi Sucipto – Jl. A. Yani, dan Pakisaji Gadang – Arjosari.

Sejauh itu kawasan lalulintas tidak macet karena para peserta unjuk rasa tertib. Hanya saja kepadatan sempat etradi di beberapa titik.  Kumpulan konvoi angkot tersebut berakhir di Kantor UPTD Dishub Jatim (Karanglo), puluhan bahkan ratusan armada konvensional memadati kantor UPTD Dishub, guna menyuarakan aspirasi dan tuntutan mereka.

Adapun beberapa armada di Malang Raya yang turut berpartisipasi dalam unjukrasa tersebut seperti transportasi dengan trayek ADL, AG, GA, AMG, GL, CKL, JPK, LDG, ABG, ABB, AJG, MK, MM, AT, TST, MT, GM, JDM dan LG.

Di Jawa Timur sendiri, terdapat 4445 kuota. Namun dari jumlah itu, baru 145 yang terdaftar seluruh Jatim. Sedangkan di kawasan Malang Raya sendiri kuotanya adalah 225.

Mengadu ke KPK

Konflik antara transportasi konvensional dan transportasi online memang sudah berlarut dan bersitegang sejak lama. Namun, permasalahan tersebut kembali memeanas beberapa waktu lalu ketika ratusan sopir angkot melakukan unjukrasa dan menyampaikan aspirasinya.

Ketua Serikat Sopir Indonesia (SSI) Malang Raya, Agus Mulyono dalam orasinya meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa menelusuri Permenhub 108 tahun 2017.

Ia menduga ada permainan sehingga PM itu tidak segera diterapkan dengan baik. Dalam PM 108 Tahun 2017 itu terdapat instruksi penindakan kepada kendaraan transportasi online. Namun, pada februari lalu Kemenhub justru menyebarkan surat penundaan penindakan.

“Sepertinya ada keganjilan dalam peraturan yang seharunsya sudah dilegalkan diterapkan tersebut. Namun, implementasinya masih belum benar-benar tegas dan penuh, jangan-jangan ada permainan dibaliknya. Kami harap KPK bisa membongkar ini,” teriak Agus, Rabu (14/3/2018).

Jikalau kondisi pembiaran ini tetap berlangsung pihaknya bersama rekan dan kuasa hukum, akan mengadukan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Bisa jadi ini korupsi politik, atau korupsi kebijakan ini atau kolusi nepotisme pengaruh penerapan kebijakan,” serunya.

Dalam benaknya, ia bertanya-tanya kenapa membutuhkan waktu lama, padahal sudah jadi dan legalkan. “Toh jika ada pengkajian kembali harusnya sudah rampung, namun ini sudah hampir setahun belum selesai. Yang kami takutkan ada lobi-lobi politik tersendiri yang membuat peraturan tersebut belum juga diterapkan,” tegas dia.

Selama ini, para sopir sudah mencoba menunggu hasil dari kebijakan pemerintah itu. Namun, kata dia, hingga pada 1 Februari 2018 lalu, belum ada tindakan real. Akibatnya, pembiaran tersebt kemudian yang membuat penghasilan para sopir menurun karena transportasi online masih beroperasi bebas.

“Dengan adanya peraturan tersebut, kami sebenarnya sudah berharap sudah bisa mencari rejeki. Tapi ternyata, sampai tanggal 16 Februari 2018 hanya dilakukan operasi simpatik. Mereka (transportasi online) yang tidak mematuhi aturan hanya diberikan warning. Harusnya ditindak tegas,” tandasnya.

Agus menyebut jika pemerintah tidak dapat menjalankan aturan itu, seharusnya dibatalkan dan kembali kepada peraturan sebelumnya agar ada payung hukum yang kuat.

“Kalau tidak bisa menjalankan PM 108, lebih baik ke aturan awal. Sudah jelas, itu transportasi online tidak diatur dan kami yang legal,” tandasnya.

Fenomena transportasi online merupakan salah satu kemajuan tekologi di bdang transportasi. Keberadaanya pun juga memudahkan dalam kehidupan. Namun, menjadi buah simalakama jika penerapan, penyampaian serta keberadaanya tidak tepat.

Justru akan memunculkan konflik horizontal dengan masyarakat konservatif, dan juga bahkan ketimpangan ataupun kemiskinan jika teknologi dikuasi segelintir orang. Perlunya langkah dan hadirnya pemerintah atau negara untuk menstabilkan keadaan yang tengah berseteru. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here