Redenominasi Rupiah, Berkah atau Musibah?

0
151
Gubernur Bank Indonesia Agus DW Martowardojo harus merancang program redenominasi yang ramah lingkungan, agar publik tidak salah persepsi dan tidak terkejut-kejut

Nusantara.news, Jakarta – Gagasan redenominasi rupiah muncul kembali, setelah 7 tahun tenggelam. Apakah ini akan menjadi berkah atau malah menjadi bencana?

Masih segar dalam ingatan, 7 tahun lalu–tepatnya pada 2010—Darmin Nasution yang saat itu adalah Plt. Gubernur BI menggagas konsep redenominasi. Alasan Darmin cukup kuat, angka nominal rupiah terlalu banyak, sehingga tidak efisien dan kurang percaya diri jika disandingkan dengan mata uang asing.

Kini, Gubernur BI Agus DW Martowardojo kembali menggagas ide redenominasi. Proposal yang diajukan adalah memangkas tiga digit di belakang nominal rupiah. Untuk membahas hal ini, BI menggelar focus group discussion (FGD) dengan Komisi XI DPR RI pada Senin (17/7/2017) dari petang hingga larut malam.

Diskusi tersebut dihadiri oleh seluruh fraksi, unsur pimpinan, maupun kapoksi (ketua kelompok fraksi). Pertemuan tersebut adalah yang kedua kalinya digelar setelah sebelumnya dihelat pada November 2016 lalu.

“Ketika itu kita bahas RUU Redenominasi yang pernah masuk ke dalam Prolegnas dan menjadi prioritas tahun 2013. Kita ingin memasukkan kembali ke Prolegnas 2017,” kata Agus di Jakarta, belum lama ini.

Namun demikian, Agus menyayangkan, dalam diskusi BI dengan pemerintah, RUU Redenominasi tidak dapat dimasukkan ke dalam daftar undang-undang prioritas dibahas tahun 2017. Akan tetapi, pemerintah dan BI tetap ingin mengusulkan agar RUU tersebut bisa dibahas sambil melihat beban kerja di DPR.

Agus menuturkan, secara substansi semua pihak memahami dan mendukung rencana Redenominasi. Pasalnya, kondisi perekonomian Indonesia tengah baik. “Indonesia dalam dua tahun terakhir, inflasi berada pada angka 3%, di 2017 diperkirakan 4,3%, dan dalam range target 4% plus minus 1%,” ujar Agus.

Menko Perekonomian Darmin Nasution berpendapat, rencana lama itu bisa saja diwujudkan bila melihat kondisi ekonomi terkini. “Jadi sekarang ini momentum yang bagus melakukan redenominasi rupiah,” ujar Darmin usai rapat dengan Badan Anggaran DPR, belum lama ini.

Menurut Darmin, kondisi inflasi merupakan hal yang paling penting untuk melakukan redenominasi. Sebab inflasi yang terjaga menandakan terkendalinya harga-harga barang yang diukur dengan rupiah.

Dari segi manfaat, Darmin juga yakin redenominasi rupiah akan memberikan dampak positif, termasuk efisiensi dalam hal pencatatan data transaksi keuangan.

Redenominasi vs sanering

Hanya saja patut dicatat bahwa dalam sejarah, Indonesia pernah melakukan yang namanya sanering, atau penurunan daya beli masyarakat lewat pemotongan nilai rupiah. Lantas back mind publik itu dibawa-bawa dan dikhawatirkan dengan rencana redenominasi.

Padahal per definisi antara redenominasi dan sanering adalah spesies yang berbeda. Redenominasi didefinisikan sebagai upaya menghilangkan angka nol beberapa digit di belakang nilai rupiah saat ini, sementara nilai uang terhadap barang dan jasa tidak berubah.

Gagalnya proposal redenominasi yang dicuatkan Darmin pada 2010, lebih karena komunikasinya kurang pas. Pasar ketika itu mempersepsikan redenominasi sama dengan sanering. Akibatnya, pasar bergejolak. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) merosot dan nilai tukar rupiah terpuruk.

Padal sanering adalah penurunan daya beli masyarakat melalui pemotongan nilai uang. Sanering dilakukan pada saat ekonomi tidak sehat, sebagaimana pernah dilakukan Presiden Soekarno pada 1952, 1959, 1966. Sementara redenominasi sekadar memperkecil angka nominal dalam rupiah tetapi nilai intrinsik tetap.

Pada 1952, Soekarno melakukan sanering dengan memotong mata uang keluaran Netherlands Indies Civil Administration (NICA) digunting dua, dan hanya sebelah kiri yang berlaku dengan nilai setengahnya. Peristiwa ini dikenal dengan ‘Gunting Sjafruddin’.

Pada 1959, untuk mengendalikan inflasi Soekarno juga memotong nilai uang lagi. Hanya pecahan Rp500 dan Rp1.000 yang dipotong. Masing-masing menjadi Rp50 dan Rp100.

Sementara pada 1966, Soekarno kembali memotong uang Rp1.000 menjadi Rp1. Ketika itu harga rokok kretek yang semula Rp10.000 menjadi Rp10. Namun situasi ekonomi masih kacau, membuat harga barang kembali melonjak gila-gilaan, terutama harga sembilan bahan pokok (sembako).

Sedangkan pada 2010, Darmin menggagas konsep redenominasi, dengan syarat ekonomi stabil, inflasi rendah, dan sosialisasi dilakukan dengan massif. Hanya saja karena proses sosialisasi yang dilakukan kurang advance, tidak semua masyarakat bisa menerima. Terutama pelaku pasar masih mengasosiasikan redenominasi dengan sanering.

Situasi pada 2010 begitu gaduh lantaran isu redenominasi. Padahal BI sudah melakukan penelitian 5 tahun lamanya. Kegaduhan berlangsung hingga 2012. Pasar menjadi bingung, confuse, panik, karena adanya lack of communication. Karena adanya jurang yang sangat lebar antara pengetahuan birokrasi dengan publik seputar isu redenominasi, akhirnya ide redenoninasi gagal total pada 2012. Darmin bermaksud membawa berkah, malah jadi musibah.

Sequencess yang benar

Belajar dari kegagalan redenominasi pada 2012, tampaknya BI dan Pemerintah harus kompak dan seiring sejalan manata konsep komunikasi dan transfer pengetahuan kepada publik. Artinya, sequences atau urut-urutan melakukan redenominasi.

Paling tidak ada lima sequences yang harus ditempuh BI dalam melakukan redenominasi. Pertama, melakukan penelitian dan mengumumkan hasil penelitian soal redenominasi dengan baik. Tujuannya adalah untuk menyamakan persepsi soal success story maupun cerita gagal negara-negara yang menerapkan redenominasi.

Kedua, mengkomunikasikan hasil penelitian tersebut kepada pemerintah sebagai mitra eksekusi program redenominasi. Sebab pengetahuan BI dan pemerintah belum tentu sama soal redenominasi. Dengan membuka komunikasi hasil penelitian redenominasi kepada pemerintah, diharapkan ada atmosfir pengetahuan yang sama antar BI dan pemerintah.

Ketiga, membicarakan pula hasil riset redenominasi itu kepada anggota DPR RI. Mengingat DPR lah yang akan menggodok RUU Redenominasi, agar pada saat pembahasan RUU tersebut memiliki kesamaan pandang yang utuh.

Keempat, BI perlu melakukan debat terbuka maupun tertutup dengan para analis soal redenominasi. Sebab kegagalan Darmin pada 2012 lantaran lupa berkomunikasi dengan para analis, sehingga ide tersebut malah mendapat perlawanan yang keras dari analis. Akibatnya pasar bingung dan melakukan rush dan capital flight walaupun terbatas.

Kelima, setelah perbedaan-perbedaan pemahaman redenominasi antara BI, Pemerintah, DPR dan analis semakin tipis, bila perlu tak ada perbedaan lagi, barulah RUU Redenominasi dibahas hingga tuntas dan diundangkan.

Urutan-urutan inilah yang tidak dilakukan saat Darmin menggagas ide redenominasi sehingga ditolak pasar.

Tapi, secara umum tujuan dilakukannya redenominasi itu adalah untuk menyederhanakan penulisan nilai barang dan jasa. Termasuk juga penyederhanaan penulisan alat pembayaran (uang), pada gilirannya menyederhanakan sistem akuntansi dalam sistem pembayaran.

Hasil penelitian BI

Pada 2005 sebenarnya BI telah melakukan penelitian seputar redenominasi. Hasil penelitian itu menunjukkan, pertama, di beberapa negara yang berhasil, penerapan redenominasi tidak ada kerugian bagi masyarakat, karena nilai daya beli tetap sama.

Mengapa demikian? ini alasan Kedua, karena tujuan dari redenominasi adalah penyederhanaan pecahan uang agar lebih efisien dan dan nyaman dalam melakukan transaksi. Ketiga, pada saat yang sama mempersiapkan kesetaraan ekonomi Indonesia terhadap negara tetangga di regional dan bahkan internasional.

Keempat, nilai uang terhadap barang tidak berubah karena hanya cara penyebutan dan penulisan pecahan uang saja yang disesuaikan.

Kelima, kondisi makro ekonomi saat dilakukan redenominasi dalam keadaan sehat dan stabil. Ekonomi tumbuh dengan baik dan inflasi rendah terjaga dengan stabil.

Keenam, masa transisi dipersiapkan dengan matang dan terukur sampai masyarakat siap agar tidak menimbulkan gejolak. Bahkan pada masa transisi antara 7 hingga 10 tahun ada mata uang lama dan mata uang baru, dimana secara perlahan tapi pasti, mata uang lama ditarik dari peredaran.

Ketujuh, secara psikologis keberhasilan redenonimasi akan membuat rupiah bisa menguat terhadap valuta asing.

Itulah fenomena dan urut-urutan dalam melakukan redenominasi, sehingga prosesnya dapat diterima luas oleh masyarakat Indonesia yang kini berjumlah 258 juta. Jangan sampai niat baik redenominasi untuk menciptakan ekonomi yang berkah, malah menjadi musibah. Semoga berhasil.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here