Ratusan Ribu TKI Ketakutan di Malaysia, Apa Kerja Pemerintah?

0
1380
TKI bermasalah yang dideportasi Malaysia saat turun di Dermaga Pelabuhan Tunon Taka, Nunukan.

Nusantara.news, Jakarta – Melindungi bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia hanya diperlakukan sekedar bunyi-bunyian. Padahal kalimat itu tertulis dengan jelas pada Alenia IV Pembukaan UUD 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal dan ayat konstitusi kita.

Tapi kenyataannya, ratusan ribu Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tak berdokumen ketakutan di Malaysia. Tidak sedikit pula yang berlari ke hutan. Pertanyaannya, lembaga pemerintahan apa saja yang mesti bertanggung-jawab atas perlindungan “bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia” di luar negeri?

Paling tidak ada dua lembaga yang mesti bertanggung-jawab atas perlindungan WNI di luar negeri. Pertama, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan kedua, Direktorat Pelayanan Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI) yang berada di bawah Kementerian Luar Negeri. Terus apa yang sudah dilakukan kedua lembaga itu terhadap TKI di Malaysia?

Faktanya ratusan ribu Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia terancam dipenjara hanya karena tidak memiliki dokumen resmi. Padahal BNP2TKI mengklaim telah memfasilitasi pemberian dokumen, pemberangkatan hingga ke penempatan. Terus kenapa masih banyak TKI di luar negeri yang bermasalah dengan persoalan dokumen?

Banyaknya TKI tak berdokumen resmi terungkap saat Pemerintah Malaysia melakukan razia besar-besaran sejak 1 Juli 2017 pekan lalu. Pada 5 Juli kemarin, mengutip keterangan Deputi BNP2TKI Teguh Hendro Cahyo, di antara 1500 TKI yang terjaring operasi tenaga kerja illegal,  tercatat 200 TKI ditahan karena tidak memiliki dokumen resmi.

Pada kesempatan itu Teguh hanya menghimbau, para TKI tidak berdokumen, seperti paspor atau permit (izin kerja), mengikuti program secara sukarela yang dibuka hingga Desember 2017. “Bagi yang memiliki dokumen, (diharapkan) membawa dokumen ke mana saja, sehingga tidak terjaring razia,” ucapnya di Kuala Lumpur, Rabu (5.7) kemarin.

Bahkan Teguh mengakui secara keseluruhan TKI legal yang bekerja di luar negeri mencapai 2,8 juta orang. Sedangkan TKI tak berdokumen lebih banyak lagi. Diperkirakan mencapai 4,5 juta orang. Artinya, pengiriman TKI tak berdokumen selama ini berjalan lebih massif dari pengiriman TKI berdokumen. Dan pemerintah hanya bisa mencatat dan menghimbau.

Kenapa tidak BNP2TKI secara aktif mendatangi sejumlah pabrik atau perkebunan yang banyak mempekerjakan TKI? Hambatan teknis misal keterbatasan sumber daya manusia bisa diatasi dengan bekerja sama organisasi atau paguyuban TKI, bisa juga memanfaatkan reses anggota DPR Dapil Luar Negeri, bukan sekedar mendata, melainkan juga mendistribusikan dokumen yang dibutuhkan para TKI.

Sebenarnya, kedudukan Kepala BNP2TKI itu setara dengan Kapolri dan Jaksa Agung. Berdasar pasal 9 ayat (3) UU No.39 Tahun 2004, Kepala BNP2TKI langsung bertanggung-jawab Presiden. Artinya, Kepala BNP2TKI Nusron Wahid bukan bawahan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, melainkan langsung bawahan Presiden Joko Widodo.

BNP2TKI memiliki 9 tugas pokok, meliputi : dokumen, pembekalan akhir pemberangkatan (PAP), penyelesaian masalah, sumber-sumber pembiayaan, pemberangkatan hingga pemulangan, peningkatan kualitas calon TKI, informasi, kualitas pelaksana penempatan TKI, dan peningkatan kesejahteraan TKI dan keluarganya.

Selain BNP2TKI ada juga Direktorat Pelayanan dan Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) yang langsung di bawah Inspektorat Kementerian Luar Negeri.

Sebagaimana dikutip dari laman kemlu.go.id tertulis Kementerian Luar Negeri memberikan perlindungan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI) di luar negeri. Bantuan juga diberikan kepada WNI dan BHI yang mempunyai masalah hukum dengan Perwakilan Negara Asing atau Organisasi Internasional di Indonesia. Direktorat Perlindungan WNI dan BHI merupakan unit kerja Kementerian Luar Negeri RI yang terkait langsung dengan permasalahan tersebut di atas.”

Setelah membaca Visi-Misi dan bentuk-bentuk pelayanan perlindungan WNI, lembaga ini tampaknya akan kesulitan menghadapi sebut saja persoalan TKI yang bersifat massif, atau perlindungan terhadap WNI atau BHI yang terimbas konflik kekerasan di suatu negara yang bersifat seketika.

Ada delapan jenis Pelayanan Perlindungan WNI dan BHI yang mencakup : perlindungan hak WNI dan BHI, bantuan hukum di bidang perdata dan pidana serta bidang ketenagakerjaan, penanganan permohonan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri, konsultasi perlindungan WNI dan BHI di luar negeri, pendampingan WNI bermasalah, penyampaian informasi perkembangan kasus WNI dan BHI, perbantuan pemulangan WNI bermasalah ke daerah asal dan perbantuan pemulangan jenazah WNI ke daerah asal.

Sayangnya untuk mendapatkan pelayanan di atas WNI harus membuat surat permohonan yang dilengkapi data identitas diri dan dokumen. Bagaimana mungkin misal WNI korban penganiayaan yang dokumennya ditahan majikan melapor dengan prosedur seperti ini? Artinya pelayanan perlindungan yang ditawarkan Kementerian Luar Negeri bersifat pasif, karena menunggu permohonan dengan prosedur yang bermasalah.

Sebenarnya kalau BNP2TKI dan Direktorat Pelayanan Perlindungan WNI dan BHI bertindak lebih aktif, tidak akan pernah ada ratusan ribu TKI tak berdokumen hidup dalam depresi dan ketakutan dikejar-kejar polisi Malaysia yang disertai milisi RELA yang rasis dan sering semena-mena merampas hak milik para TKI.

Sebab sudah sejak 15 Februari hingga 30 Mei pemerintah Malaysia menawarkan pemutihan kepada pekerja asing tak berdokumen melalui program E-kad. Namun hingga tenggat waktu berakhir, tercatat hanya 155.680 atau hanya 23 persen dari target 600-an ribu tenaga kerja asing yang memanfaatkan program pemutihan ini. Diantara 155.680 yang mendaftar E-kad tercatat sekitar 22 ribu TKI.

Terus apa usaha yang sudah dilakukan Direktorat Pelayanan Perlindungan WNI dan BHI selama masa tenggat itu? Menunggu para TKI yang banyak kesibukan di tempat kerjanya mendaftar? Akibatnya, kini ratusan ribu TKI di Malaysia terancam dikejar-kejar Petugas Imigrasi dan Polisi Malaysia, bahkan tercatat ribuan TKI yang sembunyi ke hutan.

Jadi memang Kepala BNP2TKI mestinya diisi oleh orang-orang yang mengerti benar persoalan TKI. Begitu juga dengan Direktur Pelayanan Perlindungan WNI dan BHI diisi oleh pejabat yang benar-benar empati terhadap nasib TKI, paling tidak dia bisa menangis melihat sesama anak bangsa teraniaya di luar negeri.

Prosedur dan Tata Cara mendapatkan Pelayanan Perlindungan juga perlu dibuat lebih pro aktif sehingga mampu menjangkau para TKI yang bermasalah dengan dokumen. Dengan begitu, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia bukan sekedar catatan, meminjam istilah WS Rendra, ditulis di atas air. Melainkan sebuah amanat yang mesti diwujudkan dalam penyelenggaraan negara.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here