Ratusan Ribu Pekerja di Surabaya Belum Terdaftar BPJS

0
81

Nusantara.news, Surabaya – Tingginya angka tenaga kerja di Surabaya ternyata menyimpan potensi masalah besar. Pemerintah Kota (Pemkot) ibukota provinsi ini dianggap abai karena ada sekitar 311.460 tenaga kerja yang hingga kini belum terdaftar pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Padahal akan ada pemindahan kewenangan dari pemkot ke pemprov. Kondisi ini menciptakan celah minimnya pengawasan terhadap tenaga kerja. Peringatan ini disampaikan Ketua Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) DPRD Surabaya Agustin Poliana. Dia mengacu pada data yang diterima dari BPJS Ketenagakerjaan. “Masih banyak tenaga kerja di Surabaya yang belum mendapatkan jaminan kecelakaan kerja,” katanya, Jumat (10/3/2017).

Menurut dia, pihaknya menyoroti lemahnya pengawasan pemkot terhadap tenaga kerja yang ada di Kota Pahlawan. Sebab data terbaru menyebutkan sebanyak 311.460 tenaga kerja di Surabaya belum terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Jumlah itu mencakup 20 persen dari total jumlah tenaga kerja yang ada di Surabaya. Ia menyebutkan total jumlah tenaga kerja di Surabaya tercatat sebanyak 1.524.208 dari 12.782 perusahaan yang melapor, sedangkan, yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan hanya sebanyak 1.212.748.

Apalagi, laporan yang diterima pekerja yang mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan adalah yang sudah diangkat karyawan. Sedangkan yang tenaga kontrak masih belum didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan. “Ini yang menjadi pertanyaan kami, apakah dengan kondisi ini Pemkot masih memiliki kewenangan juga untuk memberikan sanksi,” kata anggota Komisi D lainnya Reni Astuti.

Reni mengatakan dalam Perpres Nomor 109 Tahun 2013 pasal 6 ayat 3 disebutkan pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya. Tentunya, lanjut dia Pemkot Surabaya dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja harus proaktif mengejar perusahaan yang belum patuh pada perpres itu.

“Dinas bisa membuka desk pengaduan dan mempersilakan warga Surabaya yang belum didaftarkan pemberi kerja untuk lapor. Selanjutnya dinas tenaga kerja memberi sanksi,” katanya.

Kabid Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Rizal Zainal Arifin mengatakan, jumlah tenaga kerja yang belum ter-cover BPJS Ketenagakerjaan itu memang sesuai dengan data yang dikantongi Disnaker. Data itu didapatkan dari laporan dari perusahaan yang ada di Surabaya. “Sesuai aturan memang jika ada perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya diberi sanksi. Tapi sampai saat ini kami belum mendapatkan laporan dari BPJS Tenagakerjaan,” katanya.

Fakta ini, kalau tidak segera diatasi, tentu  menjadi bom waktu jika sampai ada dampak yang ditimbulkan. Sebab salah salah satu kerawanan yang muncul di kota-kota besar seperti Surabaya, adalah gejolak kesejahteraan warganya. Jadi, Pemkot harus bertindak cepat. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here