Ratusan TKI Non-Dokumen Diduga Disandera di Arab Saudi

0
181
Sejumlah calon TKI ketika diamankan petugas di Kantor Imigrasi Medan, Sumatera Utara, Jumat (17/3). Pihak Imigrasi Medan berhasil mengagalkan upaya keberangkatan 13 orang calon tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Pulau Jawa secara ilegal yang akan bekerja di luar negeri melalui Bandara Internasional Kualanamu. ANTARA FOTO/Septianda Perdana/foc/17.

Nusantara.news, Jakarta – Tim Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di  Jeddah, Arab Saudi, masih menelusuri dugaan kasus penyanderaan dan penyiksaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di tempat penampungan perusahaan penyalur tenaga kerja Aljeraisy di Arab Saudi.

Demikian pernyataan Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal. Informasi kasus dugaan penyanderaan dan penyiksaan yang dilakukan perusahaan penyalur Aljeraisy terhadap tiga ratus tenaga kerja Indonesia itu, kata Iqbal, diperoleh dari seorang TKI yang berhasil melarikan diri dan meminta perlindungan dari KBRI setempat.

Pihak KBRI, terang Iqbal, juga sudah mendatangi tempat penampungan dan juga kantor perusahaan Aljeraisy, Sayangnya Tim hanya menemukan empat orang warga negara Indonesia (WNI). Kinidan keempat orang itu telah dimintai keterangan dan dipulangkan ke Indonesia oleh pihak KBRI.

Iqbal menerangkan, hingga kini tim investigasi yang dibentuk oleh KBRI belum menemukan bukti yang cukup. Meski demikian, tambah Iqbal, pemerintah Indonesia sudah menyampaikan nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Arab Saudi untuk meminta bantuan penelusuran terhadap perusahaan penyalur tenaga kerja itu.

“Sejauh ini pengakuan seorang WNI yang berhasil meloloskan diri ke KBRI belum dapat kami verifikasi. Meskipun demikian, kita sudah menyampaikan nota diplomatik kepada Kemlu Saudi dan kepolisian setempat untuk menelusuri perusahaan itu. Secara umum kasus ini sebenarnya adalah kasus TKI yang diberangkatkan secara non-prosedural atau ilegal,” tandas Iqbal.

Iqbal juga menambahkan sekarang ini Kementerian Luar Negeri dan Polri sedang menelusuri perusahaan ataupun individu di Indonesia yang berperan dalam pengiriman TKI non dokumen itu.

“Pasti ada kerjasama, itu yang sedang kita telusuri saat ini, siapa perusahaan di Indonesia yang memberangkatkan. Kita khawatir yang memberangkatkan individu bukan perusahaan. Yang ada di kita perusahaan yang mengurus visa di Kedutaan Saudi. Jadi kita punya nama perusahaannya tetapi perusahaan ini adalah perusahaan yang hanya menjual jasa proses pengurusan visa di Kedutaan Saudi,” lanjut Muhammad Iqbal.

“Arahnya sekarang kita tidak peduli siapapun perusahaannya termasuk yang hanya mengurus visa tetap perusahaan yang ada namanya di kita akan kita proses,” imbuhnya.

Di tempat terpisah, Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo menerangkan, terungkapnya kasus dugaan penyekapan dan penyiksaan tiga ratus tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi merupakan salah satu bukti tidak efektifnya moratorium pengiriman TKI ke Timur Tengah.

Itu bisa terjadi, imbuh Wahyu Susilo, karena tidak adanya mekanisme pengawasan dan evaluasi yang ketat sehingga pengiriman TKI sektor informal tetap mengalir secara ilegal ke Arab Saudi dan beberapa negara Timur Tengah lainnya. Oleh karenanya Wahyu menghimbau, siapapun nantinya yang terlibat praktek keji perdagangan orang itu harus ditindak tegas. usia.

“Ini memperlihatkan bahwa moratorium atau penghentian permanen itu juga harus difikirkan ulang karena jika tidak implikasinya mereka yang tetap berangkat ke sana itu akan sangat potensial mengalami kerentanan-kerentanan seperti tersekap dan juga menjadi korban perdagangan manusia,” kata Wahyu Susilo.

Sebagaimana diberitakan, sejak Mei 2015 pemerintah telah menutup dan melarang penempatan pembantu rumah tangga ke semua negara di kawasan Timur Tengah, karena perlindungan terhadap TKI yang tidak memadai di negara-negara tersebut, terutama bagi tenaga kerja wanita.

Kebijakan yang merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo itu dimaksudkan untuk meningkatkan perlindungan negara terhadap TKI, sekaligus mendorong penempatan TKI profesional pada sektor formal.

Meski ada kebijkan moratorium tetapi pengiriman TKI sektor informal ke negara-negara Timur Tengah terus mengalir. Survei Migrant Care mengungkapkan, sekitar 2.000 orang pekerja informal telah berangkat ke Timur Tengah selama periode 2015-2016. Survei dilakukan di Bandar Udara Soekarno Hatta selama jam kerja, dari pukul 8:00 pagi hingga pukul 5:00 sore. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here