Realitas Sistem Pemerintahan Indonesia: Demokrasi Berwatak Oligarki

0
299

Nusantara.news – Demokrasi berwatak oligarki. Elite politik yang sedang berkuasa mungkin akan berang, setidaknya akan membantah jika dikatakan sistem pemerintahan demokratis di Indonesia adalah demokrasi yang berwatak oligarki. Luarnya demokrasi, dalamnya oligarki. Strukturnya demokrasi substansinya oligarki. Begitu banyak indikator yang dapat diajukan sebagai bukti bahwa demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang berwatak oligarki.

Bentuk Bentuk Pemerintahan

Buku “Politik” karangan Aristoteles merupakan titik pangkal dari pembahasan kehidupan politik di dunia barat. Hal ini disebabkan karena Buku Politik merupakan karya ilmiah yang pertama yang membahas secara mendetail mengenai bentuk bentuk pemerintahan dan kehidupan politik.

Menurut Aristoteles, ada enam bentuk pemerintahan. Yakni, monarki, aristokrasi, politeia, tirani, oligarki, dan demokrasi.

Bentuk pemerintahan yang baik menurut maha guru ilmu politik Yunani itu adalah monarki, aristokrasi, dan politeia. Sedangkan bentuk pemerintahan yang buruk adalah tirani, oligarki, dan demokrasi.

Lalu mengapa sistem demokrasi yang notabene dianggap paling buruk oleh Aristoteles, justru dianggap paling baik, dan oleh sebab itu menjadi sistem pemerintahan yang diterapkan di hampir semua negara di dunia?

Rupa rupanya, dasar Aristoteles untuk menentukan mana bentuk pmerintahan yang baik dan mana yang buruk adalah sifat pemimpinnya: bijaksana atau tidak.

Nah, demokrasi dianggap paling buruk oleh Aristoteles karena demokrasi adalah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh paling banyak orang, yang diasumsikan oleh Aristoteles sebagai kumpulan manusia manusia busuk.

Logika ini kemudian didobrak oleh Montesqiu (1689) melalui buku Trias Politica. Sejak saat itu para pemimpin negara negara yang mengaku sebagai negara modern menetapkan demokrasi sebagai bentuk negara paling baik. Komunisme berwatak tirani yang muncul dimusuhi, sedang negara-negara aristokrat direkayasa sedemikian rupa sehingga  para raja yang berkuasa diposisikan secara sangat terhormat tetapi hanya sebagai simbol tanpa kekuasaan eksekutor.

Negara demokrasi dinilai baik karena adanya apa yang disebut dengan mekanisme kotrol, di mana tiga pilar kekuasaan dipisah ke dalam tiga lembaga berbeda (eksekutif, yudikatif dan legislatif).

The Spirit of  Laws

Seringkali kita mendengar bahwa bahwa belum jalannya sistem demokrasi di sejumlah negara adalah karena faktor pendidikan. Demokrasi (pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat) hanya bisa berkembang di negara yang masyarakatnya tidak hanya melek huruf tetapi juga kritis karena memiliki kemampuan intelektual.

Selain itu, gagasan yang melatari lahirnya trias politika adalah jatuhnya Kerajaan Romawi yang besar. Studi yang dilakukan Montesquieu tentang kejatuhan Kerajaan Romawi yang besar itu membawanya pada  satu kesimpulan penting yakni, perlunya semangat hukum dalam pemerintahan (the spirit of laws).

Spirit of laws ini pula yang mempengaruhi gagasannya tentang Trias Politica yang memisahkan kekuasaan negara dalam tiga bentuk kekuasaan (eksekutif, legistif, dan yudikatif).

Sedemikian rupa, konsep dasar trias politika adalah kekuasaan di suatu negara tidak boleh dilimpahkan pada satu struktur kekuasaan politik melainkan harus terpisah di lembaga-lembaga negara yang berbeda.

Lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif, lembaga-lembaga pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan judikatif dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat (DPR, untuk Indonesia) yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif.

Di bawah sistem ini, keputusan legislatif dibuat oleh masyarakat atau oleh wakil yang wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya (konstituen) dan yang memilihnya melalui proses pemilihan umum legislatif, selain sesuai hukum dan peraturan.

Dengan adanya pemisahan kekuasaan ini, akan terjamin kebebasan pembuatan undang-undang oleh parlemen, pelaksanaan undang-undang oleh lembaga peradilan, dan pelaksanaan pekerjaan negara sehari-hari oleh pemerintah.

Semakin Demokratis Semakin Buruk

Pemimpin yang bijak, cukup meyakinkan dijadikan sebagai tolok ukur baik tidaknya demokrasi. Demokrasi Liberal Orde Lama, misalnya gagal total membawa Indonesia kearah yang diinginkan. Para pemimpin cenderung lebih sibuk bertikai berebut kekuasaan, tegantu saja untuk kepentingan kelompok masing-masing.

Gerakan pembangunan di masa Orde Lama justru mucul saat Presiden Soekarno mengambil alih tampuk kepemimpinan dengan memperkenal sistem demokrasi terpimpin (ororiter/pemerintahan sedikit orang). Seandainya Presiden Soekarno lebih lama berkuasa, maka pergaulan internasional yang dirajut dengan negara-negara timur dan terakhir dengan Presiden Amerika Jhon F Kennedy, diprediksi Indonesia akan menggunakan teknologi asing untuk mengekploitasi kekayaan alam Indonesia yang kaya raya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Apalagi Presiden Soekarno tidak kompromi dengan skema bagi hasil produk tambang yang mengutungkan rakyat Indonesia.

Sedemikian rupa, dalam demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno, Indonesia justru berhasil membangun walau dengan hasil yang belum signifikan secara fisik. Selain karena waktunya yang singkat (hanya 10 tahun sejak demokrasi terpimpin tahun 1955), juga karena misi lain yakni pengukuhan identitas bangsa. Pada zaman Orde Baru, demokrasi Pancasila, yang berbau tirani, juga berhasil mengangkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Jika saja tidak ada intervensi politik dari luar, maka program lepas landas yang digariskan Soeharto sejak tahun 1969 (awal Pelita I), mungkin sudah memosisikan Indonesia sebagai salah satu negara maju di dunia.

Fakta ini menjustifikasi pemikiran Aristoteles bahwa pemerintahan yang baik bukan ditentukan oleh bentuknya, melainkan oleh pemimpinnya, bijak atau tidak.

Fakta ini sekaligus mebuktikan bahwa Orde Reformasi terindikasi  dikuasai oleh orang-orang yang dalam batas batas tertentu kurang atau malah tidak bijak, sebagaimana terbukti dari tingkat pemerataan ekonomi yang kian lama kian timpang.

Fakta Orang Miskin

Situs berita Indonsia Invesment mengungkap bahwa antara pertengahan tahun 1960-an sampai tahun 1996, waktu Indonesia berada dibawah kepemimpinan Pesiden Soeharto tingkat kemiskinan di Indonesia menurun drastis – baik di desa maupun di kota – karena pertumbuhan ekonomi cukup kuat dan adanya program-program penanggulangan kemiskinan yang efisien.

Selama pemerintahan Suharto angka penduduk Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan menurun drastis, dari awalnya sekitar setengah dari jumlah keseluruhan populasi penduduk Indonesia, sampai hanya sekitar 11 persen saja.

Namun, ketika pada tahun 1990-an, akibat krisis finansial di Asia, tingkat kemiskinan melejit tinggi dari 11 persen menjadi 19.9 persen di akhir tahun 1998. Sekaligus menghancurkan prestasi yang sudah diraih Orde Baru.

Masuk ke era reformasi, kemiskinan di Indonesia menurut bank dunia yang disiarkan pad situs berita word bank edisi 08 Desember 2015, ketimpangan makin meningkat. Dalam 15 tahun terakhir, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang kuat, namun, manfaat dari pertumbuhan ini lebih dinikmati oleh 20% masyarakat terkaya.  Sekitart 80 persen penduduk – atau lebih dari 205 juta orang – rawan merasa tertinggal. Tingkat ketimpangan di Indonesia relatif tinggi dan naik lebih pesat dibanding banyak negara Asia Timur lain.

Antara tahun 2003 hingga 2010, bagian 10 persen terkaya di Indonesia mempertambah konsumsi mereka sebesar 6% per tahun, setelah disesuaikan dengan inflasi. Bagi 40% masyarakat termiskin, tingkat konsumsi mereka tumbuh kurang dari 2% per tahun.

Hal ini mengakibatkan koefisien gini naik pesat dalam 15 tahun – naik dari 30 pada tahun 2000 menjadi 41 pada tahun 2013.

Bila tidak ada tindakan perbaian, konsekuensi bagi Indonesia bisa mengecam. Pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan dapat melambat, disertai naiknya risiko konflik.

Lebih dari 61% responden mengatakan bahwa mereka dpat menerima pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah asalkan ketimpangan juga berkurang.

Demokrasi Berwatak Oligarki

Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana ketimpangan ini bisa menganga semakin lebar? Hal ini patut menjadi satu objek penelitian. Namun dugaan sementara, kasus ketimpangan ini dilatarbelakangi oleh sistem pemilihan pemimpin (pilpres atau pilkada) yang bertali temali dengan politisi yang mengendalikan partai politik yang haus kuasa untuk meraup kekayaan.

Politisi haus kuasa untuk meraup kekayaan ini terindikasi antara lain dari fakta banyaknya tokoh politik yang tidak atau kurang dihargai di partainya, kemudan mendirikan partai politik sendiri. Sebutlah misalnya Partai Gerindra (didirikan oleh kader Golkar Prabowo), Partai Nadem (didirikan oleh kader Golkar Surya Paloh), Partai Hanura (didirikan oleh kader Golkar Wiranto), Partai Perindo (didirikan oleh kader Nasdem Hari Tanoe Soedibiyo), dan lain sebagainya.

Fenomena sama terjadi pada Partai PPP, di mana kubu Djan Faridz dan kubu Romahurmuzy  terus bersaing memperebutkan legitimasi pemerintah, dan lain sebagainya termasuk jual beli partai yang konon bukan isapan jempol.

Partai politik penting bagi politisi karena menjadi sumber rekrutmen pemimpin baik untk pemimoin tingkat kabupaten kota, propinsi mapun pemerintahan pusat.

Malapetaka yang mengawali terjadinya ketimpangan ekonomi berawal dari sini. Sebab dalam hal ini partai politik berkolaborasi dengan pemilik uang guna memenangkan calon yang diajukan dalam sebuah pemilihan.

Partai pemenang biasanya berkolaborasi pula dengan fraksi-fraksi di DPR untuk mengamankan kebijakan yang sudah barang tentu cenderung di arahkan pada kepentingan pemilik uang yang memback-up sang pemimpin saat pemilihan. Sedemikian rupa, atas nama mengembalikan uang yang dipakai kebijakan pemimpin tentu tidak bisa menafikkan begitu saja kepentingan pemilik uang (bohir) yang sudah membiayai perjalanan pemimpin duduk di tampuk kekuasaan daerah atau pusat. Mereka sudah barang tentu selalu dan senantiasa menyebut kebijakan mereka sebagai kebijakan yang demokratis yang sangat pro rakyat, walaupun pada kenyatannya hanya untuk segelintir elite yang berkuasa yang sebelumnya telah berkolaborasi dengan pemilik modal dan fraksi fraksi di DPR, alias oligarki.

Solusi

Solusinya, salah satunya adalah merumuskan kembali keberadaan partai politik sebagai sumber rekrutmen pemimpin. Ini tidak mudah. Sebab adalah tidak mungkin partai politik dengan mudah mengeliminir keberadaannya sebagai sumber rekrutmen pemimpin. Kolaborasi dengan fraksi fraksi diDPR atau DPRD semakin mempersulit mengeliminer keberadan patai sebagai sumber rekrutmen.

Namun atas nama tumpah darah Indonesia dinilai perlu dilakukan sebuah konsep yang bersifat win win solution.

Dengan ini maka selanjutnya bis diarahkan kebijakan pemerintahan yang memperbesar porsi kebijakan yang mengarah pada kepentingan rakyat lebih banyak.

Menurut aristoteles, dalam sebuah negara terdapat tiga unsur kelas sosial, pertama kelas yang kaya, kedua kelas yang miskin, dan ketiga kelas yang rata rata. Menurut Aristoteles, dalam sebuah negara, idealnya komposisi masyarakat lebih baik yang kekayaannya rata rata saja (sedang). Hal ini karena kelompok yang memiliki kekayaan yang rata rata saja lebih mudah untuk menyesuaikan diri pada prinsip prinsip rasional. Kondisi ini disebabkan karena kelas yang kaya akan sangat merasa sepele akan prinsip rasional tersebut karena mereka beranggapan mereka melebihi dari prinsip rasional tersebut. Sedangkan kelas yang miskin akan sangat sulit untuk mengikuti prinsip rasional tersebut dikarenakan keterbatasan yang mereka miliki. Kelas yang kaya akan sangat sulit untuk menaati peraturan oleh karena mereka menganggap mereka mempunyai kelebihan tersendiri dan tidak perlu mengikatkan diri pada peraturan peraturan yang ada. Sedangkan kelas yang miskin akan sangat sulit untuk mengikuti peraturan yang sekali lagi disebabkan karena keterbatasan mereka. Jadi kelas yang diharapkan mampu menaati peraturan adalah kelas yang ada di tengah tengah yang mempunyai kekayaan yang rata rata saja.

Oleh sebab itu, sebuah negara yang mampu berdemokrasi secara lebih baik adalah apabila negara memiliki lebih banyak kelas menengah.

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here